Pansus DPRD Lamongan Sampaikan 22 Rekom LKPJ Kepala Daerah

Kamis, 19 Apr 2018 17:47 WIB

SURABAYA PAGI, Lamongan - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lamongan resmi memberikan 22 rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017, dalam rapat paripurna Kamis (19/4/2018). Dalam 22 rekomendasi tersebut, seperti yang disampaikan oleh Nur Kholiq juru bicara Pansus, untuk segera ditindaklanjuti oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah. Ke 22 rekomendasi tersebut berupa catatan strategis berisikan saran, masukan atau koreksi terhadap pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pansus DPRD memberi rekomendasi agar mempertimbangkan asas keseimbangan dan kemanfaatan. Di sisi lain, Pansus DPRD rupanya memberi apresiasi terhadap kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Itu didasarkan pada sejumlah target yang ditetapkan ternyata bisa melampaui target. Seperti terkait indeks kepuasan masyarakat di bidang layanan penduduk, serta prosentase kepemilikan eKTP. Namun Pansus DPRD berharap agar pelayanan kedepan terus ditingkatkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Serta agar menyediakan ruang tunggu yang memadai demi kenyamanan masyarakat yang sedang mengantre. Terkait urusan keuangan daerah, pansus menyebut dari target pendapatan daerah sebesar Rp 2.779.816.159.236,60, terealisasi sebesar Rp 2.715.768.756.631,44. Diantara komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah PAD yang terealisasi sebesar Rp 428.926.149.463,44. Kemudian dana perimbangan yang terealisasi Rp 1.594.775.221.094. Sedangkan dari target belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2.841.628.514.716,89, terealisasi sebesar Rp 2.729.589.182.635,60. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 13.820.426.004,16. Defisit itu selanjutnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan pembiayaan netto sebesar Rp 63.842.975.480,29. "Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam APBD tahun anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp 50.022.549.476,13, " ungkap Nur Kholiq.jir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Musim Haji 2026, PPIH Embarkasi Surabaya Larang CJH Jajan Sembarangan

Minggu, 26 Apr 2026 11:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Musim Haji 2026 sedang dinanti-nanti para Calon Jemaah Haji (CJH) yang akan segera berangkat ke Tanah Suci dari Embarkasi…

Nobar Film “Pesta Babi” di Madiun, Angkat Isu Papua dan Kritik Pendekatan Pembangunan

Minggu, 26 Apr 2026 11:29 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi tak hanya sebagai ajang apresiasi karya, tapi membuka ruang diskusi terkait dampak…

Perkuat Pencegahan Penyakit, Pemkot Surabaya Integrasikan Data Rekam Medis Elektronik

Minggu, 26 Apr 2026 11:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan…

Momentum Panen Raya: Penyaluran Banpang di Tulungagung Terkendala, Baru Capai 30 Persen

Minggu, 26 Apr 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dipicu momentum panen raya yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tulungagung…

Diduga Tersengat Listrik, Pekerja di Kebonsari Madiun Tewas Saat Perbaiki Instalasi

Sabtu, 25 Apr 2026 21:51 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Seorang pekerja bernama Wawan Frenki Cahyono (50), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, meninggal dunia didu…

Gubernur Khofifah: Hari Otonomi Daerah 2026 Momentum Perkuat Sinergi Wujudkan Asta Cita

Sabtu, 25 Apr 2026 16:22 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 harus dimaknai sebagai m…