Dindik: Puluhan SMP Negeri di Ponorogo Belum Penuhi Pagu

surabayapagi.com
Siswa SMP Negeri di Ponorogo. SP/ PNG

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Menjelang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Sebanyak 45 dari 56 SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur belum memenuhi pagu.

Kondisi ini sebagai masalah klasik yang terjadi hampir setiap tahun. Dan hingga penutupan PPDB akhir Juni lalu, masih terdapat ratusan bangku kosong di sejumlah SMP Negeri.

Baca juga: Siswa SMPN 1 Jabon Sidoarjo yang Tak ikut ODL ke Jogja, Laksanakan ODL Mandiri di Griya Batik Sidoarjo

"Hanya 11 sekolah yang memenuhi pagu, semuanya berada di wilayah perkotaan," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri, Jumat (11/07/2025).

Lebih lanjut, pihanya menyebut empat sekolah tercatat hanya menerima kurang dari 10 siswa baru. Padahal, penetapan pagu telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana prasarana di masing-masing sekolah.

"Kami sebenarnya juga telah melakukan pembatasan kuota pada sekolah-sekolah favorit untuk memeratakan sebaran siswa," tambahnya.

Baca juga: Disdikbud Kota Malang Komitmen Gagas Percepat Pemutusan Soal Angka ATS Tiap Wilayah

Sementara itu, diketahui salah satu penyebab utama rendahnya angka pendaftar adalah minimnya lulusan SD di wilayah tertentu. Terlebih, kondisi geografis beberapa kecamatan seperti Ngrayun turut memengaruhi jumlah pendaftar.

"Output lulusan SD mempengaruhi langsung pada jumlah siswa baru SMP. Jika lulusan SD sedikit, tentu yang naik jenjang juga sedikit," katanya.

Baca juga: Belajar di Luar Kelas, 151 Siswa SD Almadany Gresik Jelajahi Gresik Universal Science

Meski demikian, Dindik belum mempertimbangkan opsi penggabungan (merger) sekolah dengan jumlah siswa yang minim. Nurhadi menegaskan, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah dengan jumlah siswa terbatas.

"Berapa pun jumlah siswanya, negara harus hadir untuk memberi layanan pendidikan. Harapannya, ke depan minimal satu desa memiliki satu SD sebagai basis keberlanjutan pendidikan," pungkasnya. pn-01/dsy

Editor : Desy Ayu

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru