Usai Pelesiran, Sambari Minta Rp 21 Miliar untuk GJS

Jumat, 24 Nov 2017 00:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik– Setelah pelesiran ke Malaysia bersama puluhan pejabat dan stafnya, Bupati Gresik Sambari Halim mulai dikritisi kinerjanya. Pasalnya, sejumlah anggaran yang dirancang Bupati dan Tim Anggarannya ternyata masih belum pro rakyat. Bahkan, RAPBD Gresik 2018 yang diajukan ke DPRD terungkap Bupati Sambari masih minta dana Rp 21 miliar, untuk Gelora Joko Samudra (GJS) yang hingga kini masih bermasalah. Padahal, proyek GJS ini sudah menghabiskan dana APBD Gresik Rp 270 Miliar. Apa ini ada kaitannya dengan perjalanan ke Malaysia itu mengajak dua anggota DPRD? --------- Laporan : Moch. Islam --------- Fakta itu kian menguatkan penilaian jika terjadi inefisiensi atau pemborosan anggaran yang dilakukan Bupati Gresik. Ironisnya, bupati dua periode itu malah pergi ramai-ramai dengan puluhan pejabatnya ke Negeri Jiran. Ketua Fraksi PAN DPRD Gresik Faqih Usman mengungkapkan banyak usulan anggaran yang diajukan tidak pro rakyat. Karena itu, pihaknya minta untuk dipangkas. Salah satunya usulan anggaran Gelora Joko Samudra (GJS) senilai Rp 21 miliar. "Anggaran GJS ini kita minta dialihkan ke program yang lebih urgent. Seperti perbaikan jalan-jalan yang busa dirasakan langsung masyarakat. GJS ini kan saat kita tanya apakah sudah bisa dipakai, kata mereka sudah bisa. Makanya dialihkan anggarannya," jelas Faqih Usman. Dari analisa dewan terkait R-APBD 2018 yang diajukan Bupati Sambari, ternyata masih ada defisit yang diprediksi mencapai Rp 244,46 miliar. Nilainya 8,5 persen dari target belanja R-APBD 2018 senilai Rp 3,12 triliun. Sementara pendapatan daerah diprediksi hanya Rp 2,87 triliun. Nah, bercermin dari inilah, maka belanja harus dikurangi. "Kita minta eksekutif kurangi belanja yang tidak urgent. Termasuk usulan anggaran GJS ini. Dan kita minta belanja yang bisa dirasakan langsung warga. Yang langsung dirasakan dampaknya," tegasnya. Terkait serapan APBD 2017, diakui Faqih Usman, belum tahu pasti datanya. "Rata-rata alasan OPD kenapa serapan ini agak melambat karena pekerjaan itu menumpuk di triwulan VI. Ini terjadi karena melambatnya proses lelang," timpal Faqih Usman, anggota DPRD lainnya. Sedang nilai APBD 2017 sebesar Rp 2,914 triliun. Hal senada diungkapkan Mega Bagus S, anggota DPRD Gresik dari Komisi 3. Ia mengungkapkan Pemkab Gresik masih belum bisa mandiri dan belum bisa mengoptimalkan potensi daerah. Padahal, Gresik dikenal sebagai daerah industri. Setidaknya, ada dua BUMN besar di Gresik, yakni Semen Indonesia dan Petrokimia. Belum lagi industri yang bergerak di manufaktur lainnya. "Tingkat kemandirian Pemkab Gresik masih sangat rendah dilihat dari pendapatan daerah. Anggaran yang ada masih banyak dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemprov sekitar 70 persen, sebab PAD hanya 30 persen saja," katanya. Melihat hal ini, menurutnya, bukti bahwa kinerja Pemkab Gresik belum memuaskan. Dijelaskan Mega, APBD Gresik juga sangat memprihatinkan karena belum mencerminkan kepedulian rakyat. Bayangkan saja, pendapatan sekitar Rp 2,8 triliun, belanja sekitar Rp 3,1 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp 300 miliar. Dari total pendapatan, sekitar 70 persen bersumber dari pusat maupun provinsi. "Ini artinya bahwa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kurang dari 30 persen. Melihat pengalaman ini maka Pemkab Gresik harus tahu diri kalau daerahnya kurang mandiri sehingga dalam perencanaan belanjanya harus cermat dan efisien," imbuh politisi PDIP ini. Karena itulah, Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik KH.Nur Muhammad meminta, agar persoalan lawatan Bupati Sambari Halim Radianto bersama puluhan pejabat dan stafnya ke Malaysia, diusut tuntas. Apalagi, muncul kabar pelesiran tiga hari menggunakan dana APBD melalui pos dana taktis. “Kalau lawatan itu benar-benar menggunakan dana APBD dari dana taktis yang bukan peruntukannya, maka harus diusut sampai tuntas,” tandas Gus Nur, sapaan akrabnya. “DPRD sebagai lembaga pengawasan tidak boleh tinggal diam. Harus memfungsikan peran pengawasannya,” pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Timur Beny Sampir Wanto menyatakan pihaknya telah menerima pengajuan ijin perjalanan dinas luar negeri (PDLN) Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ke Malaysia pada 17-19 November 2017 dibiayai APBD Gresik. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

IHSG menguat "Wait and See" untuk suku bunga BI

Senin, 20 Apr 2026 10:20 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and …

Skema BOSDA Kota Mojokerto Dirombak, Pemkot Tegaskan Untuk Ringankan Warga

Senin, 20 Apr 2026 10:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Skema penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) resmi dirombak tahun ini. Pemerintah Kota Mojokerto…

Fenomena kasus pelecehan seksual apakah peristiwa baru? Beberapa dosen di Surabaya menyebut kasus lama yang kini mulai t

Senin, 20 Apr 2026 09:54 WIB

Fenomena kasus pelecehan seksual apakah peristiwa baru? Beberapa dosen di Surabaya menyebut kasus lama yang kini mulai terungkap ke publik. Sejumlah penyintas…

Camat Magersari Dukung dan Kawal Terus Gerakan “Bike to Work” Setiap Hari Jumat

Senin, 20 Apr 2026 09:51 WIB

SURABAYAPAGI.Com, Mojokerto - Camat Magersari Kota Mojokerto Setiyo Budi Utomo secara aktif mengampanyekan dan mengikuti gerakan Bike to Work (bersepeda ke …

Langgengnya Kasus Pelecehan di kampus , Ada Relasi Kuasa Timpang Dosen dan Mahasiswa

Senin, 20 Apr 2026 09:40 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA :Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan faktor pertama yang membuat masih langgengnya kasus pelecehan di kampus ialah…

Park Ji Hoon Umumkan konser RE-FLECT Asia

Senin, 20 Apr 2026 09:37 WIB

SURABAYAPAGI- Penyanyi sekaligus aktor Park Ji Hoon mengumumkan lokasi pelaksanaan jumpa penggemar dan konser "RE:FLECT" di Asia tahun ini. Menurut siaran…