Kepastian Pajak dan Perlunya Reformasi Pengadilan Pajak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak terjadinya tax uncertainty (ketidakpastian pajak). Salah satu sumber dari ketidakpastian pajak di daerah adalah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dampaknya, beban pajak yang ditimbulkan Perda tersebut mengganggu dunia usaha, karena tidak masuk dalam perhitungan awal pengambilan keputusan terkait investasi. ------------------ Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tax uncertainty adalah inkonsistensi perlakuan otoritas terhadap ketentuan nailed down dan prevailing yang berlaku bagi suatu perusahaan. Nailed down merupakan sistem pemungutan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak atau saat perizinan diberikan. Dengan kata lain, nailed down bersifat statis terhadap perkembangan regulasi rezim pajak negara. Hal itu berbeda dengan prevailing, di mana pemungutan pajak didasarkan terhadap perkembangan peraturan pajak yang berlaku dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan rezim pajak dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perdebatan mengenai nailed down dan prevailing sudah saatnya tidak dimaknai sempit sekadar besaran pendapatan negara. Sudah waktunya diarahkan ke pertimbangan kepastian hukum dan investasi jangka panjang. Selanjutnya, aspek kepastian pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi investor dalam menentukan keputusan lokasi berbisnis dan berinvestasi. Ini mengacu pada survey OECD-IMF yang menunjukkan bahwa pajak merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi berbisnis dan berinvestasi. Dalam beberapa kasus misalnya, seperti dialami PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pemerintah menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor (SKPD PKB) berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menganut rezim prevailing. Hal ini berbeda dengan substansi Kontrak Karya PT NNT yang seharusnya tidak membayar pajak daerah. Sehubungan dengan banding atas beberapa masa pajak SKPD PKB PT NNT, putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim berbeda satu sama lain. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa SKPD PKB A menyatakan menerima banding PT NNT. Sedangkan Mejelis Hakim yang memeriksa sengketa SKPD PKB B menolak. Padahal sengketa-sengketa tersebut serupa. Satu sengketa diputus oleh dua Majelis Hakim berbeda dengan keputusan yang berbeda pula. Putusan yang berbeda-beda akan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Karena itu banyak pihak yang berharap badan peradilan yang independen. Pengadilan Pajak diharapkan menjadi muara bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum di sektor pajak. Inilah mengapa diperlukan reformasi di badan peradilan pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah. Dengan demikian Pengadilan Pajak dapat berperan sebagai agen perubahan wajah peradilan dengan menciptakan kepastian hukum dan keadilan. n (ho)
Tag :

Berita Terbaru

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…

Panen Meningkat, Harga Tembakau di Ngawi Tembus Rp50 Ribu per Kilogram

Panen Meningkat, Harga Tembakau di Ngawi Tembus Rp50 Ribu per Kilogram

Kamis, 19 Nov 2026 14:25 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Didukung produktivitas lahan yang meningkat serta harga jual yang cukup menjanjikan, hasil panen tembakau di Kabupaten Ngawi pada…