Wiranto Ungkap soal Penyelundupan Senjata

Minggu, 24 Sep 2017 23:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Isu terkait penyelundupan senjata sebanyak 5.000 pucuk senjata ke Indonesia, masih terus bergulir. Bahkan, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sempat menyampaikan, ada institusi selain TNI yang akan menggunakan senpi itu dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gatot menyampaikan, TNI akan mengambil tindakan tegas jika hal tersebut dilakukan, tidak terkecuali apabila pelakunya berasal dari keluarga TNI bahkan seorang jenderal sekalipun. Lebih lanjut, Gatot menegaskan, nama Presiden Jokowi pun dicatut agar dapat mengimpor senjata ilegal tersebut. "Mereka memakai nama Presiden, seolah-olah itu yang berbuat Presiden, padahal saya yakin itu bukan Presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata Gatot. Namun pernyataan Jenderal Gatot langsung ditepis oleh Menko Polhukam Wiranto. Wiranto menyebut, terkait 5.000 senjata yang didatangkan di Indonesia bukanlah sebuah penyelundupan, melainkan pembelian untuk Badan Intelijen Negara (BIN). "Ini berhubungan dengan pembelian 500 senjata, bukan 5.000 oleh BIN. Senjata ini buatan Pindad," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (24/9/2017). Pembelian 500 senjata itu diperuntukkan untuk pendidikan intelijen yang dikelola BIN. Pembeliannya pun menggunakan dana APBN. "Untuk pendidikan intelijen. Dan ini dilakukan oleh lembaga resmi. Bukan institusi di luar pemerintah," kata Wiranto. Wiranto juga menepis anggapan yang mengaitkan pengadaan senjata ini dengan Presiden Jokowi. "Saya kira prosedur pembelian senjata tak perlu melibatkan Presiden," kata Wiranto. Dibuat Bingung Terpisah terkait isu penyelundupan senjata oleh Panglima TNI, direspon serius oleh Komisi I DPR RI. Salah satunya TB Hasanuddin, yang menilai pernyataan Panglima TNI itu membingungkan. Menurut Hasanuddin, pernyataan Jenderal Gatot itu dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas. "Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara (APBN). Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siap? Dan untuk apa?" kata Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, informasi yang disampaikan Panglima TNI bisa jadi akurat, tapi lazimnya sesuai prosedur, informasi tersebut langsung dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi terkait lain, yang menangani masalah keamanan negara. "Kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di-cross check dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN dan Menkopolhukam," ujar dia. Purnawirawan Jenderal TNI itu menambahkan, lima ribu pucuk senjata api sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur TNI. Atas dasar itu, Hasanuddin menyarankan agar Panglima TNI ke depan lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif, terlebih yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. "Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman, ya diselesaikan," tegasnya. jk

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tanah Aset Desa Dibangun Warkop, Pemdes Janti Diminta Warga Segera Bongkar

Selasa, 16 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Sebuah bangunan tempat usaha warung kopi (warkop) yang berlokasi di sebelah utara ujung timur gedung SMAN 1 Tarik atau tepatnya di…

Dindik Jatim Jalin Kerja Sama Global, Usung Kurikulum Vokasi Berbasis Industri dan AI

Selasa, 16 Jun 2026 14:25 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama strategis dengan HGI Research Centre untuk memperkuat pengembangan talenta d…

Ada Kegiatan Perantingan Pohon, Jalan Gunungsari Surabaya Macet Parah Sejak Pagi

Selasa, 16 Jun 2026 14:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Suasana di Kota Pahlawan sejak pagi hari, Senin (16/06/2026) mengalami kemacetan parah hingga mengular cukup panjang sehingga laju…

Uri-uri Budaya, Pemdes Bogempinggir Gelar Larung Sesaji di Sungai Mas

Selasa, 16 Jun 2026 13:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintahan Desa (Pemdes) Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo, menggelar upacara adat larung sesaji di sungai mas, Selasa…

Wali Kota Malang Terbitkan SE Larangan ASN Main Medsos saat Jam Kerja

Selasa, 16 Jun 2026 13:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti respon ditemukannya ASN yang menggunakan waktu kerja untuk membuat konten di media sosial (medsos), saat ini Wali…

Warga Bondowoso Pilih Beralih ke Sepeda Kayuh, Tekan Biaya Operasional

Selasa, 16 Jun 2026 12:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bondowoso - Baru-baru ini ada yang unik imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax turut mulai memicu perubahan pola…