Wabup Dukung Gerakan Ibu-ibu Anti Korupsi

Selasa, 17 Apr 2018 18:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Wakil Bupati Gresik, Jawa Timur, HM Qosim mengakui bahwa peran para ibu (istri, red) dalam pencegahan korupsi bagi para bapak (suami) yang punya jabatan, begitu penting. Karena itu, istri hendaknya mengingatkan suaminya agar selalu berhari-hati dan tidak melakukan perilaku korupsi di lingkungan tempat kerjanya. Hal ini dikemukakan oleh HM Qosim, karena setiap tayangan berita ditelevisi selalu saja diwarnai berita operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pejabat. "Nasihat istri itu penting. Kalau istri mengingatkan kita jangan korupsi ya ikuti. Jangan lakujan praktik haram itu," kata Wabup Qosim, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Deklarasi SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Formagam (Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman) yang berlangsung di Gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP), Selasa (17/4/2018). Sejumlah perempuan yang mengatasnamakan Spak Formagam mengucapkan ikrar Bersama. Mereka yang berasal dari berbagai organisasi perempuan tersebut berikrar, bahwa akan menjadi pribadi yang anti korupsi. Akan selalu mensosialisasikan sikap anti korupsi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah dan instansi yang lain untuk melaksanakan anti korupsi. Menurut Qosim, pentingnya peran perempuan karena selama ini banyak pejabat yang terpeleset kasus korupsi adalah karena perempuan. Untuk itu istri harus selalu mengingatkan kepada para bapaknya yang menjadi pejabat. Kemudian Qosim juga menyitir beberapa ayat pada kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa diwajibkan mencari rejeki yang halal. Uang dan harta hasil korupsi menurut yang disampaikan Wabup hukumnya adalah haram. Tentang terbentuknya organisasi ini, Ajeng Wirda agen Spak Formagam pusat menyatakan, terbentuknya organisasi ini berasal dari survey KPK pada 2 kota yang ada di Indonesia. Menurut hasil survey tersebut hanya 4% keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Berdasar hasil survey tersebut, terbentuklah Spak Formagam yang menurut Wabup adalah partner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saat ini ada sekitar lima ribu ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi Spak ini. Mereka terdiri dari para ibu rumah tangga, para ibu-ibu pendidik, para ibu-ibu dokter, para ibu-ibu pengusaha, para ibu dari PKK, para ibu beberapa organisasi wanita, Muslimat, Fatayat, Aisiyah serta dari beberapa organisasi wanita yang lain” kata Ajeng Wirda. Mis

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Musim Haji 2026, PPIH Embarkasi Surabaya Larang CJH Jajan Sembarangan

Minggu, 26 Apr 2026 11:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Musim Haji 2026 sedang dinanti-nanti para Calon Jemaah Haji (CJH) yang akan segera berangkat ke Tanah Suci dari Embarkasi…

Nobar Film “Pesta Babi” di Madiun, Angkat Isu Papua dan Kritik Pendekatan Pembangunan

Minggu, 26 Apr 2026 11:29 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi tak hanya sebagai ajang apresiasi karya, tapi membuka ruang diskusi terkait dampak…

Perkuat Pencegahan Penyakit, Pemkot Surabaya Integrasikan Data Rekam Medis Elektronik

Minggu, 26 Apr 2026 11:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan…

Momentum Panen Raya: Penyaluran Banpang di Tulungagung Terkendala, Baru Capai 30 Persen

Minggu, 26 Apr 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dipicu momentum panen raya yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tulungagung…

Diduga Tersengat Listrik, Pekerja di Kebonsari Madiun Tewas Saat Perbaiki Instalasi

Sabtu, 25 Apr 2026 21:51 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Seorang pekerja bernama Wawan Frenki Cahyono (50), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, meninggal dunia didu…

Gubernur Khofifah: Hari Otonomi Daerah 2026 Momentum Perkuat Sinergi Wujudkan Asta Cita

Sabtu, 25 Apr 2026 16:22 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 harus dimaknai sebagai m…