Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Minggu (10/2/2019) sore.

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Tiga hari jelang pelantikan Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa menggelar pertemuan dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Minggu (10/2/2019) sore. Ini merupakan pertemuan pertama kali, setelah dua tokoh pemimpin perempuan di Jatim ini berseberangan akibat politik dalam Pilgub Jatim 2018 lalu.

Kala itu, Risma, sebagai kader PDIP memperkuat kubu rival Khofifah, Syaifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno. Bahkan, tensi keduanya sempat meninggi akibat video kampanye Risma yang cukup keras viral di media sosial. Risma saat itu sempat menyindir pedas dengan menyebut “tidak butuh pemimpin sok pintar”.

Namun, sore kemarin, Risma dan Khofifah tampak akrab saat pertemuan yang digelar di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Bangka Surabaya. Dua tokoh ini mengawali pertemuan dengan saling menyapa dan berpelukan. Kemudian saling menanyakan kabar masing-masing. Keduanya saling berbagi makanan mulai lorjuk hingga tahu telor.

Sepintas, pertemuan ini berisi perbincangan santai seputar pemerintahan dan pembangunan terkait Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim ke depannya. Mengingat Khofifah akan dilantik pada Rabu (13/2/2019) di Istana Negara.

Sementara Tri Rismaharini tinggal kurang dari dua tahun memimpin Surabaya.

"Ini tadi kami silaturahmi saja. Sambil menikmati kuliner kota Surabaya. Bermacam-macam tadi," kata Khofifah usai pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam.

Masalah yang dibahas mulai masalah sosial hingga pendidikan. Risma yang didampingi kepala OPD banyak menceritakan kasus-kasus sosial dan juga pendidikan pada Khofifah.

Terkait hal itu, Khofifah mengatakan masalah pendidikan khususnya SMA dan SMK menurut Undang Undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 itu memang memberikan kewenangan SMA SMK sebagai tugas pemerintah provinsi.

Sementara ada daerah yang punya kemampuan membiayai pendidikan namun tidak boleh secara aturan dibiayai dengan APBD. Sedangkan ada juga kasus tidak semua provinsi yang memiliki kemampuan.

"Jadi memang fleksibilitas dari regulasi yang mengatur dalam peningkatan kualitas SDM khususnya angka partisipasi itu memang sudah harus dilakukan koreksi, dari kemampuan provinsi untuk bisa memenuhi kebutuhan SMA SMK, ini se Indonesia ya," kata Khofifah.

Di Jawa Timur, tahun ini untuk sekolah negeri sudah bisa tercover. Sedangkan untuk sekolah swasta sistemnya harus melalui dana hibah. Namun untuk hibah tidak boleh diberikan ke orang yang sama berturut-turut.

"Karena itu harus duduk bersama. KPK, Kejaksaan, BPK, seluruh gubernur duduk di situ supaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa berseiring dengan regulasi yang ada," jelas Khofifah.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya Fikser menambahkan pertemuan ini untuk mengawali pembahasan terkait pembangunan Kota Surabaya dan Jawa Timur ke depannya. Diantaranya seputar masalah pemerintahan, sosial, pendidikan dan kenakalan remaja.

"Sekitar 1,5 jam lebih bu wali dan bu Khofifah makan sore bersama sambil bincang santai," ujarnya. n