BPOM Amankan Bahan Baku Jamu Cair Tanpa Izin Produksi di Sidoarjo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Petugas Balai Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur didampingi Satreskrim Polresta Sidoarjo kembali mendatangi home industry jamu cair yang tidak memiliki izin produksi dan izin edar di Desa Singopadu, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Menurut Kabid Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Jatim, Retno Kurpaningsih, kedatangannya bertujuan untuk meminta keterangan para pegawai yang ada di home industry tersebut, terutama terkait dengan cara pembuatan jamu cair tersebut. "Kedatangan kami untuk mendalami bagaimana proses pembuatan jamu cair ini," kata Retno kepada wartawan di lokasi, Jumat (23/3/2018) malam. Retno menerangkan, jamu cair ini diproduksi dengan cara mengoplos beberapa cairan bahan baku jamu dengan air biasa. BPOM menduga kuat jika home industry ini juga menggunakan bahan kimia obat, yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk obat tradisional. "Dari pengakuan pegawai, bahan baku jamu cair sebanyak 20 liter dimasukkan ke dalam tangki besar, kemudian dilakukan penyulingan. Kemudian dicampur dan dioplos untuk selanjutnya dikemas ke dalam botol plastik dengan ukuran satu liter," terangnya. Retno menambahkan, menurut para pegawai di lokasi home industry tersebut, untuk sekali produksi mereka mampu membuat 700 hingga 1.500 botol jamu cair dalam seminggu. "Yang mereka produksi adalah jamu cair untuk pelangsing, (penurun, red) kolestrol dan batuk. Sementara yang paling banyak diproduksi jamu cair pegal linu," tambah Retno. Setelah diperiksa satu-persatu, seluruh jamu cair yang telah dikemas dinaikkan ke sebuah truk untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut di BPOM Surabaya. "Jumlah kesemuanya ada 438 jiringen bahan baku jamu cair dan 285 liter jamu siap edar yang disita oleh petugas," jelasnya. Di tempat yang sama, anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo mengaku hanya diminta untuk mendampingi petugas BPOM. Bukan sebagai pihak yang melakukan penyelidikan atas kasus ini. "Kami hanya diminta untuk mendampingi saja, semua ditangani BPOM," tandas salah satu anggota Satreskrim. (dtk/02)
Tag :

Berita Terbaru

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Miliarder Elon Musk mengaku merasa bodoh telah menghabiskan hampir 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun untuk mendukung…