Dukung Prabowo Sepelekan Jokowi, Karena Dinilai Presiden Tanpa Prestasi. Gibran, Dianggap Wapres tak Punya Pengalaman Kenegaraan
Baca juga: PDIP: Surat Usulan Pemakzulan Gibran akan dibawa ke Paripurna DPR
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.
Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.
"Dokumen penting berisi 8 butir pernyataan sikap Purnawirawan TNI telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan," kata seorang pengurus Partai Gerindra, yang dihubungi melalui telepon, Minggu (20/4/2025).
Dokumen ini juga ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!
Melansir dari unggahan video tersebut, Minggu (20/4), kanal YouTube Refly Harun ini telah dibaca 51.774 nitizen. Dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.
Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Dukung Prabowo Selamatkan NKRI
Latar belakang dokumen bergambar bendera Merah Putih dengan tulisan, “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI”.
Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”
Butir Pernyataan Forum Purnawiraan
8 (delapan) butir pernyataan Forum Purnawiraan Prajurit TNI yg ditandatangani oleh : (1) mantan Wapres Jendral TNI (Purn) Tri Soetrisno, (2) mantan wkl Panglima ABRI Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, (3) mantan KSAD Jendral TNI (Purn) Tyasno Soedarto, (4) mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan (5) mantan KSAU Masekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.
Butir pernyataan :
1) Kembali ke UUD 1945
2) Mendukung Program Kabinet Merah Putih
3) Menghentikan PSN PIK-2, PSN Rempang dan kasus-kasus serupa
4) Menghentikan tenaga kerja asing China
5) Menertibkan pengelolaan pertambangan
6) Melakukan resuffle kabinet kepada yang diduga korupsi dan yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden Jokowi
7) Mengembalikan POLRI kepada fungsi KAMTIBMAS
8) Mengusulkan penggantian wakil Presiden karena pemilihannya melanggar konstitusi.
Gibran Diganti Melalui MPR
Tuntutan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai menyalahi hukum acara MK serta UU Kekuasaan Kehakiman.
Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.
Merespons hal ini, Ki Jal Atri Tanjung, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Barat sekaligus advokat senior, menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, pernyataan forum ini mencerminkan kepedulian terhadap masa depan bangsa dan perlu dijadikan perhatian bersama.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral para purnawirawan untuk menjaga cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Langkah ini penting demi keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Tanjung.
Baca juga: Forum Purnawirawan TNI, Ngotot Makzulkan Gibran
Komitmen Para Senior Militer
Keluarnya pernyataan ini menegaskan komitmen para senior militer dalam mengawal jalannya pemerintahan sesuai amanat konstitusi, sekaligus menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan untuk memperhatikan aspirasi rakyat.
Akademisi Refly Harun, mengaku sepakat dengan pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Namun pada poin pertama terkait dengan kembali kepada UUD 1945, ia mengatakan bahwa diperlukan diskusi secara ilmiah dan akademik terlebih dahulu atas poin tuntutan pertama tersebut.
"kalau mau jujur, ya, semua ini ya saya sepakati, sepakat keras," kata Refly dikutip dari unggahan video channel Youtube Refly Harun.
"Nah, hanya yang problematik sedikit adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini perlu perdebatan ilmiah akademik, ya apakah memang itu adalah jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak," ujarnya.
“Jadi saudara sekalian menarik ya, kalau mau jujur ya semua ini ya saya sepakati, sepakat, keras. Nah hanya yang problematik sedikit adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Refly, kemarin.
Ratusan Purnawirawan Tiga Matra TNI
Dokumen yang diteken 330 purnawirawan perwira tinggi dan menengah itu dibacakan ulang dalam forum Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat yang digelar di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).
Kepastian telah sampainya dokumen tersebut ke kediaman Presiden, ditegaskan oleh salah seorang anggota panitia Silaturahmi. Pertemuan itu dihadiri ratusan purnawirawan dari tiga matra TNI, yaitu TNI AD/TNI AL, dan TNI AU, serta para tokoh masyarakat sipil.
Mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purn Fahrur Razie, Brigjen purn H Porernomo, Brigjen Purn Mar Bastian Umar.
Tampak pula sejumlah tokoh sipil seperti Ratna Sarumpaet, Roy Suryo, Rizal Fadillah, Refly Harun, Said Didu, dan lain-lain yang kehadiran mereka memperkuat aura sipil-militer dalam forum Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI. Namun momen kunci bukan sekadar silaturahmi.
Karena yang paling penting adalah pengulangan pembacaan naskah delapan butir pernyataan, yang sebelumnya ditandatangani oleh 101 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan.
Naskah tersebut menjadi bentuk pengingat sekaligus desakan politik kepada pemerintahan baru untuk menata kembali arah republic.
Baca juga: Terobosan Jenderal (Purn) Dudung, Ajak Forum Purnawirawan TNI Penolak Gibran Temui Prabowo
Bebas Bayang-bayang Jokowi
Isi utama dari pernyataan itu antara lain: mendesak pemerintah kembali ke UUD 1945 naskah asli, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merugikan rakyat.
Seperti Rempang, menolak tenaga kerja asing asal Tiongkok, dan mendorong reshuffle kabinet guna membersihkan pengaruh rezim sebelumnya.
Dukungan terhadap Prabowo ditegaskan, namun dengan syarat: bebas dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dan tidak menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai simbol kelanjutan oligarki keluarga. Dalam silaturahmi, sikap keras disampaikan Letjen TNI (Purn) Suharto. Para purnawirawan mendukung penuh pemerintahan Prabowo, tegas Letjen Purn Suharto, asalkan tidak lagi terkooptasi pengaruh Jokowi.
“Kami mendukung Prabowo asal tetap pada jalurnya, jangan dipedulikan lagi itu Jokowi. Jokowi tidak memiliki kiprah dan keringat untuk Republik ini. Track record-nya untuk negara itu apa? Keringatnya untuk negara itu apa? Gak ada,” kecam Letjen Purn Suharto dilansir jernih.co, Kamis (18/4/2025).
Letjen Purn Suharto juga mengaku tak bisa menghormati Gibran yang dianggap terlalu muda dan tidak punya pengalaman kenegaraan. “Belum sampai umur 40 sudah saya beri hormat, gitu? Tak mau saya! Saya masuk Akabri tahun 1965, saat bapaknya, plitur aja mungkin belum,” sindirnya.
Jaga Kedaulatan, bukan Kekuasaan Keluarga
Mantan Wakil Panglima TNI dan Menteri Agama (Menag) era Presiden Jokowi 2014-2016, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razie juga menyampaikan keprihatinan atas kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Ia mengingatkan bahwa dukungan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan murni demi bangsa.
“Beliau membantu bapak Prabowo bukan karena sayang, tapi karena mau menjadikan anaknya wakil presiden. Pak, lain kali enggak usahlah hormat-hormat banget. Sedeng-sedeng aja, pak. Kerusakan negara hari ini adalah warisan dari masa pemerintahan Jokowi,” beber Jenderal Fachrul Razie.
Dilanjutkan Jenderal Fachrul Razie, “Dan Prabowo seharusnya tidak merasa berhutang budi. Yang berjasa itu Bapak, bukan beliau. Negara ini rusak karena ditinggalkan beliau, dan sekarang Bapak yang memperbaiki.”
Para purnawiran menjelaskan, pernyataan sikap ini bukan hanya catatan sejarah, tapi pesan moral dan politik dari generasi militer yang menolak tunduk pada oligarki baru. Mereka menyuarakan kembali sumpah dan janji pada republik: untuk menjaga kedaulatan, bukan kekuasaan keluarga.
Kini, bola ada di tangan Presiden Prabowo: apakah akan memilih berdiri sendiri sebagai negarawan atau tetap dalam bayang mantan presiden yang telah selesai masa baktinya bahkan tanpa prestasi. n erc/jk/Jn/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham