Ketahuan Pungli, Tiga Oknum Perangkat Desa di Ponorogo Kena OTT

Kamis, 29 Mar 2018 12:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Tiga oknum perangkat desa diamankan Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena terbukti melakukan pungutan liar kepada warga. Ketiganya merupakan oknum Kepala Desa, Sekretaris Desa dan salah satu warga Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Dari hasil OTT itu didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp 178 juta, buku tabungan berisi Rp 160 juta dan buku tabungan berisi Rp 250 juta. Diketahui ketiga oknum melakukan pungutan liar kepada warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan. "Ada uang di buku bendahara sebesar Rp 400 ribu per masyarakat yang totalnya mencapai Rp 250 juta tadi. Katanya dia menarik lagi (oknum Kades, red) untuk biaya mutasi tapi dipayungi oleh Perdes," tutur Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Hilman Azazi, Kamis (29/3/2018). Hilman menambahkan kaitannya dengan uang Rp 250 juta yang dipayungi Perdes, maka pihaknya harus mendalami Perdes itu sendiri. Apakah Perdes ini dibuat oleh pemerintah desa setempat dengan prosedur yang sudah tepat atau tidak. "Kalau sesuai berarti uang itu legal. Kalau tidak ada berarti dia (oknum Kades, red) menyalahi prosedur, Perdes dijadikan alat," ujar Hilman. Hilman juga mengingatkan, pemungutan uang mutasi kepada warga desa yang masuk ke rekening pribadi itu memang rawan untuk disalahgunakan. "Untuk rincian kita uang itu masih sesuai dan belum diapa-apakan. Digunakan sedikit oleh oknum tadi untuk kegiatan pendaftaran," jelas Hilman. Saat ini ketiganya dijerat Undang-Undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. "Tapi ini masih memungkinkan. Kita lihat faktanya jika ada penambahan pasal," tambahnya. Dalam waktu dekat, Hilman juga berjanji akan segera memberikan edukasi pada aparat desa untuk tidak melakukan pungutan kepada warganya. Pasalnya, pungutan tidak dibenarkan meski anggaran PTSL 2018 itu tidak memadai. "Ini baru taraf pendataan, masih mengumpulkan administrasi. Dasar hukum menarik uang pada masyarakat itu tidak ada," pungkas Hilman. (dtk/02)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bangunan SPPG di Bojonegoro Rusak Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang

Minggu, 12 Apr 2026 14:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Hujan deras yang disertai angin kencang baru saja mengakibatkan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mlideg,…

Pasca Lebaran 2026: Harga Plastik Melonjak 100 Persen, UMKM-Pedagang di Lamongan Menjerit

Minggu, 12 Apr 2026 14:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Baru-baru ini viral di berbagai daerah, tak terkecuali di Lamongan, Jawa Timur, dimana harga plastik di pasar tradisional melonjak…

Dongkrak Pembayaran PBB, Pemkot Madiun Gulirkan Program Layanan Pajak Keliling

Minggu, 12 Apr 2026 13:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat telah berkomitmen mendongkrak pembayaran Pajak…

Jaga Kelestarian Alam, TNBTS Ajak Wisatawan Gencarkan Gerakan ‘Bawa Turun Sampahmu’ di Kawasan Bromo

Minggu, 12 Apr 2026 13:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Dalam rangka menjaga kelestarian alam di kawasan wisata Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengajak…

Tulungagung Catat Tren Positif, Realisasi PAD Program Parkir Berlangganan Capai 21 Persen

Minggu, 12 Apr 2026 13:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur mencatat tren positif terkait pendapatan asli daerah (PAD) dari program…

Disnakan Magetan Sediakan Layanan Call Center Pemberian Vaksinasi PMK

Minggu, 12 Apr 2026 13:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Dalam rangka menekan angka kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Magetan melalui Dinas…