SURABAYAPAGI, Surabaya - Tudingan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menggunakan segala cara untuk memenangkan Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilwali Surabaya 2020 semakin nampak. Salah satunya peluncuran Program Bantuan Sosial Beras Kementerian Sosial di Kecamatan Gayungan yang dijadwalkan pada Rabu (7/10).
Acara launching ini akan dihadiri oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang notabene politisi PDI Perjuangan. Sebelum acara peluncuran, Mensos terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial beras dengan walikota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinasnya Jalan Walikota Mustajab Surabaya pada Rabu (7/10) pagi.
Baca juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
Sayangnya, dari informasi yang beredar, acara itu tidak mengundang perwakilan dari Pemprov Jawa Timur. Padahal, secara garis koordinasi, Surabaya dibawah Provinsi Jawa Timur. Karenanya, kuat dugaan dalam acara launching dan koordinasi PKH ini sarat dengan kepentingan politik Pilwali Surabaya.
Koordinator Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono mengatakan, penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung
"Di setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang sepertinya sedang direbut PDIP dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping apalagi mensos berasal dari PDIP," ujarnya, Selasa (6/10).
Menurutnya, pendamping PKH ini yang bisa dipakai untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Eri-Armuji. Wali Kota Surabaya jangan sampai mempolitisasi PKH untuk kepentingan pemenangan Eri-Armuji dalam Pilwali Surabaya.
Baca juga: KPU Jatim Gelar Pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024
"Pertarungan ini harus elegan. Walikota jangan sampai menciderai demokrasi," terang Hari.
Menururnya, setiap kelurahan ada 150 kepala keluarga (KK) hingga 250 KK penerima PKH. Artinya setiap pendamping PKH di setiap kelurahan bisa bertemu rata-rata 500 pemilih. "Tinggal dikalikan dengan 154 kelurahan di Surabaya, sudah berapa itu," tukasnya.Alq
Baca juga: Pilkada 2024, Rukretmen Badan Adhoc Tunggu Petunjuk Teknis
Editor : Mariana Setiawati