Kemendikbud Tunggu Langkah Pemda Selesaikan Penolakan GGD

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunggu langkah pemerintah daerah (Pemda) terhadap penolakan elemen masyarakat terkait keberadaan guru garis depan (GGD) di daerahnya. "Sementara masih seperti itu. Kami nunggu perkembangan," kata Sekertaris Ditjen Guru dan tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengatasi dan memberi pemahaman pada masyarakat. Menurutnya, adanya penolakan karena elemen masyarakat kurang memahami latar belakang GGD. "Sehingga terjadi kecemburuan," ujar dia. Nurzaman menjelaskan pengangkatan GGD sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seseorang yang diangkat menjadi guru adalah yang berijazah S1/D4 dan bersertifikat pendidik. Nurzaman mengatakan Kemendikbud memahami di daerah 3T banyak guru honorer mengajar. Namun, guru-guru itu belum memiliki sertifikat pendidik. Ia berujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada Ditjen GTK mencari cara baru pemenuhan guru GGD. Ia bersama Ditjen GTK tengah merumuskan model lain syarat menjadi GGD. Salah satunya, yakni lulusan Program Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T) dan tenaga pendidik daerah bersertifikat pendidik. Namun, ia mengatakan, Ditjen GTK masih merumuskan dan belum memutuskan perubahan model pengangkatan GGD. "Itu masih mengkaji," kata dia. Nurzaman mengatakan GGD merupakan usulan pemda pada pemerintah pusat. Setelah mendapat persetujuan Kemenpan RB, pemda dan Kemendikbud menandatangani nota kesepahaman GGD. Kepala Biro Hubungan Masyarakat badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan pemerintah berupaya mengurangi disparitas distribusi guru di daerah 3T dengan program GGD. "Jika ada penolakan di daerah, berarti tidak ingin daerahnya maju," ujar dia. Ridwan mengatakan, program GGD merupakan kerja sama antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Ia menegaskan program GGD menjamin ketersediaan guru aktif di daerah 3T.
Tag :

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…