DPRD Panggil Manajemen Apartemen Puncak Kertajaya

Jumat, 26 Jan 2018 03:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Larangan menjalankan ibadah shalat oleh manajemen Apartemen Puncak Kertajaya, diseriusi DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi B dari Fraksi PKB Mazlan Mansyur menegaskan akan memanggil manajemen Apartemen Puncak Kertajaya dalam waktu dekat. “Secepatnya setelah reses ini kita akan panggil pihak manajemen apartemen yang mengeluarkan pengumuman larangan untuk beribadah tersebut. Jika perlu nanti kita juga akan panggil juga pihak kepolisian,” kata Mazlan Mansyur dikonfirmasi Surabaya Pagi, kemarin. Menurut Mazlan ini persoalan itu sudah meresahkan masyarakat dan bisa merusak persatuan umat beragama. Maka dari itu pihaknya juga mendesak Pemkot Surabaya untuk berkoordinasi dengan polisi untuk mengusut kasus larangan beribadah ini. “Kami juga mendesak pemkot berkoordinasi dengan penegak hukum untuk mengusut kasus ini,” tandasnya. Ketua PW Muhammadiyah Jatim Saad Ibrahim mempertanyakan surat edaran larangan shalat yang dikeluarkan oleh pihak manajemen apartemen Puncak Kertajaya. Pasalnya salah satu fungsi mushalla atau masjid adalah untuk ibadah shalat Jumat. "Perkara begitu itu nggak usah panjang-panjang, lalu untuk apa dibangun kalau nggak boleh buat Shalat Jumat?" kata Saad. Lebih lanjut, menurut Saad, pertanggungjawaban dari pihak manajemen sangat diperlukan segera. "Harus segera ditanyakan dan dijelaskan itu. Untuk apa dibangun?" tegasnya. Konflik antara warga dan pengelola bermula adanya surat edaran larangan Salat Jumat bagi semua karyawan apartemen. Surat larangan beribadah tersebut kemudian beredar ke warga penghuni apartemen dan sempat menjadi viral di media sosial. Bahkan, menurut warga pihak manajemen memecat sejumlah karyawan yang dinilai melanggar. Kemudian warga mencoba berdialog dengan pengelola apartemen, namun tidak ditanggapi. Wakapolrestabes Surabaya, AKBP Benny Pramono, yang memediasi permasalahan ini menjamin, tidak ada lagi pelarangan beribadah. Selain memprotes edaran larangan beribadah, warga penghuni apartemen juga menuntut pihak manajemen tidak sewenang-wenang membebani warga, di antaranya dengan tidak menaikkan tarif listrik. n alq/ifw

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…