"GEMPA ADALAH MADRASAH"

Minggu, 24 Sep 2017 23:37 WIB

SEBAGAI MANUSIA berstatus WNI merupakan anugerah dengan Pembukaan UUD 1945 yang memberikan amanat luhur untuk turut menjaga ketertiban dunia dengan falsafah Pancasila yang mengajarkan berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan kita sumrambah bagi semua bangsa, termasuk Bangsa Rohingya, Palestina, dan siapapun yang tengah dianiaya. Sungguh saya memberikan “bongkahan takzim” yang tidak terkira kepada Saudara-saudara yang telah mampu menyalurkan bantuan masuk “ke titik nol warga Rohingya” sambil mendengarkan bisikan hatinya: “janganlah ini menjadi bantuan terakhir, bukankah kami adalah Saudaramu”. Gelombang donasi melalui rahasia Illahi yang tidak bertepi disalurkan oleh insan-insan pilihan, sehingga bukan sekadar sampai di perbatasan Bangladesh tetapi “mengalir di urat nadi etnis Rohingya. Suatu empati dan energi “pengembaraan yang luar biasa dalam landasan kemanusiaan, sehingga kepedulian atas Rohingya yang membuncah ini, terlalu naif apabila ada yang mengeluarkan pernyataan sebagai “masakan” yang bernuansa “aroma terapi politik” tahun 2019. Ungkapan yang sekadar “ngomong” tanpa mau bertindak, tidak solider, termasuk patut diyakini tidak berdonasi. Belum usai itu menyapa dunia dengan keperihannya. Kita sesama warga negara terhenyak atas letusan Gunung Agung di Bali. Sejak pekan lalu Gunung Agung “menyuarakan rindunya” sehingga berstatus Siaga dengan ikutan yang dikhawatirkan berupa erupsi. Aktivitas Gunung Agung ini serempak dengan 20 Gunung Api lainnya di Indonesia yang “mau bersedekah material” penyubur Ibu Pertiwi. Untuk itulah saya tidak akan mengungkapkan ada gunung “murka”, melainkan ada gunung yang tengah “menyapa kepada anak-anak yang sedang diasuh Ibu Pertiwinya”. Larva dan seluruh material letusannya laksana umat beragama yang hendak merayakan hari sucinya: “membersihkan rumah, mengecatnya, dan pasti perabotan sedikit berantakan untuk selanjutnya akan rapi sebagaimana mestinya”. Sebuah letusan adalah sejuta pengharapan atas nikmat Tuhanmu. Tentu negara harus menata secara organisatoris agar letusan tidak menjadi “prahara” dengan korban jiwa, harta dan benda. Doa kita hantarkan agar Tuhan memudahkan segala urusan bagi seluruh warga Bali dan warga manapun yang sedang “disapa Eyang Gunung Agung, Gunung Sinabung” dan sebagainya. Saat beragam elemen memperhatikan dan sibuk mempersiapkan solusi atas Gunung Sinabung dan kini Gunung Agung, mata jasadi dan batin kemanusiaan juga harus dibagi kepada Saudara-saudara kita di Meksiko. Perhatian kepada mereka merupakan tugas mulia yang konstitusional. 237 jiwa yang melayang serta 2000 orang cedera serta rintihan tangis yang pecah, pastilah mengetuk hati manusia normal untuk berkirim sumbangsih. Doa tanpa henti bagi kemuliaan seluruh warga manusia di Indonesia dan Meksiko serta belahan Bumi lainnya dapat dipersembahkan. Gempa bermagnitudo 7,1 merupakan gunjangan yang sangat mencengangkan, yang hari-hari ini mampu mengkonstruksi solidaritas kemanusiaan. Bangsa Indonesia terus belajar agar “terlatih” menghadapi dan menyikapi gempa. Simak saja satu contoh, sejak 7 Desember 2016, publik menoleh kembali ke Aceh. Gempa telah menunjukkan daulat ekologisnya kepada negara. Kabupaten Pidie Jaya, Aceh terhentak gempa berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Bumi bergoyang dan tanah merekah mengabarkan kuasa dirinya tanpa proposal permohonan. Jerit tangis, doa dan rintihan menggumpal menjadi lonceng yang gemahnya juga mengetuk solidaritas kemanusiaan. Seluruh mata dan hati warga negara terketuk tertuju ke Serambi Makkah untuk selanjutnya tergerak membantu dalam kesetiakawanan tanpa tepi. Gempa Aceh melahirkan duka yang ternyata mampu memupuk kembali persaudaraan anak bangsa. Duka kala itu sejatinya membangunkan optimisme menjadikan gempa sebagai literasi pembangunan nasional. Gempa membuat negara banyak belajar dan warga mencoba mendengar suara alam lebih khidmat lagi. Bukankah setiap “bencana alam” dapat dijadikan sebagai madrasah yang mengajarkan bagaimana membangun relasi ekologis antara manusia dan lingkungan secara tepat? Negara yang memberi amanat melalui Pembukaan UUD 1945 kepada pemerintah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” harus tampil terdepan mengelola gempa. Gempa yang terjadi di Tanah Rencong di titik waktu 2004-2016 misalnya memberikan lembar “kurikulum kealaman” bahwa Pulau Sumatera rawan gempa. Jejak gempa di Sumatera dalam satu dasawarsa terakhir ini dapat dilacak dari beragam warta: 28 Maret 2005, Aceh dan Sumut terguncang gempa 8,2 SR; 18 Desember 2006, Mandailing Natal tersentak gempa 5,7 SR; 12 September 2007, Bengkulu luluh oleh gempa 7,9 SR yang melengkapi kisah piluh Sumbar yang pada 6 Maret 2007 digoyang gempa 5,8-6,4 SR. 30 September 2009, Lepas Pantai Sumbar menyuguhkan gempa 7,6 SR; dan 25 Oktober 2010 Mentawai dihentak gempa 7,7 SR. Lantas Sinabung terkena gempa 7,8 SR pada 7 April 2010. Jeda sebentar untuk kemudian Pantai Barat Sumbar dihantam gempa 8,6 SR pada 11 April 2012. Tanggal 2 Juli 2013 Aceh dihampiri gempa dengan “sapaan” 6,1 SR dan di 2 Juni 2016, Sumbar mengalami gempa lagi 6,5 SR. Data tersebut dalam manajemen negara dan dunia pendidikan niscaya dapat menjadi resources penting lahirnya ilmu kegempaan dengan segala perangkatnya, termasuk aspek yuridisnya, sehingga gempa tidak semata-mata berarti disaster atau catastrophe. Perang Dunia di Eropa tahun 1914, bukankah suatu bencana kemanusiaan yang hebat, persis yang ditulis oleh Max Hastings dalam karya “eposnya”, Catastrophe, Europe Goes To War 1914 (2013). Di Nusantara tercatat bahwa 157 juta jiwa rakyat Indonesia tinggal di daerah rawan Gempa. Data informatif ini sungguh membuat tertegun, dan bukan decak kagum. Angka yang mendengungkan lolong kekhawatiran yang mengerikan apabila tidak segera diberi solusi. Ratusan juta jiwa yang terancam gempa merupakan tata nyawa yang harus diselamatkan negara, agar negara bermakna adanya. Sejak gempa yang diikuti tsunami di Aceh pada 2004, gempa ternyata berulang setiap tahun di Sumatera. Hal ini akan membuat negara beranjak lebih sigap dan rakyat pun mudah bergerak mengevakuasi diri. Publik tidak hendak menyaksikan 157 juta jiwa itu menjadi angka statistik yang diantrikan nyawanya dalam helatan bencana. Seluruh sendi negara ini sudah sedemikian gamblang bertutur mengenai bencana, berikut anggaran dan dasar hukumnya. Negara dengan segala alat kelengkapannya memiliki otoritas untuk menjaga warganya terhindar dari bencana. Setelah mengetahui daerah rawan gempa, negara wajib meredesain kawasan permukiman maupun membuat road map gempa dan mengkonstruksi infrastruktur yang sesuai dengan kondisi alamnya. Warga yang berada dalam koridor rawan bencana akan mudah melakukan mitigasi karena mendengar suara alam lebih jernih, dan beradaptasi dengan realitas alam yang telah dipetakan. Belajar pada referensi tua sekaliber Desa Warnnana atau Nagara Kertagama karya Empu Prapanca (1365) maupun Kakawin Sutasoma kreasi Empu Tantular (1389) dapat diketahui bahwa untuk mengatasi bencana itu diawali dari tingkat wilayah negara terkecil, yaitu desa. Setiap kampong di Aceh, Desa di Jawa atau Nagari di Sumatera, sudah semestinya ada peta kegempaan, sehingga setiap jengkal teritori negara terdapat papan informasi tata ruang sedasar dengan status alamnya. Selama langkah ini tidak dilakukan, saya khawatir ada yang sedang mengundi nasib menjadi persembahan bencana. Dalam lingkup inilah, pemimpin negara mutlak sadar bahwa rakyat akan berpaling kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan tuntunan seperti ditulis Ram Charan. Thomas L. Friedman dalam buku The World Is Flat (2006) juga mengisahkan tulisan temannya, Jack Perkowski, yang menuliskan pepatah Afrika pada lantai pabriknya: Setiap pagi di Afrika seekor gazelle (kijang) terjaga/Ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari singa tercepat atau ia akan mati/Setiap pagi seekor singa terjaga/Ia tahu bahwa ia harus bisa mengejar gazelle terlambat atau ia akan mati kelaparan/Tidak peduli apakah kamu seekor singa atau seekor gazelle/Ketika matahari terbit, kamu harus mulai berlari. Dengan terus berulangnya tragedi akibat gempa maupun gunung yang rajin “bersilaturahmi” di berbagai titik geografis Bumi, semua negara harus terjaga dan siap berlari. Berlari bukan untuk menghindari, tetapi berlari guna memenuhi hak-hak rakyat agar selamat dari gempa di hari-hari mendatang melalui road map kegempaan. Dalam batas ini, keterjagaan negara adalah opsi tunggalnya. Siapapun yang memanggul amanat negara, pastilah terpanggil membangun wilayah yang berkeselamatan rakyat. Gempa memanglah madrasah bagi negara.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Thom Haye Curhat Diteror

Senin, 12 Jan 2026 19:48 WIB

Digaji Persib Rp 750 Juta per Bulan SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Thom Haye curhat di media sosial, usai membantu Persib Bandung mengalahkan Persija Ja…

Pemerintah Iran Anggap Pendemo Ayatollah "Musuh Tuhan”

Senin, 12 Jan 2026 19:43 WIB

Mata Uang Rial Iran Turun 40 Persen Dorong Inflasi Harga Pangan hingga 70 Persen SURABAYAPAGI.COM, Teheran - Militer Iran menegaskan bakal membela k…

Prabowo Saksikan Seorang Siswa Beri Aba-aba Makan MBG

Senin, 12 Jan 2026 19:38 WIB

Saat Peresmian 166 Sekolah Rakyat Secara Serentak di Banjarbaru, Kalsel SURABAYAPAGI.COM, Banjarbaru - Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat …

Bulog tak Percaya Harga Beras Naik Jelang Lebaran

Senin, 12 Jan 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengklaim harga beras di lapangan tetap stabil dan sesuai Harga Eceran Tertinggi…

Direktur Jenderal Pajak Malu

Senin, 12 Jan 2026 19:29 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dampak tiga Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara ditangkap oleh KPK, langsung menampar Direktorat Jenderal…

Hakim Minta JPU Serahkan Hasil Audit, Jaksa Ngeyel

Senin, 12 Jan 2026 19:26 WIB

Eksepsi terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Ditolak SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat meminta jaksa m…