Transaksi Uang Dibalik Lobi-Lobi Politik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Praktik politik uang dalam perpolitikan nasional, saat ini seringkali disalahartikan sebagai praktik yang wajar. Tidak hanya dalam hal meraih suara, praktik kotor tersebut diduga juga sudah terjadi sejak lobi-lobi politik untuk menentukan koalisi dan Pasangan Calon dalam Pilkada. Dimintai pendapatnya terkait potensi adanya mahar politik dan transaksional politis di balik bursa Paslon pada partai koalisi, pakar politik asal Unair Kris Nugroho mengatakan bahwa proses transaksional politik merupakan hal yang wajar. Karena, proses politik selalu dinamis dan mengikuti perkembangan. “Jadi, kalau hanya transaksional politik, itu nggak masalah. Biasanya kan yang menjadi masalah. Itu yang harus diawasi,” kata Kris. Dosen FISIP Unair tersebut menambahkan, maraknya proses mahar politik tersebut terjadi karena saat ini partai-partai politik yang ada tidak memiliki landasan yang kuat. “Sehingga, untuk mengikat kadernya ya salah satunya uang itu. Harusnya proses kaderisasi harus bisa benar-benar berjalan. Sehingga, landasan dari suatu partai politik bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafak Noer meyakinkan bahwa tidak akan ada deal-deal menyangkut uang dalam pemilihan Paslon di lingkungan partai koalisi yang digagas oleh partainya kelak. Musyafak pun tidak mengelak bahwa saat ini PPP sudah dekat untuk masuk dalam gerbong koalisi Khofifah. “Memang sementara ini seperti itu (Khofifah). Untuk transaksional politis, itu pasti ada. Politik ini dinamis. Hanya saja, kalau sampai menggunakan uang, itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin,” kata Musyafak. Hal tersebut, menurut Musyafak, dikarenakan Cawagub merupakan partner bekerja bagi seorang Cagub nantinya. Sehingga, pemilihan sosok yang tepat perlu untuk benar-benar dilakukan dan tidak berdasar pada kekuatan materi belaka. “Terlebih lagi di massa pemilihan. Ini harus yang bisa mendongkrak suara. Punya uang saja tidak cukup,” tegasnya. ifw
Tag :

Berita Terbaru

Jelang Arus Mudik Lebaran, Kapolres Gresik Cek Kesiapan Pos Pelayanan Bunder

Jelang Arus Mudik Lebaran, Kapolres Gresik Cek Kesiapan Pos Pelayanan Bunder

Kamis, 12 Mar 2026 16:27 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 16:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Menyambut arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Gresik mulai memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan bagi m…

Polres Blitar Kota Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Ratusan Knalpot Brong

Polres Blitar Kota Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Ratusan Knalpot Brong

Kamis, 12 Mar 2026 16:24 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 16:24 WIB

Hasil OPS Pekat dan Keselamatan Semeru 2026   SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Jelang Operasi Ketupat Semeru 2026 Polres Blitar Kota  musnahkan ribuan botol m…

PTKN Datangi Balai Kota, Dorong Sinergi Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 

PTKN Datangi Balai Kota, Dorong Sinergi Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 

Kamis, 12 Mar 2026 15:55 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 15:55 WIB

‎‎SURABAYAPAGI, Madiun – Organisasi kemasyarakatan Petarung Kehidupan Nusantara (PTKN) mendatangi Balai Kota Madiun untuk melakukan audiensi dengan Pelaksana Tu…

Musrenbang 2027: Wali Kota Mojokerto Prioritaskan Layanan Dasar di Tengah Tantangan Fiskal

Musrenbang 2027: Wali Kota Mojokerto Prioritaskan Layanan Dasar di Tengah Tantangan Fiskal

Kamis, 12 Mar 2026 15:06 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 15:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah…

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Kota Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan Kejari

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Kota Mojokerto Jalin Kerja Sama dengan Kejari

Kamis, 12 Mar 2026 15:04 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 15:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto di bidang Hukum Perdata d…

Gugatan PT MSS Kandas, PN Kabupaten Kediri Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Sengketa Bisnis

Gugatan PT MSS Kandas, PN Kabupaten Kediri Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Sengketa Bisnis

Kamis, 12 Mar 2026 14:41 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 14:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Gugatan PT Matahari Sedjakti Sejahtera (PT MSS) terhadap PT Sekar Pamenang (PTSP) terkait sengketa bisnis kerjasama pemasaran…