210 Orang Copotan Kasek Wajib Ikut Ujian NUKS

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ratusan kepala sekolah SD dan SMP di Mojokerto yang dicopot Dinas Pendidikan karena belum mempunyai sertifikat harus berjuang ekstra keras kalau ingin mendapatkan jabatannya kembali. Pasalnya, mereka harus mengikuti ujian untuk mendapatkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Zainal Abidin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengatakan, untuk mendapatkan NUKS bukan hal yang mudah, kepala sekolah harus serius mengikuti ujian yang dihelat Lembaga Penyelenggara Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (LP2KS) dan membuat karya tulis. “Mereka harus membuat program dalam bentuk karya tulis, misalnya kalau terpilih sebagai kepala sekolah program apa yang akan dilakukan, karya tulis ini yang akan dipresentasikan,” ungkapnya. Zainal mentarget, dalam tahun ini program sertifikasi kepala sekolah ini akan selesai, dan secara bertahap mulai bulan ini kepala sekolah yang sudah dikirim ke LP2KS pada gelombang pertama akan diminta untuk mempresentasikan programnya. “Memang tidak bisa cepat, tapi tahun ini targetnya rampung,” tegasnya. Zaenal juga mengatakan, saat ini Dinas Pendidikan sudah memberangkatkan gelombang kedua kepala sekolah untuk mengikuti fit and proper di LP2KS di Karanganyar Jawa Tengah. Sementara itu, seperti yang diberitakan sebelumnya, Dikbas tiba-tiba mencopot ratusan kepala sekolah (Kasek) SD dan SMP di Kabupaten Mojokerto. Alasannya mereka belum memiliki sertifikat kepala sekolah. Informasi yang dihimpun, total kepala sekolah yang dicopot mencapai 210 kasek, mereka sebagian besar diturunkan posisinya dari kepala sekolah definitif menjadi Plt. Mereka juga diminta mengurus sertifikasi dan harus membayar. dw
Tag :

Berita Terbaru

Musim Haji 2026, PPIH Embarkasi Surabaya Larang CJH Jajan Sembarangan

Musim Haji 2026, PPIH Embarkasi Surabaya Larang CJH Jajan Sembarangan

Minggu, 26 Apr 2026 11:33 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 11:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Musim Haji 2026 sedang dinanti-nanti para Calon Jemaah Haji (CJH) yang akan segera berangkat ke Tanah Suci dari Embarkasi…

Nobar Film “Pesta Babi” di Madiun, Angkat Isu Papua dan Kritik Pendekatan Pembangunan

Nobar Film “Pesta Babi” di Madiun, Angkat Isu Papua dan Kritik Pendekatan Pembangunan

Minggu, 26 Apr 2026 11:29 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 11:29 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi tak hanya sebagai ajang apresiasi karya, tapi membuka ruang diskusi terkait dampak…

Perkuat Pencegahan Penyakit, Pemkot Surabaya Integrasikan Data Rekam Medis Elektronik

Perkuat Pencegahan Penyakit, Pemkot Surabaya Integrasikan Data Rekam Medis Elektronik

Minggu, 26 Apr 2026 11:26 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 11:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan…

Momentum Panen Raya: Penyaluran Banpang di Tulungagung Terkendala, Baru Capai 30 Persen

Momentum Panen Raya: Penyaluran Banpang di Tulungagung Terkendala, Baru Capai 30 Persen

Minggu, 26 Apr 2026 10:57 WIB

Minggu, 26 Apr 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dipicu momentum panen raya yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tulungagung…

Diduga Tersengat Listrik, Pekerja di Kebonsari Madiun Tewas Saat Perbaiki Instalasi

Diduga Tersengat Listrik, Pekerja di Kebonsari Madiun Tewas Saat Perbaiki Instalasi

Sabtu, 25 Apr 2026 21:51 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 21:51 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Seorang pekerja bernama Wawan Frenki Cahyono (50), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, meninggal dunia didu…

Gubernur Khofifah: Hari Otonomi Daerah 2026 Momentum Perkuat Sinergi Wujudkan Asta Cita

Gubernur Khofifah: Hari Otonomi Daerah 2026 Momentum Perkuat Sinergi Wujudkan Asta Cita

Sabtu, 25 Apr 2026 16:22 WIB

Sabtu, 25 Apr 2026 16:22 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 harus dimaknai sebagai m…