Dishub Tulungagung Ajukan Tambahan Anggaran Operasional Bus Sekolah

surabayapagi.com
Operasional bus sekolah di Kabupaten Tulungagung yang melayani kepulangan siswa. SP/ TLG

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sedang mengupayakan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan operasional layanan bus sekolah di tahun 2025.

Pasalnya, menurut Plt. Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung, Aries Prasetyo, setelah dihitung, anggaran operasional bus sekolah di Kabupaten Tulungagung itu hanya memenuhi kebutuhan selama empat bulan saja.

Baca juga: Awal 2026, Disnak Tulungagung identifikasi 59 Ekor Ternak Terjangkit PMK

"Anggarannya memang minim. Tapi sebelum habis, kami ajukan tambahan (anggaran)," jelas Aries, Jumat (14/02/2025).

Oleh karenanya, Dishub Tulungagung berupaya mengajukan tambahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum anggaran habis pada April 2025 ini.

Selain itu, pihaknya juga berharap ada tambahan dana melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar layanan bus sekolah bisa tetap berjalan hingga akhir tahun.

Baca juga: Siswa SMPN 1 Jabon Sidoarjo yang Tak ikut ODL ke Jogja, Laksanakan ODL Mandiri di Griya Batik Sidoarjo

"Nanti saat PAK juga biasanya ada evaluasi. Koordinasi terus kami lakukan dengan TAPD untuk memastikan layanan bus sekolah tetap bisa beroperasi hingga akhir tahun," katanya.

Diketahui, terdapat sembilan angkutan bus sekolah dan satu elf untuk melayani para pelajar. Meski sudah beroperasi normal namun anggaran untuk sembilan bus sekolah itu terbilang minim. 

Sesuai dengan Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, kendaraan roda enam yang beroperasi mendapatkan anggaran sebesar Rp 37.110.000. Namun, untuk satu unit bus bahkan tidak bisa dioperasikan karena mengalami kerusakan mesin.

Baca juga: Disdikbud Kota Malang Komitmen Gagas Percepat Pemutusan Soal Angka ATS Tiap Wilayah

Sedangkan untuk rute layanan bus sekolah mencakup Kecamatan Ngunut, Bandung, Gondang, Ngantru, Kalidawir, serta beberapa desa seperti Kromasan dan Srikaton. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam keberlanjutan operasionalnya.

Selain bus sekolah, pihaknya tetap akan menggandeng 31 pemilik Angkutan Pedesaan, guna melayani pelajar yang berangkat dan jemput pulang sekolah. "Kalau yang angkot itu kita operasionalnya kita berikan Rp 150.000, itu kalau yang pemilik angkot masih mengantar penumpang ya tidak apa-apa, yang penting jemput dan antar sekolahnya itu pada pagi dan siang hari," pungkasnya. tl-02/dsy

Editor : Desy Ayu

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru