Dipa Jatim Rp.119,8 Triliun

Jumat, 15 Des 2017 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN TA 2018 Provinsi Jawa Timur senilai Rp 119,8 Triliun diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo secara resmi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12/2017). DIPA diserahkan kepada 38 bupati dan walikota serta 22 Organisai Perangkat Daerah (OPD) penerima. Pemberian DIPA diberikan berdasarkan Perpres No 107/2017 tentang Rincian APBN TA 2018. DIPA senilai Rp 119,8 tersebut diberikan dengan rincian DIPA untuk untuk kementrian dan lembaga sebesar Rp 44,8 Triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 Triliun. Jumlah DIPA 2018 ini naik dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 Triliun. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, pemberian DIPA sebagai tindak lanjut atas penyerahan oleh Presiden RI pada 6 Desember 2017 di Jakarta. Ada enam pesan penting yang dititipkan presiden kepada pimpinan daerah dalam pengelolaan anggaran DIPA Enam pesan presiden, yakni DIPA harus segera diberikan sehingga dapat segera bekerja dan dana segera terserap. Kepada seluruh pihak agar segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap anggaran pusat dengan anggaran di daerah agar dirasakan manfaatnya. Dana yang dialokasikan agar fokus pada pemanfaatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta sesuai program pemerintah pusat berupa pembangunan infrastruktur dan barang jasa. Anggaran yang diberikan agar dikelola dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan. Serta adanya DIPA APBN agar dapat menjadi katalisator pembangunan antara pusat dengan daerah. Seperti diketahui, DIPA diserahkan kepada 38 bupati dan walikota serta 22 Organisai Perangkat Daerah (OPD) penerima. Sementara DPA akan diserahkan kepada 5 OPD penerima, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Perhubungan Prov Jatim. Sementara OPD penerima DIPA, yakni Kejaksaan Tinggi Jatim, Badan Pusat Statistik Jatim, Kantor Wilayah DJP Jatim 1, Mako Koarmatim, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya, Kanwil DJKN Surabaya, Kanwil DJBC Jatim 1, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Tinggi Surabaya, Makodam V Brawijaya, Lanud Surabaya, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Spripim Polda Jatim, TVRI Stasiun Jawa Timur, Perwakilan BPKP Jawa Timur, BPK Perwakilan Jawa Timur, Universitas Brawijaya, Rumkital Dr Ramelan, Kanwil Kementrian Agama Jatim, Dinas Pendidikan Jatim, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jatim, dan Dinas Kesehatan Jatim. arf

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tim Terpadu Pertambangan Panggil Pengusaha Tambang, Beri Peringatan Tegas Soal Aktivitas Ilegal

Rabu, 06 Mei 2026 20:02 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Tim Terpadu Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Mojokerto memanggil puluhan pemilik galian C tak b…

Khofifah Apresiasi Lonjakan Kinerja Bank Jatim, Optimistis Jadi Katalis Ekonomi Jawa Timur

Rabu, 06 Mei 2026 19:35 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Bank Jatim sepanjang Tahun Buku 2025 yang dinilai tumbuh impresif d…

Delapan Kader PKB Berpeluang Duduki Kursi Ketua DPRD Magetan

Rabu, 06 Mei 2026 19:20 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Magetan – Peluang menjadi Ketua DPRD Magetan terbuka lebar bagi seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini duduk sebagai anggota l…

‎Dalami Kasus Korupsi Maidi, KPK Panggil 10 Saksi ‎

Rabu, 06 Mei 2026 19:18 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun Nonaktif, Maidi, dengan memanggil 10 …

Kinerja 2025 Moncer, Dividen Tunai BSI Melonjak 44 Persen

Rabu, 06 Mei 2026 18:39 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menetapkan sebesar 20 persen dari total laba bersih…

Fraksi Gerindra Optimis Deviden Bank Jatim Bisa Naik 70%

Rabu, 06 Mei 2026 18:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) t…