SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Menindaklanjuti realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung masih menunggu keluarnya izin dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Pasalnya, izin tersebut menjadi syarat utama lantaran lokasi pembangunan berada di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai.
Bahkan nantinya juga akan dibangun jembatan sebagai akses menuju sekolah. Dan saat ini, semua proses perizinan masih berjalan. Pemkab Tulungagung pun berharap izin tersebut segera turun agar tahapan pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Untuk membangun jembatan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat itu memang harus ada izin dari BBWS Brantas. Sekarang masih proses. Harapannya bisa segera keluar supaya pembangunan bisa cepat berjalan,” ujar Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Kamis (28/05/2026).
Lebih lanjut, Baharudin juga telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terkait kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung. Bahkan, pemkab mendapat rekomendasi agar proses perizinan dipercepat. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pembangunan fisik ditargetkan mulai Oktober 2026 mendatang.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibangun di sisi timur Rusunawa Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Namun karena area tersebut berada di dekat aliran sungai, pembangunan akses jembatan menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari. “Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan sekarang sedang kami lengkapi. Terutama izin dari BBWS Brantas,” jelasnya.
Tak hanya itu, Menteri Sosial RI juga dijadwalkan datang langsung ke Tulungagung untuk meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Meski pembangunan ditargetkan dimulai tahun ini, kegiatan belajar mengajar diperkirakan baru dapat berjalan pada tahun ajaran 2027/2028. “Kalau mulai dibangun Oktober 2026, kemungkinan operasional dan KBM baru dimulai tahun depan,” pungkasnya. tl-01/dsy
Editor : Redaksi
