SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Serius dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Kediri bersama DPRD Kota Kediri melakukan pengesahan terhadap 2 Raperda. Hal ini sebagai wujud komitmen yang dibangun guna mensejahterakan masyarakat.
Penetapan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah tersebut, dilakukan melalui sidang paripurna dewan di gedung DPRD Kota Kediri, Selasa, (25/1). Kedua Perda tersebut berisi tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
Baca juga: Proyek Crossing Drainase Dikebut, Jalan Panglima Sudirman Kediri Ditutup hingga 18 Agustus 2026
Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit mengatakan dalam sambutannya bahwa penyusunan dua perda tersebut telah sesuai dengan arah kebijakan yang ada. "Penyusunan dua peraturan daerah ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Kediri," ucap Bagus, Selasa, (25/1).
Lebih lanjut, melontarkan juga mengatakan bahwa melalui pengesahan dua perda ini dapat memberikan sambutan dan beberapa hal di atas. "Perda tentang perubahan atas Perda Kota Kediri nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pengembangan dan toko modern akan memberikan dan memberikan beberapa hal di atas beberapa istilah seperti pasar rakyat dan istilah toko swalayan, persyaratan dan upaya memberikan perlindungan bagi pasar rakyat dan pelaku UMKM di Kota Kediri," jelasnya.
"Begitupun dengan Perda tentang perubahan atas Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan dan ketentraman masyarakat dalam hal kebakaran," imbuh Bagus.
Menurut Bagus, regulasi Nomor 1 Tahun 2016 tersebut nantinya mampu mendorong semua lapisan masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian untuk turut serta menjaga dan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
Baca juga: Mbak Wali dan DPRD Setujui Dua Perda, Optimalkan Tata Kelola Keuangan dan Demokrasi
Diakhir sambutannya, Bagus Alit meminta kepada seluruh OPD, terutama pemangku kepentingan terkait, segera melaksanakan program sesuai dengan muatan perda tersebut. "Saya berharap, setelah 2 peraturan daerah ini ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran-lembaran daerah, maka seluruh OPD segera melaksanakan program sesuai muatan daerah," pungkasnya. Can
Editor : Redaksi