Mencegah Korupsi, Bagaimana Caranya?

Rabu, 13 Des 2017 00:10 WIB

Perhelatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) ke-12 yang dibuka Presiden Joko Widodo masih berlangsung. Di hari kedua peringatan Hakordia itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menandatangani Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Ahli Pembangun Integritas (SKKNI API). Penandatanganan ini disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Selasa (12/12). SKKNI API merupakan salah satu dari 10 rekomendasi International Business Integrity Conference (IBIC). Dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, maka perusahaan wajib menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memiliki ahli pembangun integritas (certified integrity officer). SKKNI API ini juga bagian dari upaya KPK menghindari dunia usaha dari tindak pidana korupsi dan melakukan langkah-langkah pencegahan sedapat mungkin dalam organisasinya. KPK pun bekerja sama dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) untuk bisa menjangkau seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. KPK juga sedang menyusun panduan pencegahan korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 yang dijadwalkan selesai tahun 2018. Agar di setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia ada orang yang bertugas untuk menegakkan integritas perusahaan, ada orang yang bisa ditanya apakah suatu tindakan itu termasuk gratifikasi atau tidak, termasuk suap atau tidak. Dari catatan KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 2017, sebanyak 170 dari 670 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta. Atas dasar itu, langkah pencegahan oleh perusahaan swasta misalnya memiliki ahli pembangun integritas merupakan sebuah kebutuhan bagi sektor swasta. Pembangun Integritas Lantas apa yang dimaksud dengan ahli pembangun integritas? Berdasar keterangan Ketua Tim SKKNI API Desiantien Pringgopoetro, ahli pembangun integritas merupakan sebuah posisi yang wajib ada di sebuah perusahaan. Ahli pembangun integritas bertugas untuk memperteguh visi dan nilai-nilai integritas organisasi. Ia juga mendapat perintah dan arah yang jelas dari manajemen tingkat atas dan menengah. Serta, adanya kebijakan, peraturan dan tata kelola organisasi yang mendukung terbangunnya integritas secara kelembagaan. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Nomor 13 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini menyatakan hakim bisa menilai kesalahan korporasi jika korporasi dianggap “tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.” Penerapan langkah-langkah pencegahan dan manajemen antisuap dipercaya akan berdampak positif terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan peraturan MA tersebut. Desiantien optimis bahwa penerapan standar ini bisa memperingan hukuman bagi korporasi jika suatu saat terkena kasus karena terbukti telah berupaya jauh-jauh hari menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi. (*)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…