“Modal Besar, Bandar Politik Bisa Kendalikan Kebijakan”

Selasa, 05 Des 2017 02:13 WIB

Fenomena adanya bandar politik di Pilkada diakui Dekan Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya, Akhmad Muzakki. Tanpa menyebut nama siapa bandar itu, ia menyebut keberadaan bandar politik ini cukup kuat. Dengan kekuatan modalnya bisa mengendalikan kebijakan pemerintah. Menurutnya, ini mencerminkan kemunduran demokrasi karena berada di bawah pengaruh kekuatan modal. "Ini salah satunya karena terlalu banyak partai politik. Diperparah dengan kaderisasi yang tidak berjalan. Sehingga, mereka yang mempunyai kekuatan modal kuat ini berlomba-lomba memainkan pengaruhnya," kata Muzakki kepada Surabaya Pagi, Senin(4/12). Apabila terjadi berlarut, menurut Muzakki, hal tersebut tidak akan memiliki dampak yang kurang baik bagi iklim demokrasi. "Tidak boleh berada di bawah pengaruh modal. Harus benar- benar demi rakyat," tegasnya. Perubahan, menurut Muzakki, dapat dilakukan apabila para penyelenggara negara benar-benar memahami fungsinya. Keberlanjutan pemerintahan harus dijalankan secara mutlak demi kepentingan rakyat. "Tapi, yang tersisa sekarang ini kan hanya kekuatan civil society. Itu harus dimaksimalkan untuk melawan para bandar yang bermain di dunia politik. Hanya saja, mohon kekuatan civil society ini digunakan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang munkar," tandasnya. Di sisi lain, pakar politik asal Unair Suko Widodo menjabarkan sudah banyak fenomena bandar politik yang ketahuan di berbagai belahan dunia. Tidak jarang bahkan hal tersebut berakibat fatal bagi politisi yang dikendalikan oleh bandar tersebut. "Banyak sudah kasusnya. Mau ambil contoh, misalkan di Malaysia kasus soal Uber itu kan lagi ramai. Pun untuk kasus yang sama di UEA. Disitu Uber membiayai politisi tertentu agar regulasi soal taksi online bisa lolos di masing-masing negara tersebut," jelas Suko, secara terpisah. Konsekuensi dari politisi yang ketahuan dikendalikan oleh bandar, menurut Suko juga beragam. "Di Korea itu pernah ada, Menteri dan dia mundur. Kalau di Jepang, ini bisa sampai bunuh diri karena malu," katanya. Bagaimana dengan di Indonesia? Suko menilai selama ini pengawasan terkait hal tersebut belum pernah diawasi secara ketat. Seharusnya, Komisi Informasi dan lembaga lain seperti Ombudsman juga dapat dilibatkan untuk pengawasan. "Jangan hanya berserah ke Bawaslu. Tapi, di sisi lain kan politisi kita tebal mukanya. Ketahuan korupsi saja masih bisa melawan dengan senyum-senyum. Kalau ketahuan punya bandar mungkin ya nggak dianggap penting," tegas Suko. Pada kesempatan yang sama, Suko juga mengatakan bahwa potensi politisi yang dikendalikan oleh bandar politik juga dapat terjadi pada setiap jenjang politik. "Bukan hanya anggota DPR saja, atau sekelas menteri. Sekelas Presiden pun bisa kena. Contohnya ketika Presiden Nixon di Amerika Serikat dijatuhkan karena skandal watergate. Itu contoh bagaimana Presiden bisa dikendalikan oleh bandar politik untuk mengatur regulasi," pungkasnya. n ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Innovation Gateway Cetak Inovasi Unggulan, PLN UIT JBM Dorong Transformasi Kelistrikan

Kamis, 14 Mei 2026 20:05 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong budaya…

Resah Sungai Tercemar, Pemuda di Ponorogo Ini Berjibaku Bersihkan Tumpukan Sampah

Kamis, 14 Mei 2026 19:56 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Fenomena sungai menghitam dan penumpukan sampah plastik masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Ponorogo. Merespons hal tersebut,…

KPK Periksa Faizal Rachman, Telusuri Protek Hingga Kedekatan Dengan Maidi

Kamis, 14 Mei 2026 17:09 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun -Pengusaha event organizer (EO) Matahari Pink Inspiration (MPI), Faizal Rachman, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ter…

Laporan Maia Estianty soal KDRT ada di KUHP Baru, Pengamat Hukum Apresiasi Sikap Ahmad Dhani

Kamis, 14 Mei 2026 16:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JAKARTA — Polemik lama antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Praktisi hukum Ghufron menegaskan p…

Slogan BERTEMAN, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dengan Normalisasi Jalur Wilayah Blitar

Kamis, 14 Mei 2026 12:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Terus berkomitmen menjaga keamanan operasional perjalanan kereta api sekaligus keselamatan pengguna jalan pada perlintasan Rel…

Keberhasilan Tekan Stunting hingga 0,92 Persen, Kota Mojokerto Jadi Rujukan Provinsi NTB

Rabu, 13 Mei 2026 17:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto– Keberhasilan Kota Mojokerto menekan angka stunting hingga di bawah satu persen menarik perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara …