Masukan dari KPK untuk Pengganti Mensos Khofifah

Sabtu, 25 Nov 2017 09:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Yogyakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa bertekad maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang bahwa Menteri yang hendak maju di pemilihan gubernur/pilkada harus mengundurkan diri. Namun, apabila Khofifah ingin mundur dari jabatannya, tentu harus ada pengganti yang mumpuni. Sebab, anggaran di pos Kementrian Sosial tidaklah sedikit, dan malah bertambah di 2018. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, tergantung pilihan Joko Widodo figur mana yang dianggap mumpuni menggantikan Khofifah. Kendati begitu, KPK memberikan masukan kriteria pengganti Khofifah. "Dari sisi KPK, berharap bahwa pengganti beliau memiliki track recordintegritas yang baik serta pintar dan trampil dalam memahami permasalahan sosial bangsa Indonesia," kata Laode, Jumat (24/11/2017). Kemudian, Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang menambahkan, figur penerus Khofifah haruslah sosok pemimpin yang senang melakukan banyak inovasi di tengah kondisi sosial yang sangat dinamis. Jika Khofifah jadi mengundurkan diri, maka penggantinya akan mengurus Kementerian Sosial mulai tahun anggaran 2018. Sebagaimana diketahui, terjadi kenaikan alokasi anggaran untuk Kementerian Sosial, di APBN 2018. "Total anggaran Kemensos Rp 41,3 triliun," kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Dalam APBN 2017, anggaran kementerian sosial hanya sebesar Rp 17,3 triliun. Artinya, anggaran Kementerian Sosial di APBN 2018 naik lebih dari dua kali lipat. Terjadi peningkatan target sasaran di sejumlah program unggulan, yang berdampak terhadap kenaikan anggaran. Seperti program keluarga harapan (PKH) yang naik menjadi Rp 17,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Di APBN 2017, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 11,3 triliun dana PKH untuk 6 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, sebut Kunta, Kementerian Sosial juga akan menjalankan program Indonesia pintar dengan alokasi dana sebesar Rp 10,5 triliun untuk 19,7 juta siswa penerima. Mulai tahun depan, Kementerian Sosial juga akan ketambahan mengurus anggaran bantuan pangan yang sebelumnya disebut dengan istilah subsidi pangan di pos BA-BUN. "Bantuan pangan sebesar Rp 20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga penerima," kata Kunta. lxkmp

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bangkalan Targetkan Pekerja Lokal Terserap Industrialisasi

Minggu, 13 Sep 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangakalan - Sebagai upaya memberikan peluang kerja dan menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menargetkan,…

Tingkatkan Kualitas Ruang Publik, Pemkot Tambah dan Perbaikan Fasilitas Taman Kota Surabaya

Minggu, 13 Sep 2026 14:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah ruang bermain, berolahraga, berkumpul, hingga beraktivitas sosial dengan…

Jaga Inflasi dan Ekonomi Daerah, Pemkab Madiun Komitmen Perkuat Penerapan Strategi 4K

Minggu, 13 Sep 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjaga laju inflasi, Pemerintah Kabupaten…

Hadapi Dampak El Nino, Pemkot Surabaya dan BMKG Perkuat Langkah Mitigasi

Minggu, 13 Sep 2026 13:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna menghadapi dampak fenomena El Nino, Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)…

Optimalkan PAD, Pemkab Tulungagung Kejar Kepastian PKS Wisata Pesisir

Minggu, 13 Sep 2026 13:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tetap optimal, Pemerintah…

Pemkot Madiun Siap Dukung Program Penerapan NIK Sebagai Identitas Tunggal

Minggu, 13 Sep 2026 12:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Setelah regulasi pemerintah pusat ditetapkan terkait penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Pemerintah…