Kejar Percepatan Zero Stunting, Wali Kota Ning Ita Lancarkan Program Keroyokan

surabayapagi.com
Ning Ita saat membuka kegiatan Rembug Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kota Mojokerto di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu (20/7/2022) pagi. SP/Dwy AS

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Meski sudah menyandang status kota dengan angka prevalensi stunting terendah se Jawa Timur, tak membuat puas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Petinggi Pemkot ini berlari cepat membuat program keroyokan untuk mewujudkan zero stunting yang tinggal 6,9 persen saja. Hal ini dikatakan Ning Ita sapaan akrab Wali Kota saat membuka kegiatan Rembug Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kota Mojokerto di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu (20/7/2022) pagi.

Baca juga: Ribuan Warga Nobar Timnas U-23 Bareng Mas Pj Ali Kuncoro di Alun -Alun Kota Mojokerto

"Kita boleh berbahagia dan berbangga atas pencapaian angka prevalensi bayi stunted Kota Mojokerto yang sudah di satu digit yakni 6,9 persen, terendah dan bahkan satu-satunya di Jawa Timur. Namun kebahagiaan kita ini tetap harus diiringi dengan ikhtiar untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota zero stunting," ungkapnya.

Ning Ita menyebut, percepatan zero stunting sudah menjadi prioritas program nasional yang harus diupayakan secara serentak di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan berkomitmen dan berkolaborasi bersama melibatkan seluruh jajaran stake holder dan masyarakat.

"Nah Kota Mojokerto ingin bercita-cita menjadi daerah yang bisa mendukung mensukseskan program nasional tersebut. Yaitu dengan mewujudkan SDM berkualitas melalui percepatan penurunan stunting. Sehingga di tahun 2045 nanti cita-cita nasional Indonesia generasi emas bisa di dukung sepenuhnya dari Kota Mojokerto," harapnya.

Masih kata Ning Ita, tugas ini tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, seluruh stake holder juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Baca juga: Aktif Wujudkan Satu Data, Tiga OPD Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan

"Ini program kroyokan yang melibatkan jajaran DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, organisasi masyarakat dan swasta. Mereka memiliki peran sesuai tupoksinya dan dituangkan dalam bentuk rencana aksi bersama yang skemanya jelas dan terukur. Jka dikerjakan kroyokan maka goalnya akan lebih cepat tercapai dibanding dikerjakan secara sendiri-sendiri," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kota Mojokerto, dr Triastutik Sri Prastiwi menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru merilis data problem stunting di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 yang disebut mencapai 23,5 persen.

Di antara data tersebut, Kota Mojokerto tercatat menjadi daerah dengan problem stunting terendah, yakni di angka 6,9%. Dan menerima penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2022 dari BKKBN.

Baca juga: Komitmen Tekan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda

"Pemkot Mojokerto telah menangani persoalan stunting ini mulai dari hulu ke hilir secara preventif. Adapun langkah yang dilakukan dimulai dari calon pengantin, pada saat hamil, hingga saat bayi lahir. Kita berharap jangan sampai anak mengalami kurang gizi atau salah pola asuh," jelasnya.

Masih kata Trias, data sementara untuk tahu 2022 semester 1, angka prevalensi stunting Kota Mojokerto turun menjadi 5,9 persen dari target 6,04 persen.

"Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto sudah sangat baik," tegasnya. Dwi

Editor : Moch Ilham

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru