E-KTP Tercecer, Kemendagri Dinilai Bikin Gaduh

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Kementerian Dalam Negeri diminta bertanggungjawab atas tercecernya ribuan e-KTP rusak di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor. Insiden tercecernya ribuan e-KTP rusak ini adalah persoalan serius. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Sutriyono, mengatakan tercecernya ribuan e-KTP ini bisa berkontribusi memberikan kegaduhan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Bogor merupakan salah satu daerah yang akan menggelar ajang pilkada. "Sejatinya Kemendagri berkontribusi menenangkan suasana. Bukan sebaliknya, memantik persoalan di akar rumput. Ini akan menjadi polemik yang menimbulkan ketegangan di antar kandidat," kata Sutriyono dalam pesan singkatnya, Senin, 28 Mei 2018. Dia mengingatkan insiden serupa pernah terjadi ketika Pilkada DKI 2017. Saat itu, banyak e-KTP palsu dari Vietnam. "Tahun ini pun terulang lagi terkait E-KTP tercecer. Ini masalah berulang kembali. Dan mendekati masa pemungutan suara Pilkada," tuturnya. Menurut dia, dengan kejadian ini maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah bisa luntur. Pentingnya pelaksanaan pilkada sehingga harus dijaga kepercayaan pada penyelenggara dan pemerintah. Kemudian, ia menilai persoalan serius ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada sobatase dalam hal tercecernya ribuan e-KTP ini. Bagi dia, pernyataan Tjahji yang menyimpulkan ini terlalu dini. "Sebelum ada penyelidikan independen, kurang tepat Mendagri menyebutkan adanya sabotase. Seolah Kemendagri ingin berlepas diri dengan kejadian ini," ujarnya. Dia menambahkan seharusnya Tjahjo Kumolo bisa memberikan penjelasan kepada publik terkait pernyataan sabotase tersebut. "Bagaimana bisa sebuah institusi negara bisa disabotase? Lantas, siapa yang melakukan sabotase? Motifnya apa untuk melakukan sabotase?" katanya. Sutriyono menegaskan negara wajib dan melindungi kerahasiaan dokumen. Meski diduga e-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum. "Ini sangat mungkin disalahgunakan. Kemendagri harus bertanggungjawab. Tidak cukup beri sanksi pada pejabat paling bawah. Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tak terulang kembali dikemudian hari," sebutnya. Copot Pejabat Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencopot pejabat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dianggap bertanggungjawab atas peristiwa tercecernya ribuan e-KTP rusak di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor. E-KTP yang tercecer adalah satu dus dan seperempat karung. Tjahjo meminta Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh segera menyelesaikan administrasi pemecatan terhadap pejabat-pejabat terkait itu. Selasa besok (29 Mei 2018), harus selesai usulan mutasi pejabat Dukcapil yang harus bertanggungjawab dan di-non-jobkan," ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu, 27 Mei 2018.
Tag :

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…