SURABAYAPAGI.COM : Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mendengar Said Iqbal nantinya bakal ditunjuk sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.
"Belum lama ini saya mendapatkan informasi Presiden KSPI Bung Said Iqbal akan ditunjuk menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan tentu saya pun memberikan dukungan penuh," kata Andi Gani kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).
Andi Gani menilai jika Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan akan menjadi sinergitas yang baik. Ia menyebut hal itu bagian dari dukungan terhadap perjuangan buruh Indonesia.
"Merupakan suatu sinergitas yang luar biasa pimpinan buruh yang memilih berada di lingkaran kekuasaan dan pimpinan buruh yang memilih di luar pemerintahan untuk saling mendukung terhadap perjuangan buruh Indonesia," katanya.
Ia lantas bercerita sempat ditawari menjadi Ketua Dewan Kesejahteraan Buruh setingkat Menteri. Andi Gani menyebut sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah diminta masuk kabinet, tetapi memilih berada di luar pemerintahan.
Penunjukan Said Iqbal Strategis
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Presiden KSPI Said Iqbal sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Kehadiran tokoh buruh di pemerintahan dinilai dapat memperkuat upaya penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan dan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum KSPI Arnod Sihite mengatakan penunjukan Said Iqbal akan menjadi langkah strategis di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi global hingga persoalan kesejahteraan pekerja.
Menurut Arnod, gerakan buruh saat ini tidak lagi hanya berfokus pada isu hubungan industrial. Banyak tokoh buruh yang telah berkembang menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk politik, akademik, hukum, hingga organisasi kemasyarakatan.
"Kehadiran tokoh buruh dalam pemerintahan dapat menjadi kekuatan tambahan bagi presiden untuk mencari solusi atas berbagai persoalan nasional," ujar Arnod dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, dikutip dari Antara.
Ia menilai pengalaman para aktivis buruh dalam memperjuangkan hak pekerja dapat menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Arnod juga mencontohkan sejumlah tokoh berlatar belakang gerakan buruh yang saat ini menduduki posisi strategis di berbagai lembaga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi buruh mampu melahirkan kader-kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan di tingkat nasional.
Menurutnya, buruh seharusnya tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional. Dengan keterlibatan yang lebih besar dalam pemerintahan, suara pekerja dapat tersalurkan secara lebih efektif melalui kebijakan dan regulasi yang konkret.
Hindari Kebijakan Populis
Meski mendukung keterlibatan tokoh buruh dalam kabinet, Arnod menegaskan setiap penunjukan pejabat publik tetap harus mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan organisasi, serta efektivitas pemerintahan.
Ia mengingatkan agar pemerintah menghindari kebijakan yang bersifat simbolis atau sekadar populis. Setiap jabatan harus memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Arnod berharap masuknya tokoh buruh ke dalam pemerintahan dapat membuka ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. n ant, jk, rmc
Editor : Redaksi
