SURABAYAPAGI.com – Urusan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, digulirkan Demokrat dan diamini PDIP.
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
Baca juga: Politisi Demokrat Syukur Priyanto Tunjukkan Ijazah Asli, Siap Jelaskan di Pengadilan
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira setuju dengan pernyataan AHY...
“Apa yang dijelaskan Pak AHY, ya memang prinsip-prinsip dasar dalam negara demokrasi seperti itu, bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan di tangan seseorang, kalau kekuasaan milik seseorang itu prinsip kekuasaan absolutisme,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (7/9/2026).
Andreas mengatakan absolutisme pernah diterapkan oleh Raja Prancis Louis XIV, Raja Perancis pada 1643-1715. Saat itu, kata dia, Louis menegaskan negara adalah dirinya.
“Itu menjadi pemicu lahirnya perlawanan kaum borjuis yang kemudian terjadi Revolusi Perancis (1789-1799) pada massa pemerintahan Louis XVI,” ucap dia.
Baca juga: Fraksi PDIP Jatim: P-APBD 2026 Jangan Diukur dari Besarnya Anggaran, tapi Manfaat untuk Rakyat
AHY mengungkap pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik yang sempat mengalami kemenangan dan kekalahan. Baginya, hal itu menjadi pelajaran nyata bahwa Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun.
Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
Baca juga: Emil Dardak Sudah Kantongi Mandat 38 DPP Demokrat
Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, yakni pada saat 10 tahun Susilo Bambang Yudhoyono (AHY) menjadi presiden, semua berjalan dengan damai dan demokrasi terjaga. Dia pun mengingat bahwa kekuasaan bukan untuk selamanya, melainkan ada batasnya, sehingga ruang demokrasi tetap harus dijaga.
“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY. erc, Jk
Editor : Redaksi