Buka Situs Porno di Inggris Wajib Tunjukkan SIM dan Paspor

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Menurut informasi yang dilansir Express, jika ingin mengakses situs dewasa, pengguna harus menunjukkan paspor atau SIM. Aturan ini akan diuji coba dalam waktu beberapa bulan ke depan. Inggris baru saja menetapkan aturan baru soal akses situs dewasa. Mulai sekarang, siapa pun yang hendak mengakses situs panas tidak akan semudah yang dilakukan seperti dahulu. Aturan ketat tersebut sebetulnya sudah dibahas sejak 2017. Awalnya, pemerintah merancang Undang-Undang Ekonomi Digital yang juga telah diteken oleh Kerajaan Inggris. Aturan akan resmi diberlakukan mulai April 2018. Untuk diketahui, Inggris memang berencana untuk memberlakukan metode verifikasi usia untuk pengakses situs dewasa. Bagi yang di bawah 18 tahun tidak bisa mengakses video porno. Karena itu, menunjukkan paspor atau SIM dirasa menjadi salah satu alternatif yang masuk akal agar bisa memilah pengguna yang layak mengakses situs dewasa atau pengguna di bawah umur. Metode ini menggunakan sistem dalam platform bernama AgeChecked. Sistem meminta pengakses untuk memperlihatkan salah satu dari dua identitas yang mereka miliki, yakni SIM atau paspor. Selain itu, sistem juga memiliki beberapa metode akses lain, seperti rincian kartu kredit dan beberapa lainnya. "Dengan Undang-Undang Ekonomi Digital yang mulai berlaku pada April 2018, bisnis online perlu memberikan pertimbangan serius soal bagaimana mereka bisa melihat usia pengguna," kata CEO AgeChecked, Alastair Graham. Walau diklaim bisa mengurangi kunjungan pengakses yang kebanyakan dari kalangan di bawah umur, aturan verifikasi data ini justru bisa membuat perusahaan pembuat video porno membuat database pengakses situsnya. Hal ini justru bisa dijadikan sasaran serangan siber. Para hacker bisa saja meretas situs dewasa, mengambil data pribadi, dan bahkan bisa memeras pengakses karena sering mengunjungi situs dewasa. yn
Tag :

Berita Terbaru

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…