Wiranto Ungkap soal Penyelundupan Senjata

Minggu, 24 Sep 2017 23:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Isu terkait penyelundupan senjata sebanyak 5.000 pucuk senjata ke Indonesia, masih terus bergulir. Bahkan, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sempat menyampaikan, ada institusi selain TNI yang akan menggunakan senpi itu dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun. Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata Gatot. Namun pernyataan Jenderal Gatot langsung ditepis oleh Menko Polhukam Wiranto. Wiranto menyebut, terkait 5.000 senjata yang didatangkan di Indonesia bukanlah sebuah penyelundupan, melainkan pembelian untuk Badan Intelijen Negara (BIN). "Ini berhubungan dengan pembelian 500 senjata, bukan 5.000 oleh BIN. Senjata ini buatan Pindad," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (24/9/2017). Pembelian 500 senjata itu diperuntukkan untuk pendidikan intelijen yang dikelola BIN. Pembeliannya pun menggunakan dana APBN. "Untuk pendidikan intelijen. Dan ini dilakukan oleh lembaga resmi. Bukan institusi di luar pemerintah," kata Wiranto. Wiranto juga menepis anggapan yang mengaitkan pengadaan senjata ini dengan Presiden Jokowi. "Saya kira prosedur pembelian senjata tak perlu melibatkan Presiden," kata Wiranto. Dibuat Bingung Terpisah terkait isu penyelundupan senjata oleh Panglima TNI, direspon serius oleh Komisi I DPR RI. Salah satunya TB Hasanuddin, yang menilai pernyataan Panglima TNI itu membingungkan. Menurut Hasanuddin, pernyataan Jenderal Gatot itu dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas. "Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara (APBN). Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siap? Dan untuk apa?" kata Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, informasi yang disampaikan Panglima TNI bisa jadi akurat, tapi lazimnya sesuai prosedur, informasi tersebut langsung dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi terkait lain, yang menangani masalah keamanan negara. "Kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN dan Menkopolhukam," ujar dia. Purnawirawan Jenderal TNI itu menambahkan, lima ribu pucuk senjata api sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur TNI. Atas dasar itu, Hasanuddin menyarankan agar Panglima TNI ke depan lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif, terlebih yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. "Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman, ya diselesaikan," tegasnya. jk

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dosen Hukum Korporasi Pertanyakan Dasar Hukum Perubahan Kebijakan CSR untuk STIKES BHM

Rabu, 29 Jul 2026 20:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dosen Hukum Korporasi Universitas Merdeka Madiun, Angga Pramodya Pradhana, mempertanyakan dasar hukum perubahan kebijakan Pemkot…

Atasi Kekeringan, Pemkab Lamongan Salurkan Air Bersih

Rabu, 29 Jul 2026 17:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Mengatasi dampak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Lamongan salurkan 25 ribu liter air bersih kepada masyarakat, Selasa (28/7)…

Hebat!, Kota Mojokerto Raih Empat Penghargaan HARGANAS Ke-33

Rabu, 29 Jul 2026 17:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Inovasi, komitmen, dan keberhasilan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga membuahkan a…

DPR RI Apresiasi Kampung Batik Ceria Surabaya, Jadi Contoh Edukasi Anak Tanpa Gadget

Rabu, 29 Jul 2026 16:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pagi itu, suasana di Jalan Sumber Mulyo IV, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, terasa berbeda. Di antara deretan rumah w…

Taman Cak Durasim Jadi Pusat Kreasi, BHS Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya Jatim

Rabu, 29 Jul 2026 16:16 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi Taman Budaya Cak Durasim Surabaya, Rabu (29/7/2026). Dalam k…

Ribuan Peserta KKN UMM Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 29 Jul 2026 16:02 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Malang - BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada 1.258 mahasiswa peserta program kuliah kerja nyata (KKN) Universitas …