Pengawasan Internal Untuk Pemerintahan Bersih

Kamis, 12 Okt 2017 00:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Maraknya korupsi di level Kepala Daerah menimbulkan bahasan baru di tengah masyarakat. Salah satunya adalah tentang relevansi otonomi daerah yang mencakup hingga di tingkatan Kabupaten/Kota. Sebab, seringkali hal tersebut justru memunculkan raja-raja baru yang bahkan sampai menyebabkan lahirnya dinasti-dinasti politik. Terlebih lagi, tahun 2018 nanti dapat dikatakan sebagai tahun Pilkada Serentak. Pakar hukum Ubhara Jamil memandang bahwa sesungguhnya UU Otoda merupakan konsep yang bisa dirubah bergantung arah kebijakan eksekutif dan legislative. Tetapi, apabila Pemerintah benar-benar menginginkan perubahan terkait UU Otoda tersebut, maka perlu ada beberapa perubahan yang dilakukan. “Salah satunya amandemen UUD 1945. Sebab, Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa otoda ada di tangan Kab/Kota dan Provinsi. Kalau kemudian hak otoda di Kab/Kota ini dicabut, maka kan perlu perubahan di bagian tersebut,” kata Jamil ketika ditemui. Tetapi, di sisi lain, menurut Jamil, apabila pemilihan Bupati atau Walikota dialihkan kepada DPRD Provinsi maka kemungkinan juga akan timbul masalah baru. Seperti misalnya, transaksional dan bargaining politik yang dilakukan di kamar-kamar gelap. “Ini kan bukan perkara sistem berarti. Tetapi, negara yang tidak mampu menjalankan programnya,” tambahnya. Namun, Jamil menganggap, formulasi otoda yang menjangkau hingga tingkatan Kabupaten/Kota sudah sangat tepat. Hanya saja, perlu ada pembenahan di beberapa sisi dalam aspek pengawasan. “Seperti misalnya, pengawasan internal dari inspektorat. Selain itu, pengawasan dari Kepolisian dan Kejaksaan juga penting. Jadi semua lini ini membantu KPK untuk mengawasi hal tersebut. Hal tersebut, akan semakin ditunjang apabila ada pengawasan dari civil society,” tegasnya.ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Atasi Sampah, Dedi Irwansyah Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Eks TKD Bebekan Jadi TPST 3R

Senin, 13 Apr 2026 13:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dedi Irwansa Ketua Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur mendorong untuk mengatasi permasalahan sosial terkait sampah di wilayah…

UMKM Pedagang Es di Banyuwangi Resah, Harga Gelas Plastik Naik Dua Kali Lipat

Senin, 13 Apr 2026 12:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Maraknya harga plastik yang ugal-ugalan, juga turut dirasakan para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Kabupaten…

Tinggi Letusan Capai 1.000 Meter, PVMBG Imbau Erupsi Gunung Semeru Masuk Status Siaga

Senin, 13 Apr 2026 12:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak pada Senin pagi. Bahkan, Pusat Vulkanologi…

Larang LPG Subsidi 3 Kg Dijual ke Pelaku Usaha, Pemkab Pamekasan Tegaskan Hanya untuk Keluarga Miskin

Senin, 13 Apr 2026 12:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Menindaklanjuti maraknya gas LPG subsidi 3 kilogram (Kg) di berbagai daerah yang selalu di isukan stoknya mulai langka. Sehingga,…

Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi, Bromo Medic Run Jadi ‘Sport Tourism’ di Probolinggo

Senin, 13 Apr 2026 12:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Dalam rangka mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar kegiatan Bromo…

Antisipasi Musim Kemarau, BPBD Malang Lakukan Pemetaan Distribusikan Air Bersih Secara Matang

Senin, 13 Apr 2026 12:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Sebagai upaya mengantisipasi musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang telah mempersiapkan langkah…