Myanmar Tolak Utusan PBB Selidiki Rakhine

Jumat, 22 Des 2017 02:03 WIB

Yanghee Lee dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada bulan Januari untuk meninjau kembali isu hak asasi manusia di sana, termasuk dugaan serangan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. RAKHINE, M. Burhanudin. Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di Myanmar dilarang memasuki negara tersebut. Pemerintah Myanmar beralasan tim tersebut dilarang karena 'memihak dan tidak objektif saat melakukan tugasnya'. Menurut Lee, larangan tersebut membuat dia berpikir ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di Rakhine. Pada hari Selasa, pihak berwenang Myanmar menemukan 10 mayat di kuburan massal di sebuah desa di sana. Lee terakhir mengunjungi Myanmar pada bulan Juli. Saat itu dia mengemukakan kekhawatiran atas perlakuan terhadap muslim Rohingya di Rakhine. Kekerasan meletus di Rakhine pada Agustus lalu setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi, lalu tentara Myanmar langsung bereaksi keras. Sejak saat itu, lebih dari 650.000 penduduk Rohingya, atau sekitar dua pertiga dari keseluruhan populasi, melarikan diri ke Bangladesh. Organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) memperkirakan setidaknya 6.700 Rohingya tewas antara tanggal 25 Agustus dan 24 September, sementara PBB mengatakan perlakuan pasukan negara di Myanmar terhadap Rohingya berpotensi digolongkan sebagai tindakan genosida. Lee mengaku sangat sedih dengan keputusan pemerintah Myanmar yang melarang diri melihat langsung kondisi di Rakhine. "Dulu ada begitu banyak harapan agar Myanmar menjadi negara bebas dan demokratis," kata Lee yang juga menyayangkan pemerintah melarang berbagai organisasi hak asasi memantau apa yang terjadi di Rakhine. "Saya berharap dengan tulus pemerintah akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka karena akan sangat disayangkan dan memalukan bagi Myanmar jika memilih cara seperti ini." kata Lee, seperti dilansir dari BBC. Sekretaris pemerintah daerah Tin Maung Swe mengatakan kepada BBC Burmese, Lee sudah melakukan 'bahaya besar terhadap Myanmar'. Dia juga menyatakan laporan Lee soal Rakhine 'bias kepentingan, menyesatkan dan berat sebelah. 04

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sidang Maidi, Saksi Sebut Fee Proyek di Dinas PUPR Digunakan Untuk Kepentingan Pemkot Madiun

Sabtu, 01 Agu 2026 13:12 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun menyebut hasil pengumpulan fee proyek dari para kontraktor d…

Dasco Diduga Jadi 'Makcomblang' PWI dan Hotman Paris, IAW Tuding Ada Intervensi Hukum

Jumat, 31 Jul 2026 21:36 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta- Indonesia Accountability Watch (IAW) melayangkan kritik tajam kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco disinyalir telah…

BPJS Ketenagakerjaan Malang Perluas Perlindungan bagi Pengurus Masjid

Jumat, 31 Jul 2026 19:06 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Malang - BPJS Ketenagakerjaan Malang memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor keagamaan dan …

KBIHU Annadliyin Sekar Madu Laren Sumbang Pembangunan Masjid Gus Dur PCNU Lamongan

Jumat, 31 Jul 2026 18:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Komitmen mendukung syiar Islam dan pembangunan fasilitas keagamaan terus ditunjukkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh …

Dishub Lamongan Teken Kerjasama Pembayaran Retribusi Parkir Pakai Qris dengan Bank Jatim

Jumat, 31 Jul 2026 18:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank…

Belum Disalurkan, Pikap KDKMP Tabrakan Beruntun di Ponorogo Saat Konvoi

Jumat, 31 Jul 2026 16:17 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua unit mobil pikap KDKMP dan sebuah bus pariwisata terjadi di simpang lampu merah Gandukepuh,…