Myanmar Tolak Utusan PBB Selidiki Rakhine

Jumat, 22 Des 2017 02:03 WIB

Yanghee Lee dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada bulan Januari untuk meninjau kembali isu hak asasi manusia di sana, termasuk dugaan serangan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. RAKHINE, M. Burhanudin. Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di Myanmar dilarang memasuki negara tersebut. Pemerintah Myanmar beralasan tim tersebut dilarang karena 'memihak dan tidak objektif saat melakukan tugasnya'. Menurut Lee, larangan tersebut membuat dia berpikir ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di Rakhine. Pada hari Selasa, pihak berwenang Myanmar menemukan 10 mayat di kuburan massal di sebuah desa di sana. Lee terakhir mengunjungi Myanmar pada bulan Juli. Saat itu dia mengemukakan kekhawatiran atas perlakuan terhadap muslim Rohingya di Rakhine. Kekerasan meletus di Rakhine pada Agustus lalu setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi, lalu tentara Myanmar langsung bereaksi keras. Sejak saat itu, lebih dari 650.000 penduduk Rohingya, atau sekitar dua pertiga dari keseluruhan populasi, melarikan diri ke Bangladesh. Organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) memperkirakan setidaknya 6.700 Rohingya tewas antara tanggal 25 Agustus dan 24 September, sementara PBB mengatakan perlakuan pasukan negara di Myanmar terhadap Rohingya berpotensi digolongkan sebagai tindakan genosida. Lee mengaku sangat sedih dengan keputusan pemerintah Myanmar yang melarang diri melihat langsung kondisi di Rakhine. "Dulu ada begitu banyak harapan agar Myanmar menjadi negara bebas dan demokratis," kata Lee yang juga menyayangkan pemerintah melarang berbagai organisasi hak asasi memantau apa yang terjadi di Rakhine. "Saya berharap dengan tulus pemerintah akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka karena akan sangat disayangkan dan memalukan bagi Myanmar jika memilih cara seperti ini." kata Lee, seperti dilansir dari BBC. Sekretaris pemerintah daerah Tin Maung Swe mengatakan kepada BBC Burmese, Lee sudah melakukan 'bahaya besar terhadap Myanmar'. Dia juga menyatakan laporan Lee soal Rakhine 'bias kepentingan, menyesatkan dan berat sebelah. 04

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…

PLN UPT Madiun Lakukan Pemeliharaan Jaringan Tanpa Padam, Pasokan Listrik Tetap Aman

Jumat, 24 Apr 2026 17:20 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) terus memperkuat keandalan pasokan listrik di Jawa Timur melalui program pemeliharaan jaringan tanpa p…

Pemkot Surabaya Instruksikan Pengalihan Aliran Air Atasi Banjir Kawasan Ketintang, Ditarget Tuntas Oktober 2026

Jumat, 24 Apr 2026 14:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai langkah strategi mengatasi masalah banjir berulang di kawasan Ketintang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah…

Petani hingga Pengepul Meringis, Harga Ikan Tawar di Lamongan Anjlok Lebih dari 50 Persen

Jumat, 24 Apr 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Menjelang panen raya ikan air tawar yang terjadi bersamaan dengan cuaca buruk (ekstrem) memicu banyak kerugian bagi para petani…

Kurangi Risiko Banjir, Pemkot Surabaya Normalisasi Bangunan di Kalianak Secara Bertahap

Jumat, 24 Apr 2026 14:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti keluhan banjir yang kerap melanda kawasan Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Balai Besar Wilayah…

Dongkrak Kunjungan Wisatawan, Tata Ulang Kawasan KBS Ditarget Rampung Tahun Ini

Jumat, 24 Apr 2026 14:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka mendongkrak kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menata ulang…