TB Hasanuddin : Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Bagian dari OPM

Jumat, 24 Nov 2017 09:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebutkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beraksi di Papua belakangan ini bukan kelompok kriminal biasa. Dia menegaskan bahwa kelompok tersebut bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Menurutnya, hal itu terlihat dari kegiatan mereka. "Ya memang kalau dipelajari KKB itu bukan kriminal biasa. Memang bagian dari OPM. Dulu kan dibilang KKB, OPM. Saya yakin itu OPM bagian itu bagian dari kegiatan mereka," kata Hasanuddin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017). Ia lantas meminta aparat menuntaskan persoalan tersebut dan mengingatkan agar TNI pun diterjunkan untuk membantu Polri Sebab, menurutnya, hal itu sejalan dengan pasal Pasal 7 ayat (2) UU TNI yang menyebutkan bahwa mengatasi gerakan separatisme bersenjata merupakan bagian dari operasi militer selain perang. "Operasi militer selain perang dalam ayat 2 adalah memberangus teroris plus separatis," kata Hasanuddin. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkap tiga tuntutan yang diajukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata yang menyandera 1.300 warga di Kampung Kimbely dan Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Gatot mengatakan, tuntutan kelompok tersebut tidak masuk akal dan sulit dipenuhi oleh pemerintah. "Apa yang dituntut oleh kelompok kriminal separatis bersenjata tersebut, mereka meminta yang tidak masuk akal," ujar Gatot di sela sambutannya pada acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) malam. Kelompok penyandera, kata Gatot, mengajukan tiga tuntutan. Pertama, mereka meminta PT Freeport harus segera ditutup. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Kemudian kantor Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB. "Inilah kemudian yang mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah pembebasan sandera," kata Gatot. Kompas TV Bentrokan sempat pecah dan menyebabkan kerusakan di beberapa bagian kamp.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bangkalan Targetkan Pekerja Lokal Terserap Industrialisasi

Minggu, 13 Sep 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangakalan - Sebagai upaya memberikan peluang kerja dan menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menargetkan,…

Tingkatkan Kualitas Ruang Publik, Pemkot Tambah dan Perbaikan Fasilitas Taman Kota Surabaya

Minggu, 13 Sep 2026 14:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah ruang bermain, berolahraga, berkumpul, hingga beraktivitas sosial dengan…

Jaga Inflasi dan Ekonomi Daerah, Pemkab Madiun Komitmen Perkuat Penerapan Strategi 4K

Minggu, 13 Sep 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjaga laju inflasi, Pemerintah Kabupaten…

Hadapi Dampak El Nino, Pemkot Surabaya dan BMKG Perkuat Langkah Mitigasi

Minggu, 13 Sep 2026 13:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna menghadapi dampak fenomena El Nino, Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)…

Optimalkan PAD, Pemkab Tulungagung Kejar Kepastian PKS Wisata Pesisir

Minggu, 13 Sep 2026 13:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tetap optimal, Pemerintah…

Pemkot Madiun Siap Dukung Program Penerapan NIK Sebagai Identitas Tunggal

Minggu, 13 Sep 2026 12:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Setelah regulasi pemerintah pusat ditetapkan terkait penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Pemerintah…