PDIP Nilai Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI, Kontroversial

surabayapagi.com

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, juga dikritik PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap arahan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Megawati, kata Hasto, ingin penulisan sejarah RI didasari kebenaran dan kajian akademis secara komprehensif.

Baca juga: Jokowi Seperti Mulai Sindir Megawati

"Mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian-kajian akademis melihat secara komprehensif. Itu yang menjadi arahan dari Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Hasto usai mendampingi Megawawati memimpin upacara HUT ke-80 RI di sekolah partai, Jakarta, Minggu (17/8).

Hasto menyoroti keputusan Fadli yang menunda perilisan proyek tersebut dari semula bersamaan dengan HUT RI pada Agustus ini. Menurut dia, penundaan itu berkat masukan dan kritik dari berbagai kalangan karena proyek tersebut dinilai kontroversial.

"Sehingga penulisan sejarah yang menimbulkan berbagai kontroversi itu akhirnya ditunda," katanya.

Hasto menyebut PDIP juga memiliki Badan Khusus soal sejarah. Lewat badan itu, pihaknya akan terus memberi masukan dan mengawal proyek tersebut.

Baca juga: Keraton Kasunanan Surakarta Ribut di Depan Menteri

"PDI Perjuangan telah mendirikan badan Sejarah Nasional Partai. Sehingga mereka juga akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah," katanya.

Setelah sempat molor dari target perilisan pada Agustus, Fadli memastikan projek penulisan ulang sejarah tetap dirilis 2025. Dia menargetkan proyek itu akan dirilis pada peringatan hari Pahlawan Oktober mendatang.

Fadli bilang proyek itu sudah rampung melalui uji publik dan kini berada di tahap proses reading dan editing oleh tim penyusun. Dia menambahkan proses pengerjaan proyek itu juga berjalan dengan lancar hingga saat ini.

Baca juga: PDIP Bergeser dari Isu Politik ke Lingkungan

"Iya tahun ini, rencana mudah-mudahan bisa kita selesaikan segera," kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8).

Proyek penulisan ulang sejarah ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Hujan kritik datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil hingga sejarawan. n jk/erc/rmc

Editor : Moch Ilham

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru