SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka meningkatkan kualitas sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan dana hibah BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta) guna menunjang operasional, meningkatkan kualitas pembelajaran serta memenuhi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Madiun.
Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Sehingga, Bupati Madiun, Hari Wuryanto turut mengajak seluruh pengelola untuk mensosialisasikan aturan yang berlaku kepada pengurus, guru dan wali santri. Sehingga nantinya akan tercipta pengawasan bersama dan pengelolaan yang semakin baik.
“Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Madiun ini berkomitmen mencegah siswa putus sekolah, meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan melalui dukungan dana BPPDGS dan Bosda Madin”, jelas Bupati Madiun, Selasa (23/06/2026).
Pasalnya, madrasah diniyah merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter dan pendidikan keagamaan anak. “Oleh karena itu, penyaluran BPPDGS dan Bosda Madin menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kualitas pendidikan serta investasi bagi kasa depan generasi penerus bangsa. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, sebagai wujud pengabdian kita untuk agama, bangsa dan negara”, pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menyampaikan bahwa Pemkab Madiun telah menggelontorkan anggaran 1,9M lebih untuk dana hibah tersebut. Dimana dana tersebut merupakan hasil kolaborasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dinaungi oleh Kemendikdasmen. Dirinya juga berharap, bahwa anggaran yang bersumber dari APBD I dan II dapat dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang menekankan prinsip tertib, akuntabel, transparan dan berdaya guna.
“Ini luar biasa, tidak berfikir jumlahnya tetapi kepedulian dari pimpinan untuk mencerdaskan masa depan bangsa”, ujarnya. md-01/dsy
Editor : Redaksi
