Ular Beton, “Into The Water”

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
KAMIS 22 Maret 2018, dunia “penggendong” lingkungan secara kolosal menarasikan peringatan Hari Air dengan tema tunggal yang amat mengena: Solusi Air Berbasis Alam. Berbagai acara dihelat, dari seminar hingga penghijauan, termasuk sepermaknaan sematan mengukuhkan gebyar rimbawandi bentang waktu 24-25 Maret 2018 di Baturaden, Purwokerto. Pondok-pondok pesantren di Kediri dan Tuban menggeliat terpanggil menyelamatkan teritorialnya jangan sampai “di sapu air” yang membandang berupa banjir. Perayaan hari air pun tidak mendongengkan kurangnya debit air melainkan mentabulasi krisis air bersih. Air bah yang melimpah di ruas-ruas jalan dan pelataran rumah di kampung-kampung di tanah Jawa masih bisa disaksikan sampai tulisan ini dicetak Surabaya Pagi hari ini. Air itu “bermanja-manja” menikmati keberhasilannya “menerjang” gubuk-gubuk pinggir kota. Dalam lingkup seperti ini saya sangat kagum atas “ketabahan” dan “kesabaran” tak terkirakan dari rakyat-rakyat yang kebanjiran yang tidak pernah dientas, meski kepala daerah silih berganti. Sampai di sini pilkada hanyalah “ritual demokrasi” yang janjinya “itu-itu lagi”. Adakah paslon pilkada 2018 yang hendak bertindak nyata menerapkan ilmunya untuk mengatasi banjir yang masih menggenag di areal yang suaranya hendak “dihibahkan”? Sungai-sungai meluap mendendangkan tangisnya dan mengajak warga menari bersama dalam gelisah. Musim penghujan bukannya digunakan untuk panen raya “mendulang air” sebanyak-banyaknya untuk “tabungan” di musim kemarau. Kalaulah musim kemarau datang, yang terlintas adalah kekeringanyang menggoda dengankali-kali yang tetapmenyajikan derita pencemaran. Limbah-limbah industri mengalir deras nan ganas dengan akibat “tegalan dan sawah ladang” rusak serta tanah-tanah menitikan air mata perih sebelum akhirnya gersang. Dalam suasana mengemban senyum dan mengujarkan nasib para petani di dusun-dusun terpencil dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, saya menyaksikan betapa mereka berdaya juang tanpa tanding. Namun mereka merinding menyimak dendang sungai-sungaikecil yang mengalirkan sejarah peradabannya bersama petani yang telah dipotong-potong dengan ungkapan pongah mengatasnamakan kekuasaan yang gandrung “ular cor-coran, ulo beton alis tol”. Investasi didatangkan dengan langkah nyata membendung tegalan dengan pergudangan. Sepanjang jalan di Jawa ini, semua bisa berkisah. Ada yang syukur dengan tol yang membentang tetapi tidak sedikit yang berbisik lirih tentang mampetnya irigasi. Siap-siaplah sawah disulap menjadigedung dan sungai-sungai kecil memamerkan pabrik yang memuncratkan kembang api hiburan. Sungai-sungai itu dibendung agar tidak menyisakan aduan yang selama ini hanya menorehkan takdir kesedihan dengan arus yang menggelombang maupun tenang, tetapi ada misteri di dalamnya. Kisahnya menjadi seperti yang dilakonkan dalam novel yang menegangkan sekaligus menghibur dalam cekam yang mendalam, Into The Water (2017). Novel ini karya Paula Hawkins yang “mendurasikan” tentang sungai yang indah tetapi sejatinya berpenampilan menipu karena sungai juga tempat paling mematikan di seluruh penjuru kota. Airnya yang gelap dan dingin menyembunyikan apa yang ada di bawahnya. Ceritanya sangat memukau sehingga USA Today memberikan komentar: “Kisah misteri yang lezat. Tenggelamlah. Sebagai imbalannya, kau akan mendapatkan akhir yang memuaskan. Cerita kriminal tentang sebuah sungai, yang akan membuatmu berpikir dua kali untuk mencelupkan kaki ke dalam air yang gelap dan dingin”. Sungai dengan air yang gelap dan dingin itu tampaknya dulu dapat dirasakan hadirnya di Pulau Jawa. Tapi kini khalayak telah menyimak. Jawa menjadi jalan raya dan akan membentangkan tol terpanjang di Asia? Jawa adalah bantaran raya perlalulintasan dengan sabuk beton peradaban? Jawa ada dalam kepungan investor nan predator dengan kegamangan menyapa masa depannya atas padatnya orang dan sempitnya lahan? Jawa, akankah menjadi kering tanpa makna? Begitu celoteh yang terbaca dalam beragam pandangan. Agenda membuat jalan bebas hambatan di sepanjang tanah Jawa adalah berita yang memang menyedot perhatian. Para ekonom dan politisi berkomentar. Para akademisi dan agamawan sibuk mencari dalil penolakan. Para perencana dan penanam modal lebih asyik lagi untuk menguatkan pendapatnya mengingat pendapatan mereka memang ditentukan oleh keberhasilan menggolkan program. Jalan tol dibangun dengan argumentasi sederhana untuk mengatasi kemacetan dan dalam rangka membuka kesempatan kerja. Padahal asal-usul yang sibuk melatarinya adalah hendak menghidupkan konglemerasi wilayah publik ke dalam ranah privat atas nama penanaman modal. Jalan tol yang meski di Jakarta tidak pernah bebas hambatan hendak diteguhkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas Pulau Jawa. Pulau yang satu ini memang seksi sekali dan memiliki titik-titik gairah yang menarik syahwat para pemilik duit dan kekuasaan ekonomi. Penguasa dengan segala kewenangannya pada akhirnya tergiur pula untuk melakukan pemasaran ide dan cita-cita untuk membangun jalur kendaraan cepat yang mampu dengan mudah mentransformasi barang, jasa dan orang dalam kilatan waktu yang singkat. Semua pihak memang menyadari bahwa Pulau Jawa saat ini sudahlah sesak bagi banyak penduduk. Ilmu demografi dan geografi seakan mandek dalam telungkup Pulau Jawa. Penduduk terus berdesakan dan kebutuhan infrastruktur rumah maupun jalanan semakin kurang dengan beragam kebutuhan warganya. Pulau Jawa penuh sesak meski tidak sampai menggeleparkan pemiliknya. Tanah Jawa yang dianggap subur dan mampu menghantarkan penghuninya untuk makmur meski diiri oleh sebagian orang yang tidak terima dengan kemakmuran yang dijanjikan Jawa. Pulau Jawa menawarkan banyak harapan keagungan sosil, budaya, ekonomi maupuan ekologi. Dalam takaran dan tataran lingkungan tentu saja niatan itu perlu dilirik dan ditatap dalam sorot mata yang tajam. Banyak argumentasi dapat digelar dengan tikar berpanjang-panjang. Jalan tol yang dibangun dikononkan penuh manfaat besar bagi pergulatan ekonomi kawasan. Dengan pembebasan lahan maka uang yang terbilang fresh-money akan menyembul di lapangan Pulau Jawa. Uang segar akan segera mengalir ke tangan banyak penduduk yang lahannya dibebaskan dan ekonomi akan bergulir begitu cepatnya. Daya beli masyarakat dipastikan akan meningkat tajam. Belanja barang dan jasa akan menyertai proyek pembebasan lahan dan roda ekonomi akan berputar kencang sebagaimana yang ada di Cina sewaktu melakukan pembangunan jalan tolnya yang begitu panjang dan menggiurkan para pemodal. Jalan tol menjadi ideologi ekonomi yang kuat. Pembebasan lahan akan menyalurkan uang dengan terang. Masyarakat yang memiliki uang berbendel-bendel akan segera membelanjakan kebutuhan hidupnya. Impian untuk mempunyai mobil akan cepat tersebar bak virus yang ganas kaliwat-liwat. Dan penyakit demam berkendara akan mewarnai jalanan tol yang terbentang di bekas lahan mereka. Penguatan ekonomi lokal akan terjadi dengan perhitungan pembangunan jalan tol akan membawa penyerapan tenaga kerja. Di tengah-tengah gejolak krisis ekonomi yangngegombal semakin mendorong pihak-pihak tertentu untuk mensegerakan jalan tol tuntas. Tenaga kerja terserap menjadi kuli bangunan. Kesempatan kerja korban PHK jelas terbuka lebar. Maka kegentingan sosial akibat PHK dan tempaan ekonomi yang ganas dengan sendirinya akan teratasi melalui pembangunan jalan tol. Demikianlah obrolan ringan yang dapat didengarkan oleh sebagian besar penikmat "kopi giras" warung-warung pinggir jalan. Mereka seolah tidak sabar untuk menyingsing lengan baju gunamenjadi kuli dan tenaga pemecah batu atau penuang semen cor di geladak-geladak pembangunan jalan tol. Praktis proyek trans Jawa sangat penting untuk tumbuhnya optimisme ekonomi. Namun benarkah ini adanya? Soal ekonomi memang menjanjikan dan pastinya sangat menggiurkan. Tapi cukupkah dengan kemajuan dan gairah ekonomi semata? Pasti problem ikutannya adalah juga menyentuh aspek sosial-budaya. Secara sosiologis dipastikan bahwa mobilitas transportasi akan melahirkan jejaring sosial yang juga akan rentan terhadap penyimpangan sosial. Tingkat pengembangan budaya harus disiapkan secara maton. Budaya yang tradisional dengan kendaraan kerakyatan akan bergeser ke wilayah mesin yang menyentuh ruang-ruang paling privasi. Persaingan kepemilikan kendaraan bermotor akan menggelegak dan ini akan menimbulkan gesekan pada orang yang tidak bisa punya kesempatan untuk memiliki mobil. Sisi kanan kiri yang dekat ataupun jauh dari lahan pembebasan pastilah akan melongo untuk melihat tetangganya yang kaya mendadak akibat pembebasan lahan. Ini membawa rasa iri spontan yang tidak dipersiapkan secara matang dan melalui pergulatan yang lempang. Dalam konstalasi demikian pastilah juru dakwah akan banyak lakunya. Para psikolog juga harus disiapkan guna mengobati sakit berjamaah orang-orang "iri hati" akibat "bedaekonomi". Ini tentu tidak akan terjadi dalam dentuman waktu yang lama dan tidak instan. Pembebasan lahan dengan gelembung ekonomi yang cepat akan mudah meledak menjadi bencana sosial yang mengakibatkan para ustadz, kiai, ulama, pendeta, pastur, dan guru-guru ngaji kewalahan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang sontak dan serentak. Adakah ini sudah dipertimbangkan dengan menjadikan para tetangga pemilik lahan yang dibebaskan cukup dijadikan kuli bangunan? Ok. Selepas masalah dari dentuman sosial bisa diredam dengan pendekatan-pendekatan keagamaan dan kejiwaan secara simultan dan sangan spesifik. Kini yang perlu dihitung dalam kalkulasi lanjutan adalah dimensi ekologi. Apakah pembangunan tol itu tidak mengakibatkan goncangan-goncangan ekologi? Apakah pembangunan tersebut tidak merusak tatanan konservasi bersamaan dengan pembagian lahan perhutani? Apakah lahan-lahan yang dibebaskan memang kawasan yang tidak produktif? Kenapa aspek lingkungan perlu diketengahkan secara overal? Karena kita semua menyadari bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan justru disebabkan pembangunan itu mampu menjalin secara harmonis dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Apabila dimensi ekonomi memang menguntungkan dan secara sosial memang tidak menimbulkan goncangan, maka apakah secara ekologis memang dapat diterima? Kepentingan lingkungan memang bukan wicara tunggal untuk menjadi penentu pelaksanaan suatu pembangunan. Tapi dalam konstruksi modern dalam dunia yang berubah pesatm, maka kalkulasi lingkungan harus dikedepankan. Lingkungan harus menjadi arus utama kebijakan yang dipedomani oleh semua stakeholders. Negara dengan segala alat kelengkapannya harus memperhatikan lingkungan secara matang dan mantap. Tiada aspek pembangunan dikatakan berkelanjutan apabila mengabaikan lingkungan. Siapapun tidak boleh abai terhadap lingkungan. Anomali sosial, politik, budaya, ekonomi, dan antropologi serta planologi akan terjadi apabila aspek lingkungan dibiarkan di pojok bangunan atau diujung jembatan. Sanggupkah pemerintah untuk menjadi penopang harapan mendasar yang tidak hendak menafikan pembangunan? Apakah investor benar-benar akan menjadi pengayom lingkungan yang dibutuhkan oleh generasi mendatang atas nama sustainable development? Apabila tiada kesanggupan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung serta produktivitas lingkungan secara tepat, buat apalah membangun tol dengan menerabas sawah-ladang? Lagi pula, bagaimana kalau alur Kereta Api dan tol itu diikutkan saja kelok tepi pantai lautan. Rel KA dapat dibuat susun dengan konstruksi tol Jawa, sehingga ada jalan tol dan rel secara berjenjang dan tidak berjajar. Bukankah ini juga menjadi solusi untuk mengatasi moderninasi yang kian nakal kepada anak-anak negeri sendiri? Kita masih punya waktu untuk berpikir dan bertindak lebih arif lagi, agar kisah pendebar hati tentang sungai di novel Into The Water tetap menarik sambil nyruput teh ginastel - legi panas kentel.
Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo  ‎

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar 

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar 

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…