Posisi Panglima TNI Mulai Diramaikan

Dicari, Pengganti Jenderal Gatot

Senin, 13 Nov 2017 00:59 WIB

Meski Jenderal TNI Gatot Nurmantyo baru pensiun tahun depan, tepatnya 1 April 2018, tetapi jabatan Panglima TNI yang akan ditinggalkannya mulai ramai dibicarakan. Apalagi, di tengah kondisi politik penyelenggaraan agenda politik elektoral, seperti Pilkada serentak tahun 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, tentu dibutuhkan Panglima TNI yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer. Karena itu, sebagian kalangan mendesak Presiden Joko Widodo mencari pengganti Jenderal Gatot nantinya dari TNI Angkatan Udara (AU) atau TNI Angkatan Laut (AL). Sebab Gatot berasal dari TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini sesuai Pasal 13 (4) Undang-Undang (UU) tentang TNI. --------- Laporan : Tedjo Sumantri – Joko Sutrisno, Editor : Ali Mahfud ---------- Berdasarkan masa baktinya, Gatot Nurmantyo memasuki masa purna bakti Maret 2018 dan pensiun 1 April 2018 mendatang. Mengacu pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat klausul yang menyatakan, supaya tercipta kesetaraan dan integrasi antara TNI Angkatan Darat (AD), TNI AU, dan TNI Angkatan Laut (AL), maka jabatan Panglima TNI digilir dari tiga angkatan tersebut. Sebelumnya, Panglima TNI dari Angkatan Udara adalah Marsekal TNI Djoko Suyanto sebelum diganti oleh Jenderal TNI Djoko Santoso pada 28 Desember 2007. Sebelumnya mereka, Panglima TNI adalah Endriartono Sutarto yang berakhir masa jabatannya 13 Februari 2006 serta Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto yang purnatugas 7 Juni 2002. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin berharap pengganti Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo nantinya berasal dari TNI AU. "Kalau kita lihat sekarang Gatot Nurmantyo, sebelumnya Moeldoko, dua-duanya Angkatan Darat. Kemudian sebelumnya ada Agus Suhartono dari Angkatan Laut, sebelumnya lagi Djoko Santoso dari Angkatan Darat. Maka seharusnya pengganti Gatot ini dari Angkatan Udara," ungkap Hasanuddin, kemarin. Menurut dia, pengganti Gatot Nurmantyo haruslah perwira TNI aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatannya, dalam hal ini diharapkan Kepala Staf TNI AU. "Menurut hemat saya, kemarin tidak digilir. Sebagai penggantinya, sekarang kita harap ada penggiliran," katanya. Meski begitu, penentuan jabatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Namun harus dipertimbangkan berbagai hal, mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik. “Misal dalam waktu dekat ada tugas-tugas padat dan serius, contohnya menangani pilkada pada 2018, butuh lebih banyak persiapan. Panglima baru lebih awal, lebih bagus," imbau dia. Hasanuddin menegaskan, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR RI yang tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Banyak dipertanyakan, kalau Panglima TNI apakah harus tunggu pensiun atau tidak. Sebelum pensiun boleh, saat pensiun boleh, itu hak prerogatif presiden. Menurut undang-undang begitu," tandasnya. Sesuai UU TNI Hal senada diungkapkan Direktur Imparsial Al Araf. Menurutnya, jika pada UU TNI nomor 34 Tahun 2004 pergantian panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. "Itu artinya, penggantian panglima TNI saat ini sepatutnya berasal dari Angkatan Udara (AU) ataupun Angkatan Laut (AL). Rotasi pergantian panglima TNI secara bergiliran antar angkatan itu bukan hanya penting karena menjadi mandat Undang-undang tetapi juga demi membangun soliditas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI," papar Al Araf, Minggu (12/11). Dia menilai, sudah seharusnya Presiden Jokowi untuk memikirkan dan mempertimbangkan pergantian panglima TNI dalam bulan ini atau paling lambat bulan depan. Karena, masa jabatan panglima TNI saat ini yang tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Sementara Jenderal Gatot Nurmantyo adalah perwira angkatan 1982 yang sebagian besar perwira di angkatannya, baik di TNI maupun di Polri sudah pensiun. Karena itu, sudah sepatutnya Presiden Jokowi untuk memikirkan proses pergantian panglima TNI dalam waktu dekat ini, mengingat proses pergantian itu membutuhkan waktu karena memerlukan persetujuan DPR. Proses pergantian panglima TNI kali ini sudah sepantasnya diselaraskan dengan agenda kepentingan pemerintah untuk membangun kekuatan maritim. Untuk kepentingan itu maka perlu penggantian panglima TNI dari AU atau AL. Karena membangun maritim security membutuhkan bangunan kekuatan yang terintegrasi antar AU dan AL dengan tidak meninggalkan kekuatan AD. Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menambahkan penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI itu penting bukan hanya karena telah dimandatkan oleh Undang-undang TNI, tetapi juga demi membangun soliditas dan profesionalitas di dalam tubuh TNI. "Pola rotasi jabatan Panglima TNI akan semakin menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI," tandasnya dalam konferensi pers di Kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2017). Lebih lanjut dia mengatakan, rasa setara ini akan menjadikan aspek kesatuan antar matra lebih baik. Tahun Politik Karena itu, Peneliti Setara Institute, Indra Listiantara mendesak Presiden Jokowi serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Sebab pergantian Panglima TNI nantinya diminta dijadikan sebagai momentum untuk membangun TNI yang profesional. "Kami mendesak presiden untuk secara serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru‎," ungkap Indra.‎ Apalagi, lanjut Indra, tahun 2018 terdapat Pilkada serentak, yang dilanjut dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Di sisi lain, Jenderal Gatot disebut-sebut bakal maju pada Pilpres 2019. “Tentu dibutuhkan Panglima TNI yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer,” tandas Indra. Lebih lanjut dia mengatakan, proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan. Reformasi TNI Dalam konteks ,lanjut Indra, sangat penting bagi Presiden untuk mencermati dan memilih sosok kandidat Panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan kekuatan pertahanan ke depan selaras dengan visi pemerintah. "Dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, misalnya, Panglima TNI baru perlu meningkatkan modernisasi Alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern sehingga di segani di kawasan," ungkapnya. Kendati demikian dia mengatakan, upaya pembangunan kekuatan itu tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).‎ "Terakhir, masih belum selesainya sejumlah agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak reformasi bergulir tahun 1998, tentunya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Panglima TNI baru," ujarnya. Adapun beberapa agenda tersebut lanjut dia, antara reformasi sistem peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. "Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda," pungkasnya. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Laila Mufidah Temukan TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Alangkah terkejutnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat melakukan sidak ke TPS Rungkut Menanggal. Pimpinan Dewan…

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil DPRD Surabaya Laila Mufidah langsung melakukan sidak atau turun ke lapangan usai mendengar keluhan Warga di Gunung Anyar…

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…