Sambut Pilgub, Masyarakat Harus Cerdas

Rabu, 25 Okt 2017 00:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan bahwa saat ini masyarakat harus cerdas. Hal tersebut ia ucapkan untuk menyikapi banyaknya praktik kampanye-kampanye terselubung yang dilakukan oleh para Cagub dan Cawagub yang kebetulan masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara dan juga hendak berlaga di Pilgub Jatim 2018. "Kenapa begitu? Karena, secara hukum ini undang-undangnya memang tidak meregulasi. Sebab, tahapan kampanye dan pendaftaran calon belum dimulai," kata Denny ketika ditemui tim Surabaya Pagi, (24/10). Masyarakat, menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut, harus bisa lebih bijak dalam menentukan pilihannya kelak. "Ya kan bisa dilihat, mana yang kampanye terus hingga melupakan tugas dan fungsi pokok utamanya dan mana yang masih tetap bertugas dan menjalankan fungsi utamanya sembari mempersiapkan pencaguban atau Cawagub mereka," jelasnya. Selain masyarakat, menurut Denny, parpol juga memiliki tugas yang sama. Partai politik, seharusnya menjalankan fungsi filtering awal sebelum menentukan Cagub dan Cawagub yang akan mereka beri dukungan. "Tapi, kalau dari parpol sudah kebobolan ya susah. Harusnya parpol bisa menyaring figur yang benar-benar baik. Bukan yang suka melalaikan tugasnya," tegas Denny. Dimintai pendapatnya secara terpisah, Pakar kebijakan publik asal Universitas Sunan Giri Agus Anhari mengatakan bahwa seharusnya tiap Penyelenggara Negara harus sudah mundur dari jabatannya setelah deklarasi akan maju pada Pilkada Serentak. Sebab, apabila tidak mundur, kekhawatiran terjadi konflik kepentingan akan sangat besar. "Dari segi penggunaan APBD saja misalnya, dana operasional Penyelenggara Negara kan masuk APBD. Itu perlu dilihat apakah perjalanan kampanye yang dilakukan ada dana itu yang digunakan? Kalau sudah resmi deklarasi, harusnya mundur. Bukan hanya cuti. Karena risiko konflik kepentingan terjadi akan sangat besar," cetus Agus. Perubahan peraturan tersebut, menurut Agus menjadi sangat penting. "Karena ya itu tadi, kalau belum sepenuhnya mundur maka potensi penyelewengan fasilitas negara akan menjadi sangat besar dan susah dikontrol," pungkasnya.ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dugaan Pelanggaran Ruang Laut di JIIPE Gresik Disorot, Potensi Sanksi Menanti Hasil Supervisi

Selasa, 05 Mei 2026 14:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Penanganan kasus dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (…

Terus Dikebut untuk Petani, Pembangunan Bendungan Bagong di Trenggalek Sudah Rampung 59 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 14:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Menindaklanjuti khususnya petani di Trenggalek bisa merasakan manfaat Bendungan Bagong menjelang musim kemarau ekstrem (fenomena…

Perkuat Kamtibmas, Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Sinergi Satlinmas di Tingkat Kelurahan

Selasa, 05 Mei 2026 14:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan …

Sinergi Pemkot Mojokerto – IPPAT, Permudah Investasi dan Tambah PAD untuk Kesejahteraan Warga

Selasa, 05 Mei 2026 14:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat sinergi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai langkah strategis untuk…

Masuki Musim Kemarau, Pembangunan Sumur Bor di Plandaan Jadi Solusi Krisis Air bagi Petani

Selasa, 05 Mei 2026 13:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Memasuki musim kemarau (fenomena El Nino) yang ekstrem, kini sebanyak empat titik sumur bor telah dibangun dari total sepuluh titik…

Jelang Idul Adha, Harga Kambing Melonjak Rp3 Juta dan Sapi Rp20 Juta di Pasar Hewan Ngawi

Selasa, 05 Mei 2026 13:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Jelang Hari Raya Idul Adha menjadi momentum bahagia bagi para peternak dan penjual hewan kurban berupa sapi dan kambing di Pasar…