SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Bupati Sumenep, Jawa Timur, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersiaga menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau. Sebab, kekeringan merupakan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi. Karena itu, seluruh OPD diminta bergerak cepat dan meningkatkan kesiapsiagaan.
"Kekeringan di Sumenep sudah menjadi kejadian berulang. Karenanya, seluruh OPD harus siaga dan responsif dalam melakukan penanganan," ucap Fauzi kepada wartawan belum lama ini.
Baca juga: Bupati Sumenep: Diskoperindag Lakukan Inventarisasi Keberadaan Koperasi di Sumenep
Bupati berharap sejumlah OPD memberi perhatian khusus terhadap yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak kekeringan, seperti Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Sosial P3A, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Bupati dua periode ini juga menegaskan, pengalaman menghadapi kekeringan setiap tahun seharusnya membuat respons pemerintah semakin cepat dan terkoordinasi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi.
Disamping itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep juga telah menetapkan status siaga kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Melalui status tersebut, seluruh OPD diharapkan mempercepat koordinasi dan penanganan agar dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan.
Baca juga: Tingkatkan Perekonomian, Pemkab Sumenep Kembangkan Pertanian Hidroponik
Sementara itu, sesuai laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, ada dua desa mulai mengalami kekeringan pada awal musim kemarau tahun ini. Kedua desa tersebut yakni Desa Prancak dan Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan.
Pemkab Sumenep juga menetapkan Status Siaga Kekeringan, 76 Desa Terancam Terdampak Kepala Pelaksana BPBD, Sumenep Achmad Laili
Maulidi, mengatakan, hingga kini status kekeringan masih berada pada level siaga sehingga belum ada penetapan tanggap darurat maupun penyaluran bantuan air bersih. Dua desa mulai mengalami kekeringan, yakni Desa Prancak dan Desa Montorna di Kecamatan Pasongsongan. Tapi statusnya siaga, sehingga belum dilakukan dropping air bersih.
Baca juga: Komitmen Sejahterakan Buruh Tani Tembakau, Pemkab Bagikan BLT dari DBHCHT 2026
Bahkan, BPBD juga telah mengirim bantuan air bersih, apabila menerima permohonan resmi dari pemerintah desa. Setelah itu, petugas akan melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Sebab, dasar melakukan dropping air adanya permintaan dari pemerintah desa.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, wilayah terdampak bisa mencapai lebih dari 60 desa yang tersebar di daratan maupun kepulauan. BPBD membagi tingkat kekeringan menjadi empat kategori, yakni ringan, sedang, berat, dan kritis. Jumlah desa terdampak kekeringan terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau. rah
Editor : Redaksi