Merasa Tidak Terima, Kasat Pol PP Irvan Widyanto B

Ketua DPRD – Kasatpol PP, Bikin Malu!

Selasa, 20 Feb 2018 21:52 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya – Konflik antara Satuan Polisi Pamong Prasa (Satpol PP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terus terjadi. Bahkan, konflik Satpol PP dengan DPRD Surabaya sudah kerap terjadi. Kini, terbaru, antara Kepala Satpol PP dan Ketua DPRD Surabaya, saat proses dengar pendapat berlangsung, nyaris adu jotos di depan puluhan warga Medokan Semampir yang sedang mengadu terkait nasib kawasannya yang hendak digusur oleh Satpol PP. Bahkan, aksi “gontok-gontokan” dua pimpinan SKPD dan Legislatif itu sempat diviralkan melalui video singkat. Bikin malu! Rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya yang membahas penertiban rumah warga di Medokan Semampir berlangsung panas. Hearing yang semula berlangsung interaktif antara anggota dewan dengan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tiba–tiba menjadi ajang debat dan nyaris terjadi kontak fisik antara Ketua DPRD Surabaya, Armudji yang hadir di dalam pertemuan itu dengan Kepala Satpol PP, Irvan Widyanto. Percekcokan bermula, saat Armuji mengkritisi kebijakan pemkot terkait rencana menggusur hunian warga yang berdiam di atas aset pemerintah kota, dan akan dipergunakan untuk perluasan makam. Pasalnya, penggusuran yang dilakukan seringkali tanpa disertai solusi menempatkan mereka di rumah susun terlebih dahulu. “Sebelumnya (penggusuran) warga keputih samapai sekarang belum ada realisasinya. Kalau ditempat di Romokalisasri, mereka kerjanya di Keputih,” ujar Armudji, dalam sidang dengar pendapat, Selasa (20/2/2018) kemarin. Armudji menegaskan, semestinya pemerintah kota melibatkan kalangan dewan, sebelum melakukan penertiban. Karena, kalangan dewan merupakan wakil rakyat. Sehingga wajar menurutnya, jika anggota dewan membela rakyat. Ia mengaku, beberapa kasus sengketa lahan bisa diselesaikan dengan melibatkan kalangan dewan. Namun, selama ini dalam beberapa kali pertemuan di kelurahan dengan warga, para anggota dewan tak pernah dilibatkan. “Jangan tiba-tiba digusur, kemudian kalau sudah rata, baru cari solusinya, gak mungkin,” kata Politisi PDIP yang biasa disapa Cak Dji itu, tegas. Armuji mengatakan, dirinya siap menghadang jika penggusuran terhadap warga Medokan Semampir dilakukan aparat Satpol PP. Selain mengetahui persis persoalan di Medokan Semampir, ia juga tak menghendaki Satpol PP asal gusur, tanpa ada solusi. “Saya siap di depan masyarakat. DPRD akan membela rakyat, kita hadapi Satpol PP,” cetusnya dengan nada tinggi. Bela Irvan Menanggapi itu, Kasatpol PP, Irvan Widyanto mengatakan, bahwa persoalan yang ada Medokan Semampir harus diletakkkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, status tanah di daerah tersebut sudah jelas. Ia menegaskan, pihaknya tak asal menggusur. Ia berharap, saat pertemuan dengan kalangan dewan seperti saat ini dibahas solusi konkritnya. “Mumpung ini ada Ketua dewan, kita cari solusi konkrit. Jangan tiba-tiba dihadang,” ujarnya. Irvan mengungkapkan, sebelum ada penertiban, pemkot sudah melakukan sosialisasi ke warga. Nantinya, apabila ada warga yang mempunyai atas hak atas tanah yang ditempati, berupa petok D atau lainnya, tingal diklarifikasi bersama-sama. Jangan Tebang Pilih Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto yang memimpin pertemuan, mengatakan, jika Satpol PP berupaya membongkar hunian yang berdiri di atas tanah pemerintah kota, semestinya dilakukan di semua lokasi, tanpa ada tebang pilih. Ia mengaku heran, kawasan Medokan Semampir yang berdekatan dengan tempat tinggalnya justru tak mengetahui ada penggusuran. “Medokan Semampir ‘kan tonggo omah. Yo gak pernah dikasih tahu,” keluh Politisi Partai Demokrat ini. Herlina mengaku malu dengan adanya polemik penggusuran di Medokan. Pasalnya, beberapa kali sosialisasi dilakukan ke warga. Namun, kemudian baru disampaikan saat ini. “Kalau Pemkot belum punya gambaran matang, jangan dilakukan. Jangan pakai tes gusur 4 rumah dulu, kemudian berhenti,” tegasnya. Menurutnya, semestinya pemkot menyediakan dulu rusunnya. Ia tak ingin dampak penggusuran menimbulkan kemiskinan. Ia memahami perlunya perluasan lahan makam. Tetapi, tempat tinggal untuk warga yang tergusur harus dipikirkan. Satpol PP Kerap Berseteru dengan DPRD Sikap Satpol PP kali ini bukan sekali ini saja. Sebelumnya, Satpol PP juga tiga kali mangkir saat dipanggil dan diundang oleh Komisi B DPRD Surabaya terkait penggusuran pedagang kaki lima. Saat itu, Komisi B DPRD Surabaya ingin mengklarifikasi ke Satpol PP terkait penggusuran para pedagang PKL di Simo Mulyo dan Simo Rukun. Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Maslan Mansyur menegaskan, penertiban yang dilakukan pihak Satpol PP Surabaya tanpa memberikan solusi pada para pedagang. Untuk itu pihaknya mengeluarkan rekomendasi sesuai hasil rapat hearing agar para PKL Simo Mulyo dan Simo Rukun untuk tetap bisa melakukan aktivitas berjualan sebelum ada kejelasan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Bahkan, sudah tiga kali panggilan yang dikeluarkan Komisi B DPRD tidak digubris. “Sudah tiga kali pihak Satpol PP tidak menggubris panggilan hearing. Kalau tidak ada penjelasan yang disampaikan pada kami, kami rekomendasikan para PKL Simo Mulyo dan Simo Rukun untuk berjualan seperti biasa. Namun harus tetap menjaga ketertiban umum dan kebersihan,” tukas politisi PKB ini. Sebelumnya, pada tahun 2015, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, sempat terciduk oleh oknum Satpol PP. Padahal saat itu, Agustin, sedang melerai saat Satpol PP menertibkan PKL yang berada di Pasar Tembok. Laporan: Alqomar, Ibnu F Wibowo

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…