SurabayaPagi : Kebijakan perdagangan internasional dijalankan oleh dua negara yang melakukan kesepakatan bersama. Kebijakan tersebut biasanya menjadi aspek penting dalam menjalankan proses perdagangan untuk skala internasional. Perdagangan yang dilakukan bisa berupa sumber daya produkataupun tenaga kerja. Pihak yang terkait bisa individu dengan individu atau korporasi, individu dengan pemerintah dan pemerintah dengan pemerintah.
Banyak negara melakukan perdagangan jenis ini untuk meningkatkan capaian Gross Domestic Bruto (GDP). Selain pemenuhan kebutuhan yang tentunya tidak bisa didapat dengan pasokan industry dalam negeri. Belakangan ini, kebijakan perdagangan sering menjadi senjata ketika terjadi konflik antar negara. Ini tentunya berdampak pada ekonomi lokal.
Jenis-Jenis Kebijakan Perdagangan Internasional
Kebijakan perdagangan antar negara adalah semua tindakan atau peraturan pemerintah suatu negara yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi arah, struktur, komposisi sampai dengan bentuk perdagangan luar negeri.
Tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional serta mengatasi masalah yang terkait dengan luar negeri. Kebijakan ini dibutuhkan untuk mengatur transaksi jual beli antar negara yang tidak selalu berdampak positif bagi kepentingan dalam negeri.
1. Kebijakan Perdagangan Bebas
Kebijakan ini dianut oleh negara dengan memberikan izin pada kegiatan impor maupun ekspor tanpa terhalang oleh berbagai jenis peraturan. Dimana perdagangan ini bisa memicu persaingan penuh antar negara yang berakibat setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi produksi barang/jasa supaya memenangkan persaingan dalam perdagangan antar negara. Semakin efisien produksi barang/jasa, maka peluang untuk terserap oleh pasar juga akan bertambah besar.
2. Kebijakan Tarif Perdagangan dan Bea Cukai
Ketika menjalankan perdagangan antar negara ke negara lain maka tentu harus ada bea masuk. Produksi barang ekspor dan impor akan mendapatkan jaminan keamanan dengan adanya kebijakan ini. ketika suatu negara sudah memberikan izin barang masuk dengan bea cukai maka barang itu sudah sah menjadi barang legal. Kebijakan ini sampai sekarang masih dilakukan secara kontinyu.
3. Kebijakan Premi
Bonus atau yang disebut dengan premi akan diberikan kepada produsen yang telah berhasil mencapai target penjualan dari negara. Dengan demikian wajar kalau kebijakan ini dinilai cukup fantastis. Hasil pendapatan untuk sebagian unit pada komoditas yang akan diekspor maka akan dibayar oleh negara. Target pencapaian untuk penjualan ini biasanya hanya diketahui oleh pihak yang menjalankan perdagangan internasional.
4. Kebijakan Quota (Jatah)
Produksi barang yang akan diekspor keluar negeri mencakup dari perdagangan antar negara. Pemerintah akan menyeleksi komoditas yang akan masuk ke dalam negeri. Dengan demikian, tidak semua komoditas dapat masuk kedalam negeri dengan bebas. Seleksi ini memiliki tujuanya itu membatasi jatah atau kuota.
Ini dimaksudkan supaya komoditas yang keluar masuk ke negara lebih seimbang dan lebih tertata. Secara umum, jatah ditentukan untuk beberapa contoh barang atau produk. Sama seperti buahkentang, beras organic, bawang merah, produk baja dan besi, scrap besi serta beberapa barang lainnya yang sejenis.
5. Kebijakan Perdagangan Autarki
Kebijakan politikautarkia dalah kebijakan perdagangan yang mengutamakan untuk mencegah control yang dilakukan oleh negara lain. Maka bisa dikatakan bahwa kebijakan perdagangan antar negara tersebut sangat kontradiktif dengan politik perdagangan bebas atau free trade. Hal ini terjadi karena pengaruh dariperdaganganantar negara yang mengharuskantunduk pada keyakinansendiri. Denganmemperhatikanmasalahsertasituasipolitik, ekonomi dan militer.
6. KebijakanImporkeDalam Negeri
Kebijakan untuk manfaat perdagangan antar negara lebih menitik beratkan soal larangan. Negara tidak memperbolehkan untuk menjalankan impor demi melangsungkan perdagangan dengan suatu alasan. Alasan tersebut adalah ada penurunan kuota impor barang. Sementara itu, harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Produksi komoditas mengalami peningkatan serta jumlah barang di pasar juga mengalami penurunan. Dengan demikian, berbagai larangan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja untuk kebaikan bersama.
7. Kebijakan Subsidi
Kebijakan subsidi merupakan pembatasan oleh pemerintah untuk menutupi harga barang produksi. Kebijakan ini tentunya memberikan akibat dari perdagangan antar negara. Akibat atau dampak dari kebijakan itu adalah harga barang tetap, tidak naik serta tida kturun.
Selain itu, produksi barang impor di dalam negeri juga meningkat. Imporbarangkedalam negeri menjadi turun sedangkan jumlah komoditas pada pasar tetap. Kebijakan subsidi yang dijalankan oleh pemerintah tentu dilakukan untuk melindungi produksi barang agar tetap.
8. Kebijakan Larangan Pembatasan Impor dan Ekspor
Sebuah negara yang tidak sepakat dengan penjualan produkdari negara tertentu. Karena suatu negara tidak membutuhkan produk tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor. Kebijakan larangan ekspor ini sudah dijalankan sejak lama. Inilah mengapa proses perdagangan menjadi lebih lancar.
9. Kebijakan Politik Perlindungan/Proteksi
Negara mengeluarkan kebijakan tersebut secara langsung untuk menjalankan perlindungan usaha serta industry pada negara yang menjadi importir. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan. Selain itu, tujuannya adalah untuk menjadikan produksi dalam negeri lebih optimal. Mengupayakan tradisi dalam perdagangan serta menjaga perdagangan internasional supaya tetap stabil serta tidak mengalami krisis.
Tentang Freightsight
Freighsight adalah pusat berita tentang logistic di Indonesia. Website Freightsight berisi informasi yang paling update mengenai dunia logistic, termasuk perdagangan antarnegara. Sebagai portal berita, kami berkomitmen menyediakan informasi yang terpercaya dan uptodate serta informatif. Kami berharap berita yang kami upload bisa menambah informasi dan wawasan masyarakat untuk lebih mengenal dunia logistic. Ingin berlangganan newsletter dari kami? Silahkan mendaftar di website ini.
FAQ
Apatujuan kebijakan perdagangan antar negara?
Untuk mendapatkan manfaat perdagangan yang akan menambah penghasilan suatu negara: meningkatkan devisa negara lewat kegiatan ekspor produk ke negara lain, meningkatkan pertumbuhan sector ekonomi, menstabilkan harga barang serta menyerap banyak tenaga kerja.
Apa manfaat dari kegiatan ekspor bagi masyarakat Indonesia?
Indonesia tentunya mendapatkan manfaat dari ekspor dan impor. Ekspor bisa memberikan keuntungan bagi negara pengekspor yaitu devisa. Devisa adalah simpanan berupa mata uang asing setelah terjadi transaksi dengan pihak luar negeri.
*)Konteniniditulis oleh Core Freelancers, penyedia jasa pembuatan website untuk berbagai bisnis.
Editor : Redaksi