Masukan dari KPK untuk Pengganti Mensos Khofifah

Sabtu, 25 Nov 2017 09:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Yogyakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa bertekad maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang bahwa Menteri yang hendak maju di pemilihan gubernur/pilkada harus mengundurkan diri. Namun, apabila Khofifah ingin mundur dari jabatannya, tentu harus ada pengganti yang mumpuni. Sebab, anggaran di pos Kementrian Sosial tidaklah sedikit, dan malah bertambah di 2018. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, tergantung pilihan Joko Widodo figur mana yang dianggap mumpuni menggantikan Khofifah. Kendati begitu, KPK memberikan masukan kriteria pengganti Khofifah. "Dari sisi KPK, berharap bahwa pengganti beliau memiliki track recordintegritas yang baik serta pintar dan trampil dalam memahami permasalahan sosial bangsa Indonesia," kata Laode, Jumat (24/11/2017). Kemudian, Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang menambahkan, figur penerus Khofifah haruslah sosok pemimpin yang senang melakukan banyak inovasi di tengah kondisi sosial yang sangat dinamis. Jika Khofifah jadi mengundurkan diri, maka penggantinya akan mengurus Kementerian Sosial mulai tahun anggaran 2018. Sebagaimana diketahui, terjadi kenaikan alokasi anggaran untuk Kementerian Sosial, di APBN 2018. "Total anggaran Kemensos Rp 41,3 triliun," kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Dalam APBN 2017, anggaran kementerian sosial hanya sebesar Rp 17,3 triliun. Artinya, anggaran Kementerian Sosial di APBN 2018 naik lebih dari dua kali lipat. Terjadi peningkatan target sasaran di sejumlah program unggulan, yang berdampak terhadap kenaikan anggaran. Seperti program keluarga harapan (PKH) yang naik menjadi Rp 17,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Di APBN 2017, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 11,3 triliun dana PKH untuk 6 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, sebut Kunta, Kementerian Sosial juga akan menjalankan program Indonesia pintar dengan alokasi dana sebesar Rp 10,5 triliun untuk 19,7 juta siswa penerima. Mulai tahun depan, Kementerian Sosial juga akan ketambahan mengurus anggaran bantuan pangan yang sebelumnya disebut dengan istilah subsidi pangan di pos BA-BUN. "Bantuan pangan sebesar Rp 20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga penerima," kata Kunta. lxkmp

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kasus Maidi Melebar, Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa Sekda hingga Juru Parkir

Selasa, 14 Apr 2026 19:38 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, mulai merambah ke berbagai lapisan. Tak hanya p…

Musrenbang RKPD 2027, Emil Dardak: Pembangunan Jatim 2027 Tekankan Pertumbuhan Berkualitas

Selasa, 14 Apr 2026 19:08 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Hotel Shangri-La Surabaya, …

Dukung Konservasi Lahan dan Air, DKPP Bojonegoro Tanam 1.660 Bibit Alpukat

Selasa, 14 Apr 2026 15:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat kembali menunjukkan hasil…

Pemkot Terapkan Kebijakan Gerakan 'Surabaya Tanpa Gawai' Tiap Pukul 18.00-20.00 WIB

Selasa, 14 Apr 2026 15:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan Gerakan Surabaya Tanpa Gawai setiap pukul 18.00-20.00 WIB. Dimana…

Jembatan Penghubung Putus, Siswa di Jember Rela Berangkat-Pulang Naik Rakit

Selasa, 14 Apr 2026 15:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Melihat fenomena miris terutama siswa yang hendak berangkat dan pulang sekolah terpaksa menyeberangi sungai naik perahu dan rakit…

Dorong Kolaborasi Strategis, Pemkab Upayakan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Jember

Selasa, 14 Apr 2026 13:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Sebagai salah satu langkah strategis menghapus kemiskinan di wilayah Jember, Jawa Timur, kini Bupati Muhammad Fawait atau Gus Fawait…