TB Hasanuddin : Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Bagian dari OPM

Jumat, 24 Nov 2017 09:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beraksi di Papua belakangan ini bukan kelompok kriminal biasa. Dia menegaskan bahwa kelompok tersebut bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Menurutnya, hal itu terlihat dari kegiatan mereka. "Ya memang kalau dipelajari KKB itu bukan kriminal biasa. Memang bagian dari OPM. Dulu kan dibilang KKB, OPM. Saya yakin itu OPM bagian itu bagian dari kegiatan mereka," kata Hasanuddin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017). Ia lantas meminta aparat menuntaskan persoalan tersebut dan mengingatkan agar TNI pun diterjunkan untuk membantu Polri Sebab, menurutnya, hal itu sejalan dengan pasal Pasal 7 ayat (2) UU TNI yang menyebutkan bahwa mengatasi gerakan separatisme bersenjata merupakan bagian dari operasi militer selain perang. "Operasi militer selain perang dalam ayat 2 adalah memberangus teroris plus separatis," kata Hasanuddin. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkap tiga tuntutan yang diajukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata yang menyandera 1.300 warga di Kampung Kimbely dan Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Gatot mengatakan, tuntutan kelompok tersebut tidak masuk akal dan sulit dipenuhi oleh pemerintah. "Apa yang dituntut oleh kelompok kriminal separatis bersenjata tersebut, mereka meminta yang tidak masuk akal," ujar Gatot di sela sambutannya pada acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) malam. Kelompok penyandera, kata Gatot, mengajukan tiga tuntutan. Pertama, mereka meminta PT Freeport harus segera ditutup. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Kemudian kantor Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB. "Inilah kemudian yang mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah pembebasan sandera," kata Gatot. Kompas TV Bentrokan sempat pecah dan menyebabkan kerusakan di beberapa bagian kamp.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Anggaran 10 Ribu Per Porsi, Menu MBG di SDN 01 Klegen Dinilai Jauh dari Standar Gizi

Selasa, 24 Feb 2026 16:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Klegen Kota Madiun menuai kritikan. Dengan anggaran yang disebut-sebut Rp. 8.000 hi…

‎Input Swakelola di SiRUP Jadi Sorotan, Anggaran Rp 45 Miliar Dinkes Madiun Dikritisi

Selasa, 24 Feb 2026 16:32 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2026 disorot. Anggaran swa…

Berpedoman Panca Cita, Tahun Pertama Jilid II Ning Ita Catat Indikator Positif

Selasa, 24 Feb 2026 15:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto mencatat sejumlah capaian strategis dalam satu tahun kepemimpinan jilid kedua Wali Kota Ika…

Santer Isu JKN Non Aktif, DPRD Kota Mojokerto Gercep Gelar RDP

Selasa, 24 Feb 2026 15:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Komisi III DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Dinas Kesehatan,…

Pengawasan RHU Selama Ramadhan, Satpol PP Surabaya Tindak Dua Restoran

Selasa, 24 Feb 2026 14:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya terus mengintensifkan pengawasan terhadap sejumlah Tempat…

Komitmen Berantas Narkoba, Polres Blitar Kota Gelar Tes Urine ke Seluruh Anggotanya

Selasa, 24 Feb 2026 14:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dalam Kegiatan Deteksi dini tentang peredaran/penggunaan Narkoba di jajaran Polres Blitar Kota, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris…