Wiranto Ungkap soal Penyelundupan Senjata

Minggu, 24 Sep 2017 23:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Isu terkait penyelundupan senjata sebanyak 5.000 pucuk senjata ke Indonesia, masih terus bergulir. Bahkan, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sempat menyampaikan, ada institusi selain TNI yang akan menggunakan senpi itu dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun. Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata Gatot. Namun pernyataan Jenderal Gatot langsung ditepis oleh Menko Polhukam Wiranto. Wiranto menyebut, terkait 5.000 senjata yang didatangkan di Indonesia bukanlah sebuah penyelundupan, melainkan pembelian untuk Badan Intelijen Negara (BIN). "Ini berhubungan dengan pembelian 500 senjata, bukan 5.000 oleh BIN. Senjata ini buatan Pindad," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (24/9/2017). Pembelian 500 senjata itu diperuntukkan untuk pendidikan intelijen yang dikelola BIN. Pembeliannya pun menggunakan dana APBN. "Untuk pendidikan intelijen. Dan ini dilakukan oleh lembaga resmi. Bukan institusi di luar pemerintah," kata Wiranto. Wiranto juga menepis anggapan yang mengaitkan pengadaan senjata ini dengan Presiden Jokowi. "Saya kira prosedur pembelian senjata tak perlu melibatkan Presiden," kata Wiranto. Dibuat Bingung Terpisah terkait isu penyelundupan senjata oleh Panglima TNI, direspon serius oleh Komisi I DPR RI. Salah satunya TB Hasanuddin, yang menilai pernyataan Panglima TNI itu membingungkan. Menurut Hasanuddin, pernyataan Jenderal Gatot itu dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas. "Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara (APBN). Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siap? Dan untuk apa?" kata Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, informasi yang disampaikan Panglima TNI bisa jadi akurat, tapi lazimnya sesuai prosedur, informasi tersebut langsung dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi terkait lain, yang menangani masalah keamanan negara. "Kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN dan Menkopolhukam," ujar dia. Purnawirawan Jenderal TNI itu menambahkan, lima ribu pucuk senjata api sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur TNI. Atas dasar itu, Hasanuddin menyarankan agar Panglima TNI ke depan lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif, terlebih yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. "Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman, ya diselesaikan," tegasnya. jk

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Jaksa Duga Korupsi Nadiem White Collar Crime

Rabu, 28 Jan 2026 19:50 WIB

Dalam LHKPN, Eks Mendikbudristek, Terdapat Perolehan Surat Berharga Senilai Rp5,59 Triliun SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum perkara terdakwa …

KPK Ancang-ancang Tiap Bulan OTT

Rabu, 28 Jan 2026 19:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan ada target melakukan operasi tangkap tangan (OTT) beberapa bulan sekali. Namun…

KPK Selamatkan Aset Fasum Rp 116 Triliun

Rabu, 28 Jan 2026 19:47 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK selama tahun 2025 telah menyelamatkan uang senilai Rp 122 triliun. Ini dilakukan bersama Pemda se Indonesia. Rincian…

KPK akan Tambah AI Periksa LHKPN Pejabat

Rabu, 28 Jan 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mencatat ada peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2025. KPK menggunakan kecerdasan buatan atau…

Putri Ikang Fawzi, Urung Jadi Petugas Haji 2026

Rabu, 28 Jan 2026 19:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anak bungsu Ikang Fawzi dan mendiang Marissa Haque Chiki Fawzi mengungkap kabar bahwa dirinya dicopot dari petugas haji 2026. Hal…

Pejabat Pertamina Digaji Rp 1,81 Miliar/Bulan, Korupsi Rp 285 Triliun

Rabu, 28 Jan 2026 19:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membeber gaya hidup pejabat pejabat pertamina saat…