Wali Kota Surakarta Diadukan ke Komnas HAM

Sabtu, 08 Des 2018 09:37 WIB

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo diladukan ke Komnas HAM atas tindakan represif terhadap warga penghuni tanah Kentingan Baru oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. SURABAYAPAGI.com, Surakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengadukan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo ke Komnas HAM atas tindakan represif terhadap warga penghuni tanah Kentingan Baru, Jebres, Surakarta. Pasalnya aparat telah mengusir dan menggusur rumah sejumlah warga secara paksa, sehingga dinilai telah melakukan pelanggaran HAM. "Kami sudah mengajukan pengaduan ke ORI [Ombudsman RI] dan Komnas HAM. Saat ini sebetulnya sedang berproses. Wali Kota [Surakarta] sudah dimintai keterangan via surat juga oleh Komnas HAM. Namun sejauh ini, sepengetahuan kami belum dijawab," kata kuasa kukum warga dari LBH Yogya, Nur Wahid Satrio kepada wartawan, Jumat (7/12/2018). Selain itu surat aduan juga diteruskan ke Presiden, serta lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR RI, dengan harapan kasus ini dapat segera ditindaklanjuti. Satrio menjelaskan duduk perkara penggusuran lima rumah warga itu berawal dari adanya sengketa lahan. Sengketa lahan seluas 15.000 meter persegi itu terjadi antara warga yang menghuni tanah Kentungan Baru dengan enam orang yang mengaku sebagai pemegang sertifikat. Dengan dalih telah memberikan ganti rugi eksekusi pun dilakukan. Hingga kemudian sengketa itu berujung penggusuran yang diwarnai kericuhan pada Kamis (6/12/2018) kemarin lusa. LBH Yogya selaku kuasa hukum warga menyebut kericuhan terjadi antara warga dengan polisi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta serta ratusan preman yang melakukan eksekusi lahan tersebut. "Kedatangan aparat gabungan ini tanpa didahului dengan surat pemberitahuan," kata Satrio. Akibat kericuhan yang terjadi, selain ada lima rumah warga yang dirobohkan paksa, tercatat terdapat beberapa korban luka-luka dari warga dan mahasiwa. Selain itu juga terdapat delapan warga yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Untuk itu pihaknya mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dan mendesak Wali Kota Surakarta untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 845.05/17.2/1/2017 tentang Tim Penyelesaian Hunian Tidak Berizin di Kentingan Baru, Jebres. Pasalnya lahan tersebut masih dalam sengketa sehingga penyelesaiannya harus melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu pihaknya mendesak jajaran pemerintah dan aparat Kota Surakarta untuk menarik diri dari sengketa ini. "Kami juga mendesak aparat kepolisian Surakarta untuk menindak preman yang melakukan kekerasan terhadap warga," kata Satrio. Sl

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

WN China Keruk Rp 559,8 miliar dari Judol Pornografi

Minggu, 28 Jun 2026 21:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Polisi masih memburu tersangka YB, warga negara (WN) China sebagai pengendali judi online (judol) dengan modus live pornografi…

Tubuh YTR, Ditato "Love Taufik"

Minggu, 28 Jun 2026 21:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Polda Jawa Barat membenarkan adanya tato di tubuh YTR (29), korban dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik…

Bloomberg: Indonesia Buka Pintu Bagi “Uang Kotor"

Minggu, 28 Jun 2026 21:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ada artikel Bloomberg, 25 Juni 2026, berjudul “Indonesia Opens Door to Dirty Money to Fund Prabowo's Plans” . Bloomberg, menulis I…

Seorang Wanita Lahap Habiskan Tart 25 Menit

Minggu, 28 Jun 2026 21:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam waktu 25 menit, seorang wanita melahap habis tart berdiameter 28 cm dengan kandungan 14.000 kalori! Memecahkan rekor dunia…

PSI Siap Lawan PDIP di Tahun 2029

Minggu, 28 Jun 2026 21:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua DPP PSI, Bestari Barus menyebut PSI percaya bisa unjuk gigi dalam kontestasi politik tahun 2029 mendatang. Dia menyebut PSI…

Saat Libur Sekolah, Tiket Pesawat Tanpa Potongan

Minggu, 28 Jun 2026 21:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pada periode libur sekolah 2026, Kemenhub menyiapkan diskon tiket kereta api ekonomi sebesar 30% untuk 1.174.624 penumpang.…