SURABAYAPAGI, Surabaya - Kalangan dewan menerima laporan dari masyarakat tentang temuan pemberian kunci rumah susun (rusun) Pandugo diduga dipolitisir. Sebab, pemberian kunci untuk menempati rusun milik Pemkot Surabaya itu dilakukan pada momen kampanye Pilwali Surabaya.
"Informasi yang kami terima mereka banyak yang sudah punya rumah tapi dapat jatah menempati rusun tersebut karena disinyalir mereka tim sukses Eri-Armuji," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.
Baca juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
Laila menegaskan, fakta itu menunjukkan ketidak adilan Pemkot Surabaya. Karena tidak diawali dengan survei apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Tetapi yang jelas, apabila sudah memiliki rumah tidak boleh menempati rusun .
"Jadi nantinya akan disalah gunakan dan bisa disewakan, dia dapat keuntungan dari penyewa, padahal rusun itu harusnya diutamakan untuk warga surabaya yang tidak memiliki tempat tinggal,” ujarnya.
Baca juga: KPU Jatim Gelar Pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024
Anggota DPRD Surabaya dua periode ini mengatakan, seharusnya Pemkot Surabaya mengutamakan rakyat yang belum memiliki rumah. Sebab, saat ini waiting list atau masyarakat yang antri menempati rusun sekitar 10 ribu KK.
"Pemkot menyakiti hati rakyatnya sendiri, pemkot hanya mengutamakan kepentingam Risma untuk memenangkan Eri-Armuji," ungkapnya.
Baca juga: Pilkada 2024, Rukretmen Badan Adhoc Tunggu Petunjuk Teknis
Menururnya, pembangunan rusun harus menjadi solusi di tengah populasi masyarakat Surabaya yang luar biasa tinggi. Tahun 1945 populasinya hanya berada di kisaran Rp 250 ribu, namun tahun 2020 sudah meningkat pesat menjadi sekitar Rp 3 juta.
"Tapi ya kebangetan, yang punya rumah dikasih, yang benar-benar butuh nggak dapat, apalagi informasinya yang KTP luar Surabaya juga dikasih, saya berharap bu Risma benar-benar mengakhiri jabatannya dengan amanah,” tukasnya.Alq
Editor : Mariana Setiawati