Politik Identitas Berpotensi di Pilkada

Sabtu, 23 Des 2017 00:16 WIB

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami peningkatan. Hal ini setidaknya tercermin dari hasil dua lembaga survei nasional yakni, Saiful Mujani Reseach and Consulting dan Poltracking. Bahkan menurut Titi, beberapa waktu lalu Komisi Informasi Publik (KIP) menempatkan KPU di peringkat pertama dalam hal keterbukaan informasi publik sebagai badan lembaga nonstruktural. Meski begitu, lembaga yang sekarang dipimpin Arief Budiman ini akan mendapatkan tantangan berat jelang atau saat pemilu 2019 berlangsung. Titi menuturkan, sejumlah tantangan yang bakal dihadapi KPU antara lain, kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang berbarengan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Berikutnya, kata Titi, tantangan integritas personal dan kelembagaan dalam pilkada serentak, di mana faktor integritas dan netralitas penyelenggara pilkada dipertaruhkan. "Uji materi UU pemilu akan membuat KPU dalam tantangan ketidakpastian hukum," papar Titi saat diskusi Refleksi akhir Tahun KPU, di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta, Jumat (21/12/2017). Selain itu, lanjut Titi, adaptasi aturan baru dalam pemilu bagi peserta pemilu juga dianggap tidak mudah, di mana KPU akan dihadapkan pada sengketa hukum pemilu. Hal ini masih ditambah dengan ekspektasi yang besar bahwa KPU dituntut memproduksi peraturan KPU (PKPU) untuk mengatasi celah UU pemilu. Selanjutnya, bagaimana peran KPU dalam menjaga animo dan stamina pemilih tahun 2017-2019. Di samping itu juga adanya seleksi anggota penyelenggara pemilu yang waktunya berhimpitan antara pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. KPU akan dihadapkan pada adaptasi penyelenggara pemilu yang baru tersebut. Tantangan lainnya lanjut Titi, ekspektasi publik terhadap inovasi, keterbukaan, dan partisipasi juga semakin menguat. Selain juga sinergitas dengan penyelenggara pemilu lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak kalah pentingnya, KPU akan dihadapkan pada politik sektarian dan politik identitas yang berpotensi terjadi dalam Pilkada dan pemilu 2019. "Konsolidasi hak pilih dan prasyarat administrasi kependudukan di tengah kompetisi yang sangat kompetitif," pungkasnya. n jo

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dalam Satu Kwartal 1 Tercatat 20 Insident di Perlintasan Sebidang di Daop 7 Madiun

Sabtu, 02 Mei 2026 17:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Berbagai insiden yang terjadi di perlintasan sebidang akhir akhir ini terus menjadi sorotan serius bagi masyarakat dan seluruh…

Program Perintis Masih Jadi Andalan dalam Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan di Lamongan

Sabtu, 02 Mei 2026 17:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Program beasiswa Pendidikan Terintegrasi dan Gratis (Perintis), hingga Gerakan Aksi Bersama Integrasi Penuntasan Anak Tidak…

Gercep Cegah Korupsi, KPK Acungi Jempol Kinerja Walikota Ning Ita

Sabtu, 02 Mei 2026 16:40 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Mojokerto dalam menindaklanjuti upaya pencegahan …

Peringati Mayday, Bupati Lamongan Perkuat Komitmen Kesejahteraan Pekerja

Sabtu, 02 Mei 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Selalu perkuat komitmen kesejahteraan bagi para pekerja, menjadi upaya skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, dalam…

Dorong Tata Kelola Pengadaan yang Transparan dan Berintegritas, PLN UIT JBM Perkuat Kolaborasi Mitra Kerja

Jumat, 01 Mei 2026 20:40 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Dalam upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali…

Khofifah Perkuat Komitmen di May Day 2026, Hadirkan Kebijakan Nyata untuk Kesejahteraan Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 20:34 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan menggelar syukuran bersama ribuan pekerja d…