Manfaatkan Digitalisasi, Lamongan Optimis Target PAD Rp 1 Triliun Tercapai

author Muhajirin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Yuhronur Efendi saat memberikan arahan dalam ETPD agar target Rp 1 Triliun bisa tercapai. SP/ MUHAJIRIN
Bupati Yuhronur Efendi saat memberikan arahan dalam ETPD agar target Rp 1 Triliun bisa tercapai. SP/ MUHAJIRIN

i

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Inovasi kembali ditorehkan oleh Kabupaten Lamongan, salah satunya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget mencapai Rp 1 Triliun melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Upaya tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) ETPD tahun 2026, Kamis (3/9/2026) di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab Lt.7.

HLM ETPD tahun 2026 menjadi momentum menyatukan komitmen seluruh pihak dalam memperluas transaksi digital, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Hadir dan memberi arahan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan bahwa digitalisasi harus menjadi kegiatan yang melekat dalam tata kelola pemerintahan sekaligus bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyalakan api semangat menuju ETPD yang sukses 100 persen. Bagaimana masyarakat menggunakan transformasi digital menjadi kebiasaan, demikian juga menjadi mekanisme kerja kita,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, realisasi PAD per 31 Agustus 2026 mencapai 415.391.217.909,24 atau 59,36 persen dari target 696.661.688.100,00. Capaian tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar 195.488.859.575,62, retribusi daerah 166.475.405.482,96, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 11.808.144.218,75, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 40.588.808.630,93.

Capaian PAD tersebut menunjukkan tren positif. Realisasi PAD tahun 2024 tercatat 533.066.314.023,22, meningkat menjadi 680.859.068.912,15 pada 2025. Sementara itu, realisasi hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai 415,39 miliar dan masih berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi nontunai, tetapi juga menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan mendorong optimalisasi PAD.

“Digitalisasi bukan sekadar mengubah tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta meningkatkan PAD. Menuju Rp1 triliun ini merupakan upaya bersama melalui penguatan data, perluasan pelayanan digital dan peningkatan kepatuhan, termasuk pembayaran PBB,” kata Nalikan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah menyediakan berbagai kanal pembayaran digital, di antaranya QRIS, virtual account, mobile banking, e-wallet, internet banking, dan lainnya. Hingga Agustus 2026, pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital tercatat sebanyak 514.328 NOP dengan nominal 40.057.822.718,00. Kanal mobile banking menjadi kontributor terbesar dengan 27.411.271.809,00 atau 68,45 persen, disusul web service Jatim sebesar 6.430.454.759,00 atau 16,06 persen, serta QRIS sebesar 891.111.994,00 atau 2,22 persen.

Pemkab Lamongan menargetkan Indeks ETPD 98 persen pada 2026. Target tersebut diarahkan melalui perluasan transaksi nontunai, peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital, digitalisasi retribusi pada objek potensial, integrasi data transaksi antar sistem, serta penguatan kapasitas SDM perangkat daerah.

Upaya penguatan ETPD juga dilakukan melalui kolaborasi antara Pemkab Lamongan, Bank Indonesia, perbankan atau penyedia jasa pembayaran, perangkat daerah, masyarakat, dan penyedia teknologi. Strateginya mencakup integrasi, perluasan, optimalisasi, kolaborasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Dalam implementasinya, Pemkab Lamongan juga terus memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan. Sejumlah pedagang, khususnya kelompok usia lanjut, masih menghadapi kendala dalam menggunakan aplikasi pembayaran digital. Karena itu, diperlukan inovasi kanal pembayaran yang lebih sederhana dan mudah digunakan, termasuk melalui kerja sama dengan perbankan.

Digitalisasi juga diarahkan untuk menjangkau sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan besar, termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), sehingga transaksi dapat dilakukan secara lebih mudah, tercatat, transparan, dan terintegrasi.jir

Berita Terbaru

Gerindra Unggul di Jatim, Ketua Fraksi Alvis Ingatkan Kader Tidak Terlena Sampai 2029

Gerindra Unggul di Jatim, Ketua Fraksi Alvis Ingatkan Kader Tidak Terlena Sampai 2029

Kamis, 03 Sep 2026 19:16 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 19:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Elektabilitas Partai Gerindra yang menempati posisi teratas dalam survei politik terbaru di Jawa Timur mendapat respons dari Ketua…

Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen

Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen

Kamis, 03 Sep 2026 19:13 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 19:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru kepuasan warga terhadap program-program Gubernur Jawa…

MGN Law Firm Pesimis, Tanpa Pengawasan Ketat Target PAD 1 Triliun Sulit Tercapai

MGN Law Firm Pesimis, Tanpa Pengawasan Ketat Target PAD 1 Triliun Sulit Tercapai

Kamis, 03 Sep 2026 17:34 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan -  Upaya Pemkab Lamongan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget mencapai Rp 1 Triliun, mendapat tanggapan …

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Fraksi Golkar Kawal Program Prokesra Bank UMKM Berikan Subsidi Bunga Rp 19 Miliar

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menginisiasi agar Program Kredit Sejahtera (Prokesra) mendapat dukungan dalam Perubahan APBD (…

Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas

Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas

Kamis, 03 Sep 2026 16:15 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 16:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026…

Januari-Agustus 2026, Imigrasi II Kelas Non TPI Blitar Catat PNBP Rp12,4 Miliar dan 21.227 Permohonan Dokumen Perjalanan

Januari-Agustus 2026, Imigrasi II Kelas Non TPI Blitar Catat PNBP Rp12,4 Miliar dan 21.227 Permohonan Dokumen Perjalanan

Kamis, 03 Sep 2026 15:22 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 15:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Aktivitas pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar menunjukkan capaian signifikan sepanjang Januari hingga…