Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemkab Magetan Terima Alokasi 691 Unit BSPS

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kegiatan Sosialisasi Desa terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Magetan. SP/ MGT
Kegiatan Sosialisasi Desa terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Magetan. SP/ MGT

i

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah layak huni, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur, menerima alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 sebanyak 691 unit untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui hunian yang lebih layak, sehat, dan aman dengan basis gotong royong.

Koordinator BSPS Kabupaten Magetan dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Permukiman (BP3) Jawa IV Surabaya Johannes Chrysostomus menegaskan jika pelaksanaan program harus dilakukan sesuai ketentuan mulai dari proses verifikasi calon penerima, pembangunan rumah, hingga pelaporan kegiatan. Oleh karenanya, pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.

"Total alokasi penerima Program BSPS tahun 2026 untuk wilayah Kabupaten Magetan terbagi ke dalam empat Surat Keputusan (SK) dengan rincian SK 1 sebanyak 312 unit rumah, SK 2 ada 345 unit rumah, SK 3 ada tiga unit rumah, dan SK 4 ada 31 unit rumah. Sehingga diperoleh total kuota 691 unit rumah," ujar Johanes, Rabu (10/06/2026).

Selain itu, koordinasi dan pengawasan antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan pendamping lapangan diminta diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran. Pasalnya, Program BSPS, harus benar-benar tepat sasaran sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.

"Ada syarat yang harus terpenuhi sesuai petunjuk teknis SE Nomor 1 Tahun 2026 dari Kementerian. Kami mohon dukungan dari pemerintah desa dan rekan-rekan TNI, utamanya dalam aspek kegotongroyongan. Program ini tetap kita prioritaskan bagi kondisi rumah yang paling parah," kata Johannes. mg-01/dsy

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…