SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pesatnya investasi dan industrialisasi di Kabupaten Gresik menghadirkan tantangan baru mampukah pendidikan lokal menyiapkan tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan industri?
Persoalan itu mengemuka dalam Simposium Nasional bertema “Revitalisasi Sekolah Menuju Gresik Berkarya” di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab Gresik, Selasa (8/9/2026).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, sinergi antara dunia pendidikan dan industri harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi salah satu kunci untuk menekan pengangguran sekaligus memastikan masyarakat Gresik tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi.
“Langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja modern yang dinamis di wilayah Gresik,” kata Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.
Gus Yani bahkan mendorong agar kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dapat dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Saat ini, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang intervensi pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pendidikan menengah menjadi terbatas. Padahal, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan pembangunan dan karakteristik dunia kerja di wilayahnya.
“Kami di tingkat kabupaten ingin bertanggung jawab penuh atas masyarakat kami sendiri. Harapannya, regulasi dalam UU 23 Tahun 2014 bisa ditinjau kembali,” ujarnya.
Jika kewenangan tersebut dikembalikan, Pemkab Gresik berharap dapat lebih leluasa menyelaraskan program pendidikan dengan kebutuhan daerah. Lulusan SMA akan diarahkan agar mampu bersaing masuk perguruan tinggi favorit, sedangkan lulusan SMK didorong memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai kebutuhan industri.
Hal itu menjadi penting mengingat Gresik kini berkembang sebagai salah satu kawasan industri dan investasi strategis. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi justru diisi tenaga kerja dari luar daerah karena lulusan lokal tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
“Standardisasi kompetensi lulusan SMK menjadi perhatian utama agar para pemuda Gresik tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industrialisasi daerah,” tegas Gus Yani.
Tantangan tersebut mendapat penegasan dari External Relation KEK Gresik Rr Ayu Yayuk Dwi Hastuti. Menurutnya, pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia.
Investasi, kata dia, bukan hanya mendatangkan modal, tetapi juga menciptakan kebutuhan baru terhadap kompetensi, produktivitas, dan budaya kerja.
“Dunia vokasi dan industri menjadi satu mata rantai yang harus saling mendukung,” katanya.
KEK Gresik sendiri memiliki mandat utama mendorong hilirisasi manufaktur. Seiring berkembangnya kawasan, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan kompetensi spesifik juga semakin besar.
Karena itu, sekolah vokasi dituntut tidak berhenti pada pemberian ijazah. Lulusan harus memiliki keterampilan yang dapat langsung diterapkan ketika masuk ke dunia kerja.
Pengalaman kerja juga menjadi persoalan penting. Rr Ayu menilai kesempatan magang dan praktik kerja lapangan perlu diperbanyak agar siswa terbiasa dengan standar kerja, kedisiplinan, keselamatan kerja, budaya perusahaan, serta teknologi yang digunakan industri.
Di sisi lain, kualitas guru vokasi juga harus terus ditingkatkan. Guru dituntut memahami perkembangan teknologi dan kebutuhan industri agar materi yang diberikan kepada siswa tidak tertinggal dari perubahan di lapangan.
Kolaborasi antara sekolah dan industri, menurut Rr Ayu, harus dimulai sejak penyusunan kebutuhan kompetensi, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, hingga penyediaan tempat magang.
Besarnya kebutuhan tersebut tergambar dari proyeksi pengembangan KEK Gresik. Kawasan ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 42 ribu tenaga kerja dalam lima tahun. Bahkan hingga 2036, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai 200 ribu orang.
Saat ini terdapat 33 industri di kawasan tersebut. Sebanyak 18 industri telah beroperasi, delapan industri masih dalam tahap pembangunan konstruksi, dan tujuh lainnya dalam proses pembangunan.
Nilai investasinya pun tidak kecil. Hingga kuartal II 2026, investasi di KEK Gresik tercatat sekitar Rp114,4 triliun. Jika ditambah investasi sekitar Rp5 triliun yang telah masuk sebelum kawasan ditetapkan sebagai KEK, total investasi terkait kawasan tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun.
Pertumbuhan tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian spesifik, mulai dari bidang metal, energi, logistik, kimia hingga elektronika.
“Harapan kami di industri, dunia pendidikan memberi lulusan atau SDM siap kerja yang memiliki kompetensi,” ujar Rr Ayu.
Karena itu, revitalisasi sekolah vokasi di Gresik dinilai tidak boleh dimaknai sebatas renovasi gedung atau penambahan fasilitas. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pendidikan yang benar-benar terkoneksi dengan kebutuhan industri.
Penguatan kompetensi guru, penyelarasan kurikulum, perluasan program magang, serta keterlibatan industri dalam proses pembelajaran menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Simposium tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Suko Widodo dari Pusat Studi Transformasi Sosial Unair, Mochamad Kharis dari PT Kawasan Industri Gresik, Irawan Agustiar dari PT Maspion Industrial Estate, serta praktisi pendidikan lainnya.
Hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Gresik Eko Agus Suwandi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Hariyanto.
Melalui revitalisasi pendidikan vokasi, Pemkab Gresik ingin membangun mata rantai yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah dan industri. Target akhirnya jelas, yaitu ketika investasi tumbuh dan lapangan kerja terbuka lebar, anak-anak Gresik harus menjadi pihak pertama yang menikmati peluang tersebut. did
Editor : Redaksi
