DPRD Surabaya Dukung Pemkot Terkait Sertifikasi Aset

Rabu, 27 Sep 2017 22:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono menyatakan, bahwa tekad Walikota tersebut harus ditindaklanjuti serius, karena begitu banyak aset yang belum bersertifikat. Komisi A DPRD Surabaya mendukung langkah Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang bertekad sertifikasi aset pemerintah kota semasa kepemimpinannya. “Jika dihitung prosentase masih sedikit. Yang bersertifikat,” paparnya, (27/9). Adi menilai, minimnya aset yang bersertifikat, karena secara teknis prosesnya yang tak mudah. Pasalnya menurutnya, sebelumnya harus ditentukan jelas batas-batasnya. Dan, ironisnya batas-batas yang ada sudah banyak yang bergeser. “Makanya proses verifikasinya harus melibatkan banyak pihak, diantaranya pemilik kanan-kiri,” ujar pria yang akrab disapa Awi Di sisi lain, Politisi PDIP ini menambahkan, dari sejumlah aset milik pemerintah kota, sebagian sebagian diantaranya menjadi milik pihak lain karena kalah dalam sengketa di peradilan. Namun, dalam buku aset ternyata masih tercatat. “Bahkan sampai di putusan MA kalah. Mungkin, pemkot akan menempuh jalan PK,” paparnya Adi menilai, dari sejumlah aset yang masih sengketa ini kemungkinan dalam proses sertifikasi mengalami kesulitan. Karena, menurutnya, BPN tidak mau mensertifikatkan, jika kepemilikannya sudah bergeser ke pihak lain. “Kalau sudah bukan milik pemkot, tentu BPN gak mau mensertifikatkannya,” katanya Adi mengakui, seluruh aset pemerintah kota telah terinventarisir dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA). Tetapi, karena beberapa kendala, proses sertifikasi sulit dilakukan. “Selain batas yang bergeser, kemungkinan juga tak ada pihak lain yang menunjukkan batas-batasnya,” paparnya. Adi mengakui, masalah pertanahan di Surabaya sangat rumit. Selain historisnya yang panjang, penyelesaiannya juga tak mudah. Namun, ia menegaskan, masalah itu harus diselesaikan, jika tidak akan terus menggantung. Hanya saja, ia mengakui, untuk menuntaskannya membutuhkan kerja ekstra keras dan melibatkan banyak pihak. “Mulai dari Dinas Tanah dan Bangunan, Kelurahan, Kecamatan dan pihak lainnya,” pungkasnya. Sebelumnya, pada Hari Agraria Nasional, Senin (25/9), Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima 230 sertifikat aset pemerintah kota dari Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Risma menargetkan dalam masa kepemimpinannya seluruh aset pemerintah kota tersertifikasi. Hingga saat ini, dari sekitar enam ribu total aset yang dimiliki pemerintah kota, yang telah tersertifikasi hanya sekitar 20 persen. st/brtjtm

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kompolnas Awasi Operasional Polri Melalui Investigasi

Kamis, 07 Mei 2026 06:30 WIB

SURABAYAPAGI : Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi mengenai reformasi kepolisian ke Presiden Prabowo Subianto. Hasil akhir tersebut…

Pimpin DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri Perkuat Sinergi Eksekutif–Legislatif untuk Kepentingan Rakyat

Kamis, 07 Mei 2026 06:28 WIB

Surabaya Pagi – Kekosongan Ketua DPRD Kota Surabaya akhirnya terisi. Tongkat estafet kepemimpinan DPRD Kota Surabaya resmi berganti. Yang sebelumnya dijabat a…

Biadab! Santri Hamil Dinikahkan dengan Santri Senior

Kamis, 07 Mei 2026 06:23 WIB

SURABAYAPAGI : Kuasa hukum santriwati korban pemerkosaan pendiri ponpes di Pati mengungkapkan salah satu perilaku biadab tersangka berinisial AS (52). Ada…

Mantan Dirut PT Pertamina, Naik Banding Dihukum Badan 4x Lebih Berat

Kamis, 07 Mei 2026 06:15 WIB

SURABAYAPAGI : Ingat kasus vonis mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko. Saat banding, vonisnya malah diperberat…

Hakim Militer Jadwalkan Periksa Aktivis kontras di RS

Kamis, 07 Mei 2026 06:11 WIB

SURABAYAPAGI : Hakim mengatakan jika Andrie tak bisa hadir secara fisik maka majelis yang akan datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan di tempat.…

Kuasa hukum Richard Lee, Tegaskan Mualaf itu Urusan Personal dengan Sang Pencipta

Kamis, 07 Mei 2026 06:10 WIB

SURABAYAPAGI : Kuasa hukum Richard Lee, Abdul Haji Talaohu, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar pencabutan sertifikat mualaf kliennya oleh…