Susi Melarang Nelayan Cantrang Melaut di Luar Jawa Bakal Ditenggelamkan

Kamis, 18 Jan 2018 12:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah memberi kesempatan kepada para nelayan yang biasa berlayar di Laut Jawa untuk kembali menggunakan alat tangkap cantrang. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara nelayan di Pulau Jawa, Pemerintah Daerah, KKP dan Presiden RI Joko Widodo, kemarin di Istana Kepresidenan. Susi menegaskan, untuk saat ini, kesepakatan tersebut menjadi win-win solution. Ditegaskan Susi, kesepakatan ini dijalankan tanpa mencabut aturan pelarangan cantrang yang sudah diterbitkan pada 2016. Hanya saja, Susi memberikan beberapa syarat yang harus dijalankan para nelayan tersebut. Pertama, harus jujur dan melakukan pengukuran kapal. Kedua, jumlah kapal yang diperbolehkan menggunakan cantrang tidak boleh bertambah. "Kalau ada yang melanggar, ketangkep melaut di luar Jawa, sudah jelas kami tenggelamkan, kami proses hukum. Karena ini sudah kesepakatan," kata Susi di kantornya, Kamis (18/1/2018). Untuk menindaklanjuti hal ini, KKP akan mengirim tim ke lapangan untuk mempercepat pendataan para nelayan tersebut. Tidak hanya itu, untuk tetap melaksanakan pengalihan alat tangkap dari cantrang, KKP juga akan melakukan pembinaan dan pendampingan bagi nelayan. "Kemarin Pak Presiden juga langsung telepon direktur utama bank untuk bisa dipermudah bagi nelayan yang ingin beralih. Jadi sudah kewajiban pemerintah membantu," paparnya. Dalam masa peralihan ini, KKP tidak memasang target khusus di mana nelayan keseluruhan sudah menggunakan cantrang. "Biar kita yang bekerja," tutup Susi. Masih Izinkan Gunakan Cantrang Presiden Joko (Jokowi) didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima Aliansi Nelayan Indonesia di Istana Merdeka, Rabu 17 Januari 2018. Untuk diketahui, pemerintah memastikan masih memberikan kesempatan bagi nelayan untuk menggunakan cantrang usai pelarangan alat tangkap tersebut per 1 Januari 2018. Namun, nelayan diminta untuk melakukan peralihan dari cantrang ke alat tangkap lain. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko (Jokowi) usai menerima Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan Nahkoda Kapal Rasmijan di Istana Merdeka, Rabu 17 Januari 2018. Adapun Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Di akhir pertemuan, Jokowi menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang. “Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai nambah kapal,” ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (18/1/2018). Sementara itu, Menteri Susi Pudjiastuti menyatakan pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai. “Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa,” kata dia. (lpt6/irs)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

JPU Sebut Perlawanan Thariq Sudah Masuk Perkara, Sidang Lanjut Putusan Sela ‎

Jumat, 19 Jun 2026 20:08 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak seluruh perlawanan hukum yang dilakukan advokat terdakwa Tho…

Drama Keluarga Jangan Buang Ibu, Ingatkan Anak untuk Tidak Menelantarkan Ibu

Jumat, 19 Jun 2026 18:55 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Aktris Nirina Zubir menjalani transformasi fisik dalam film terbarunya berjudul Jangan Buang Ibu. Ia memerankan karakter Ristiana, s…

Asrama Santri Al-Ibrohimi Tak Berwujud, Dana Hibah Rp400 Juta Malah Berubah Jadi Tanah Atas Nama Pribadi

Jumat, 19 Jun 2026 17:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Sidang dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk Yayasan Pondok Pesantren Al Ibrohimi, Manyar, G…

RUPS PLN Tetapkan Perubahan Susunan Direksi Perseroan, Berikut Rinciannya

Jumat, 19 Jun 2026 17:14 WIB

SurabayaPagi, Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) telah diselenggarakan di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (…

Jelang Musda Demokrat, Michael Ungkap Semua DPC Dukung Emil Dardak Pimpin Jatim

Jumat, 19 Jun 2026 15:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk k…

Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Demokrat Jatim Luncurkan JUARA

Jumat, 19 Jun 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komitmen Partai Demokrat untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat t…