Aturan Pajak e-Commerce, Memberatkan atau Tidak?

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan di tiga satuan tugasnya yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tengah memantapkan formulasi aturan pajak kegiatan perdagangan online atau e-commerce. Perumusan aturan tersebut dikebut pengerjaannya dan diharapkan bisa dikeluarkan pada kuartal pertama 2018, atau sebelum implementasi dari kebijakan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. "Sebelum April, AEOI kan diterapkannya bulan itu. Mudah-mudahan sebelum itu, artinya di kuartal satu bisa diselesaikan," kata Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar, Kamis (11/1/2018). Arif mengatakan pada dasarnya Menteri Keuangan Si Mulyani Indrawati memberikan batas atau deadline bagi para tiga satuan tersebut untuk menyelesaikan aturan pajak e-commerce. Namun, dirinya tak menjawab spesifik kapan waktu tersebut. "Iya kita juga ditagih, mudah-mudahan secepatnya. Kita juga ingin itu cepat kelar," tutur Arif. Dalam aturan tersebut, selain mengatur mengenai pajaknya, juga terkait bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods). Penerapannya akan dilakukan secara bertahap yakni untuk pelaku e-commerce domestik terlebih dahulu, baru kemudian untuk yang berasal dari luar. Dengan kata lain, semua dikenakan (parsial). "Kalau misalnya parsial kan harus perhatikan level of playing field. Domestik kena, yang ekspor impor bagaimana?" papar dia. Terkait tarif, kata dia, seperti yang ada pada UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif PPN tetap 10 persen, sementara PPh untuk omzet di bawah Rp48 miliar maka kena satu persen. "Kalau yang PPh kami berikan alternatif PP 46, kalau di bawah, kalau di atas itu pasal 17 normal," kata dia. Saat ini, draf pemantapannya sudah ada di meja BKF. Pembahasan aturan tersebut terkesan memakan waktu lama karena terhambat penentuan Wajib Pungut (WAPU) untuk PPN. Salah satu pilihan yang dirancang pemerintah, marketplace, dan penyedia jasa kurir akan ditetapkan sebagai wajib pungut. n mn
Tag :

Berita Terbaru

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…