Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi KUR yang Menyeret Mantan Pimpinan Cabang dan Dua Collection Agent

author Budi Mulyono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkardugaan praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember. SP/ BUDI
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkardugaan praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember. SP/ BUDI

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkardugaan praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Nasional Kantor Cabang Jember yang berlangsung selama periode 2021 hingga Mei 2023. Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya pemanfaatan identitas masyarakat untuk memperoleh kredit secara tidak sah.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial MFH yang merupakan Pemimpin Kantor Cabang Jember periode 2021-2023, AM selaku Collection Agent CV Jawara Tani, dan IIS yang berperan sebagai Collection Agent CV Idris Afnan Jaya (IAJ).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya pola sistematis yang diduga memanfaatkan ratusan warga dengan mencatut mereka sebagai petani penerima KUR, padahal tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan program pembiayaan pemerintah tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia, mengungkapkan bahwa penyidikan sementara menemukan sedikitnya 158 debitur yang berkaitan langsung dengan dua collection agent yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau total petaninya 900-an petani,” kata Gede Punia di Gedung Kejati Jatim, Surabaya, Rabu (8/7/2026).

Identitas Dipinjam dengan Dalih Bantuan Sosial

Temuan penyidik menunjukkan sebagian besar warga yang identitasnya digunakan bukanlah petani dan tidak memiliki usaha produktif yang menjadi syarat utama penerima KUR Mikro.

Modus yang digunakan terbilang sederhana namun efektif. Identitas masyarakat dipinjam dengan alasan untuk pengurusan bantuan sosial. Warga yang menyerahkan dokumen pribadi dijanjikan imbalan uang antara Rp200 ribu hingga Rp250 ribu.

“Disampaikan bahwa ini akan menerima bantuan sosial. Kemudian akan diberikan imbalan sekitar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu per orang,” ujarnya.

Setelah dokumen terkumpul, identitas tersebut digunakan untuk mengajukan KUR Mikro di Cabang Jember. Dana kredit yang cair kemudian tidak pernah dikuasai oleh para debitur. Buku tabungan dan kartu ATM justru berada di tangan collection agent yang kemudian menarik seluruh dana menggunakan PIN yang telah diseragamkan.

Praktik tersebut diduga berlangsung dalam jumlah besar dan melibatkan ratusan nama penerima kredit yang tidak mengetahui secara penuh proses pengajuan hingga pencairan dana.

Dugaan Peran Aktif Mantan Pimpinan Cabang Jember

Penyidik tidak hanya menemukan dugaan penyimpangan di tingkat lapangan, tetapi juga indikasi keterlibatan pihak internal bank.

Menurut Gede Punia, MFH selaku mantan Pemimpin Cabang Jember diduga mengetahui dan bahkan memerintahkan bawahannya untuk tetap memproses pengajuan kredit meskipun syarat administrasi dan verifikasi debitur tidak terpenuhi.

“AO penyelia diperintahkan oleh MFH untuk ‘proses saja’ agar yang diajukan segera bisa dicairkan tanpa memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan,” katanya.

Dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi salah satu alasan penyidik menetapkan MFH sebagai tersangka dalam perkara ini.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan aliran dana kepada MFH dari dua collection agent yang turut menjadi tersangka. Nilainya mencapai Rp105 juta yang diduga diterima selama praktik penyaluran kredit berlangsung.

Kerugian Negara Rp12,59 Miliar, Total Kredit Bermasalah Tembus Rp41,48 Miliar

Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama program KUR yang seharusnya menyasar pelaku usaha produktif dan petani yang benar-benar membutuhkan akses permodalan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, kerugian negara akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp12,59 miliar.

Sementara itu, total nilai kredit bermasalah dalam penyaluran KUR Mikro Cabang Jember selama periode 2021 hingga 2023 tercatat mencapai Rp41,48 miliar.

Besarnya angka tersebut menunjukkan adanya dugaan penyimpangan yang berlangsung dalam kurun waktu cukup lama dan melibatkan jumlah debitur yang signifikan.

Terungkap dari Laporan Masyarakat

Penyelidikan perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam penyaluran KUR. Dugaan tersebut muncul setelah banyak kredit mengalami kemacetan sehingga dana program pemerintah tidak lagi dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Awalnya dugaannya laporan dari masyarakat. Akibat praktik curang ini kredit menjadi macet sehingga dana ini tidak bisa bergulir lagi,” ujar Punia.

Dalam perkara ini, Kejati Jatim menetapkan MFH, AM, dan IIS sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan Pasal 603 604 jo 20  UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP jo pasal 18  UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

AM dan IIS kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari terhitung sejak 8 hingga 27 Juli 2026. Sementara MFH belum dilakukan penahanan karena saat ini tengah menjalani pidana dalam perkara lain di Lapas Jember.

Dana untuk Petani Justru Dinikmati Pihak Lain

Kasus ini membuka fakta bahwa program KUR yang dirancang untuk memperkuat sektor usaha mikro dan pertanian dapat disalahgunakan apabila pengawasan internal dan verifikasi penerima tidak berjalan optimal. Di tengah upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat produktif, praktik pencatutan identitas warga justru membuat dana yang seharusnya dinikmati petani dan pelaku usaha kecil beralih menjadi bancakan segelintir pihak.

Kejati Jatim menegaskan penyidikan masih terus berkembang untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah tersebut.nbd

Berita Terbaru

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…

Tekan Polusi dan Suhu Kota, DLH Surabaya Perbanyak Trembesi hingga Jacaranda

Tekan Polusi dan Suhu Kota, DLH Surabaya Perbanyak Trembesi hingga Jacaranda

Senin, 16 Nov 2026 15:41 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna membantu menekan pencemaran udara sekaligus mengurangi suhu kawasan perkotaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui…

Pemkot Surabaya Beri Hadiah Pelapor Sampah Liar Rp300 Ribu, Disertai Bukti Foto dan Video

Pemkot Surabaya Beri Hadiah Pelapor Sampah Liar Rp300 Ribu, Disertai Bukti Foto dan Video

Senin, 16 Nov 2026 15:36 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memperluas pengawasan terhadap pembuangan sampah liar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengandalkan partisipasi warga…

Jalur Lawu Via Cemorosewu Magetan Dibuka Terbatas, Kuota hanya 500 Pendaki Perhari

Jalur Lawu Via Cemorosewu Magetan Dibuka Terbatas, Kuota hanya 500 Pendaki Perhari

Senin, 16 Nov 2026 15:30 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:30 WIB

SURABAYAPAGI.,com, Magetan - Berdasarkan Hasil Verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan dan kesiapsiagaan, setelah hampir 3 bulan ditutup…

Pemkot Batu Target Revitalisasi Simpang Empat PaTIH Rampung Awal Desember

Pemkot Batu Target Revitalisasi Simpang Empat PaTIH Rampung Awal Desember

Senin, 16 Nov 2026 15:26 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus mengebut revitalisasi Simpang Empat PaTIH (Panglima Sudirman, Trunojoyo, Indragiri, dan Hasanudin)…