Ombudsman: Kami Lembaga Negara, Masak Bohong Sih

Senin, 27 Nov 2017 12:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Terkait laporan adanya aksi pungutan liar (pungli) dan premanisme di Tanah Abang dapat dipertanggungjawabkan. Tegas Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala "Kami lembaga negara yang bicara atas nama garuda, masak bohong sih," ujar Adrianus, Senin (27/11/2017). Hal ini diungkapkan untuk menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengaku sudah menyelidiki video dari Ombudsman tentang pungli Satpol PP dan PKL. Sandi mengatakan, Satpol PP sudah menemukan orang yang disebut-sebut sebagai anggota Satpol PP dalam video tersebut. "Jadi saya dapat laporan dari Pak Yani (Kasatpol PP) untuk yang di Setiabudi, memang akhirnya ada kemiripan di video, tapi dia bukan anggota Satpol PP, hanya menyamar menjadi anggota Satpol PP," ujar Sandiaga di Monas, Minggu (26/11/2017). Adrianus melanjutkan, hasil investigasi yang telah dirilis telah melalui prosedur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ombudnsman pun telah menyerahkan hasil investigasi itu kepada Pemprov DKI untuk dikaji kembali. "Kami sudah panggil Pemprov DKI awal November (2017). Kami sudah menyerahkan hasil kami dan kami harapkan ada perubahan dan perbaikan dan setelah kami cek selama tiga minggu tanggal 20 November kemarin kami turun lapangan lagi, bukan makin baik malah makin semrawut," paparnya. Ia meminta Pemprov DKI tak menjadikan hasil investigasi Ombudsman sebagai bahan debat kusir antara siapa oknum yang ada dalam video tersebut. "Sebetulnya fokus kami kan bukan oknum dalam video itu saja, fokus kami melalui kajian itu yang kami harapkan adalah upaya untuk menegakkan aturan. Aturan yang dalam hal ini menjadi tupoksi Satpol PP. Jangan disempitkan hanya soal oknum di video saja," ucapnya. Di awal bulan November 2017, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merilis investigasinya terkait keterlibatan oknum preman yang bekerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan pungutan liar kepada para pedagang kaki lima (PKL). Salah satunya di Pasar Tanah Abang. Namun, Ombudsman merasa Pemprov DKI Jakarta tak kunjung memberikan tanggapan terkait temuan ini. Ombudsman pun melanjutkan investigasinya dan kembali merilis hasilnya pada Jumat (24/11/2017). Dalam rilis tersebut dipertunjukkan sebuah video yang menunjukkan oknum Satpol PP yang bekerjasama dengan oknum preman melakukan tindak pungli. Namun dalam video tersebut tak disebutkan waktu dan lokasi video diambil. lx/kmp

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bangkalan Targetkan Pekerja Lokal Terserap Industrialisasi

Minggu, 13 Sep 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangakalan - Sebagai upaya memberikan peluang kerja dan menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menargetkan,…

Tingkatkan Kualitas Ruang Publik, Pemkot Tambah dan Perbaikan Fasilitas Taman Kota Surabaya

Minggu, 13 Sep 2026 14:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya agar masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah ruang bermain, berolahraga, berkumpul, hingga beraktivitas sosial dengan…

Jaga Inflasi dan Ekonomi Daerah, Pemkab Madiun Komitmen Perkuat Penerapan Strategi 4K

Minggu, 13 Sep 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menjaga laju inflasi, Pemerintah Kabupaten…

Hadapi Dampak El Nino, Pemkot Surabaya dan BMKG Perkuat Langkah Mitigasi

Minggu, 13 Sep 2026 13:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna menghadapi dampak fenomena El Nino, Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)…

Optimalkan PAD, Pemkab Tulungagung Kejar Kepastian PKS Wisata Pesisir

Minggu, 13 Sep 2026 13:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tetap optimal, Pemerintah…

Pemkot Madiun Siap Dukung Program Penerapan NIK Sebagai Identitas Tunggal

Minggu, 13 Sep 2026 12:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Setelah regulasi pemerintah pusat ditetapkan terkait penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Pemerintah…