Sambut Pilgub, Masyarakat Harus Cerdas

Rabu, 25 Okt 2017 00:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan bahwa saat ini masyarakat harus cerdas. Hal tersebut ia ucapkan untuk menyikapi banyaknya praktik kampanye-kampanye terselubung yang dilakukan oleh para Cagub dan Cawagub yang kebetulan masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara dan juga hendak berlaga di Pilgub Jatim 2018. "Kenapa begitu? Karena, secara hukum ini undang-undangnya memang tidak meregulasi. Sebab, tahapan kampanye dan pendaftaran calon belum dimulai," kata Denny ketika ditemui tim Surabaya Pagi, (24/10). Masyarakat, menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut, harus bisa lebih bijak dalam menentukan pilihannya kelak. "Ya kan bisa dilihat, mana yang kampanye terus hingga melupakan tugas dan fungsi pokok utamanya dan mana yang masih tetap bertugas dan menjalankan fungsi utamanya sembari mempersiapkan pencaguban atau Cawagub mereka," jelasnya. Selain masyarakat, menurut Denny, parpol juga memiliki tugas yang sama. Partai politik, seharusnya menjalankan fungsi filtering awal sebelum menentukan Cagub dan Cawagub yang akan mereka beri dukungan. "Tapi, kalau dari parpol sudah kebobolan ya susah. Harusnya parpol bisa menyaring figur yang benar-benar baik. Bukan yang suka melalaikan tugasnya," tegas Denny. Dimintai pendapatnya secara terpisah, Pakar kebijakan publik asal Universitas Sunan Giri Agus Anhari mengatakan bahwa seharusnya tiap Penyelenggara Negara harus sudah mundur dari jabatannya setelah deklarasi akan maju pada Pilkada Serentak. Sebab, apabila tidak mundur, kekhawatiran terjadi konflik kepentingan akan sangat besar. "Dari segi penggunaan APBD saja misalnya, dana operasional Penyelenggara Negara kan masuk APBD. Itu perlu dilihat apakah perjalanan kampanye yang dilakukan ada dana itu yang digunakan? Kalau sudah resmi deklarasi, harusnya mundur. Bukan hanya cuti. Karena risiko konflik kepentingan terjadi akan sangat besar," cetus Agus. Perubahan peraturan tersebut, menurut Agus menjadi sangat penting. "Karena ya itu tadi, kalau belum sepenuhnya mundur maka potensi penyelewengan fasilitas negara akan menjadi sangat besar dan susah dikontrol," pungkasnya.ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

JPU Sebut Perlawanan Thariq Sudah Masuk Perkara, Sidang Lanjut Putusan Sela ‎

Jumat, 19 Jun 2026 20:08 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak seluruh perlawanan hukum yang dilakukan advokat terdakwa Tho…

Drama Keluarga Jangan Buang Ibu, Ingatkan Anak untuk Tidak Menelantarkan Ibu

Jumat, 19 Jun 2026 18:55 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Aktris Nirina Zubir menjalani transformasi fisik dalam film terbarunya berjudul Jangan Buang Ibu. Ia memerankan karakter Ristiana, s…

Asrama Santri Al-Ibrohimi Tak Berwujud, Dana Hibah Rp400 Juta Malah Berubah Jadi Tanah Atas Nama Pribadi

Jumat, 19 Jun 2026 17:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Sidang dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk Yayasan Pondok Pesantren Al Ibrohimi, Manyar, G…

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

SurabayaPagi, Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (…

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk k…

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komitmen Partai Demokrat untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat t…